Dinamika Pendirian Bank Aceh Syariah

Dinamika Pendirian Bank Aceh Syariah

Santunan yatim Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Banda Aceh pada Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kamis (29-1)

Gema, edisi, Jumat 30 Januari 2015

Pendirian Bank Aceh Syariah telah lama digaungkan. Pemisahan dari konvensional (spin off) dirasakan perlu, mengingat Aceh salah satu wilayah di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Namun sayangnya, cita-cita mulia melepaskan masyarakat Aceh dari konsep riba belum juga terwujud.

Namun, persoalan ini pernah masuk dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA),
tapi tak juga berbuah hasil. Bahkan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak ketika Pemerintah Aceh Secara fitrah manusia itu mencintai harta, kecintaan kepada harta tidak selamanya negatif, dan juga tidak selamanya positif. Cinta kepada harta bisa membawa kebaikan dan keburukan. Agar kecintaan kepada harta tidak menjadi sesuatu yang negatif, maka kecintaan kepada harta tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada Dzat yang memiliki, membagi dan mengatur harta, yaitu Allah swt begitu pula dalam hal menafkahkan harta, manusia tidak boleh menyalahi aturan Dzat yang memberikan harta sebagai amanah. Dinamika Pendirian Bank Aceh Syariah tidak mengalokasikan dana untuk Bank Aceh Syariah dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2015.

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, mengatakan merasa sangat perlu pengalokasian modal untuk Bank Aceh Syariah, agar keinginan seluruh masyarakat Aceh dan para ulama terwujud demi tegaknya syariat Islam kaffah.

Katanya lagi, qanun yang telah dibuat oleh DPR Aceh memiliki batas waktu dua tahun. Dalam rentang
waktu tersebut Bank Aceh Syariah harus sudah berdiri. Jika Pemerintah Aceh tidak menyiapkan modal awal untuk upaya itu, kemungkinan besar berjalan di tempat.

Sementara itu, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta DPRA mengalihkan dana yang batal diplotkan untuk penambahan Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) senilai Rp 283 miliar untuk Bank Aceh Syariah.

Menurutnya Bank Aceh Syariah lebih penting dibanding BUMA yang selama ini dinilai tak memberi dampak banyak kepada masyarakat Aceh.

“Masyarakat Aceh sudah lama menunggu Bank Aceh Syariah karena sistem perbankannya yang Islami serta sangat membantu masyarakat Aceh,” kata Safaruddin kepada Atjehlink beberapa waktu lalu.

Menurut Safaruddin, Aceh jangan ketinggalan dengan daerah lain yang bank daerahnya sudah beralih ke sistem syariah. Sebagai provinsi yang berdasarkan syariat Islam sudah selayaknya meninggalkan praktik riba. “Sekarang saatnya menuju Aceh yang lebih Islami,” ujar Safaruddin.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh
terkait dengan pembentukan badan usaha dan penyertaan modal kepada Bank Aceh Aceh Syariah.

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pernah meminta Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, M Jafar SH MHum untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan OJK.

Gubernur Aceh saat itu mengatakan sangat konsern dan mendukung penuh pembentukan Bank Aceh
Syariah yang terpisah (spin off) dari Bank Aceh konvensional, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bank Aceh Syariah.

Jakfar menuturkan, untuk penyertaan modal terlebih dahulu harus dilakukan pembentukan badan
usaha dan peraturan daerah mengenai penyertaan modalnya.

Ia menyebutkan ada tiga tahapan yang harus dilalui yakni izin prinsip, izin pembentukan badan, dan pengajuan izin operasional. Bank Aceh sebagai induk terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin prinsip ke OJK. Hayatullah/Dbs

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.