Gampong Syariat Butuh Hukum Konkrit

Gampong Syariat Butuh Hukum Konkrit

Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mencanangkan Gampong Beurawe sebagai gampong syariat pada tahun 2012. Ditambah dengan Gampong Lambaro Skep pada tahun 2013 silam. Hingga saat ini banyak dijumpai kendala dalam pelaksanaan gampong bernuansa syariat itu.

Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh Prof. Yusni Sabi menegaskan bahwa gampong syariat harus mengadopsi lima aspek yakni, peribadatan, pendidikan, kesejahteraan, silaturahmi, kesehatan, dan perekonomian. “Yang penting itu bukan nama (syariat). Sudahkah syariat itu diimplementasikan atau tidak. Nama itu ada persoalannya dengan ria,”katanya. “Kalau kota sudah syariat buat apa kampung syariat. Emangnya kampung yang lain kampung maksiat,”tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kelima aspek tersebut harus memiliki indikator. Indikator ini dibuat oleh warga kampung sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya untuk bidang pendidikan, seluruh anak usia sekolah harus mengenyam pendidikan. Andai mereka tidak memiliki biaya, maka menjadi kewajiban kampung untuk menanggungnya.

Selanjutnya, peribadatan, kampung yang bernuansa syariat harus memiliki sarana ibadah yang mencukupi serta bersih. Kalau di bidang kesejahteraan, pihak kampung harus membantu warganya yang miskin. Kaum miskin diberikan zakat sebagai modal usaha. Tegasnya, zakat ini jangan bersifat konsumtif, melainkan untuk peningkatan kesejahteraan.

“Kalau indikatornya sudah jelas barulah dinamakan gampong syariat. Berhasil atau tidaknya program ini sangat tergantung kepada masyarakat,”pungkasnya.

Geuchik Lambaro Skep Nurdiansyah Yusuf menjelaskan bahwa kendala terbesar pelaksanaan gampong syariat adalah lemahnya pengetahuan masyarakat. Bukan cuma geuchik, ujung tombak agar proyek ini berjalan bergantung kepada tuha peut, ketua pemuda, kepala lorong dan dusun. Melalui suara mereka, masyarakat dapat diberi pemahaman secara perlahan tentang pelaksanaan gampong syariat.

Katanya, tujuan utama yang adanya kampung syariat supaya masyarakatnya semakin bertakwa kepada Allah. Wujud takwa bisa seperti kemauan masyarakat melaksanakan shalat lima waktu berjamaah. Katanya lagi, efek proyek ini, kini orang yang bermain domino di kedai terus menyusut.
Ia meminta pemko memberikan suntikan dana, bantuan baliho dan spanduk. Alasannya, sebagai media sosialisasi gampong syariat dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keagamaan. Harapnya, Walikota Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang gampong syariat. Akhirnya, masyarakat memiliki dasar hukum yang jelas tentang gampong syariat. Contoh, melakukan pengusiran penyewa kos yang berbuat mesum. Tapi uang sewanya mereka tidak akan dikembalikan.

Namun, ia menegaskan bahwa Lambaro Skep belum pantas diberi penilaian bagus atau tidak. Sebab, pelaksanaan gampong syariat di sana masih berusia seumur jagung.

Pilot Project
Pada kesempatan yang lain, Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar mengungkapkan bahwa pelaksanaan gampong syariat banyak mengalami kendala. Terkesan program ini berjalan di tempat. Sebab, pelaksanaan kampung syariat belum memiliki dasar hukum yang jelas. Sistem pada kampung yang bersangkutan masih bersifat umum. Artinya, tidak ada aturan khusus pada gampong syariat.

Menurutnya, pemko harus memperjelas tentang program-program yang akan diimplementasikan di Gampong Beurawe dan Lambaro Skep. Menanggapi permasalahan ini, DPRK bersama Pemko Banda Aceh akan segera membahas qanun tentang pemerintahan gampong. Di dalamnya akan mencakup permasalahan gampong syariat ini. Tambahnya, demi kesuksesan gampong syariat maka, masyarakat harus mendapat pembinaan lebih lanjut.

“Kita berharap secara legalitas dan formalitas, kampung syariat ini memiliki dasar hukum yang jelas,”paparnya.

Dijelaskan, dana untuk pelaksanaan gampong syariat masih berasal dari dana otonomi khusus yang dikelola oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Malah belum ada kejelasan anggaran untuk gampong syariat pada tahun 2015 ini.

Ia berharap pemko bisa langsung mengalokasikan dana untuk gampong syariat. Sehingga, Beurawe dan Lambaro Skep sebagai pilot project gampong syariat ini sukses. Setelah itu, gampong lain di Banda Aceh bisa menirunya.

Sambungnya, pemerintah kota perlu duduk bersama dengan aparatur kampung dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan konsep gampong syariat. Setelah itu, baru dibuat programnya yang melibatkan aparatur kampung. Akhirnya, warga gampong ikut merasa memiliki bahwa gampong syariat bukan hanya milik pemerintah. Namun milik mereka juga. Furqan

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.