Atasi Pengangguran Bukan Hanya dalam Dokumen

Atasi Pengangguran Bukan Hanya dalam Dokumen

Gema JUMAT, 15 Januari 2016

Dr. Drs. TM. Jamil TA, M.Si, Ketua Program Doktor Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Secara umum cara mengatasi pengangguran dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Secara teknis kebijakan dan upaya-upaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya menyelenggarakan bursa pasar kerja, membuka kegiatan ekonomi informal, melatih generasi muda yang siap pakai.

Angka pengangguran masih cukup besar di Aceh, mencapai 10,3%, diatas angka nasional 5,94%. Sementara di depan mata kita dihadapkan pada persaingan yang lebih berat, persaingan antar negara. Untuk ini, SDM Aceh terutama bagi penganggur harus berhadapan dengan persaingan yang lebih berat. Apa solusinya? Untuk itu, simak lebih lengkap wawancara wartawan Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan TM Jamil TA.

Apa masalah pengangguran di Aceh?

Salah satu masalah pokok yang dihadapi suatu bangsa, khususnya Aceh sekarang saat ini adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung, maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah- masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu, juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Masih terngiang-ngiang ditelinga kita baru beberapa hari yang lalu, penguasa daerah ini berkomentar, “Stop terima tenaga kontrak”. Penduduk Aceh yang menganggur berjumlah 10,3%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar pada angka 5,94%. Sungguh tragis, tapi itulah realita hari ini. Aceh sebenarnya memiliki segala keistimewaan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik dari kewenangan khusus melalui UUPA, maupun jumlah anggaran belanja yang melimpah tiap tahun.

Tapi kemana dana yang besar itu? Kenapa rakyat kita tiap hari menjerit?

Disini diperlukan pemimpin yang arif, kolektif dan santun dalam bersikap untuk membangun Aceh. Lupakan untuk berpikir sempit dan lokal, mari kita berpikir global. Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah? Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak-dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut pengamatan saya, secara umum cara mengatasi pengangguran dengan meningkatkan investasi, meningkatkan kualitas SDM, transfer teknologi dan penemuan teknologi baru, pembenahan perangkat hukum dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain-lain. Secara teknis kebijakan dan upayaupaya ke arah itu dapat ditempuh dengan berbagai kebijakan misalnya menyelenggarakan bursa pasar kerja, membuka kegiatan ekonomi informal, melatih generasi muda yang siap pakai. Jangan hanya ada dalam dokumen, tapi tak pernah direaliasikan. Begitu juga usaha yang jauh lebih penting adalah meningkatkan mutu pendidikan. Jangan pernah bermimpi bangsa ini hebat, jika kita berbicara dana untuk pendidikan semua orang pura-pura “tuli”. Tapi sebaliknya, jika kita bicara tentang dana kesejehteraan semua orang bersemangat bagaikan mau perang jihad saja. Tantangan MEA lebih berat lagi.

Apa yang harus kita persiapkan?

Sulit rasanya saya untuk menjawab pertanyaan ini. Malah kadang-kadang saya sendiri berpikir, apakah masyarakat kita sudah memahami apa yang akan terjadi dengan MEA itu? Tahun ini kita dihadapkan pada Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA, ASEAN Economic Communities. Suatu era yang menyatukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadi “satu basis pasar dan produksi”. Dimana akan terjadi arus bebas produk, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal, yang semuanya bermuara pada prinsip pasar terbuka bebas hambatan. Nah, kita telah berbuat apa? Jangan-jangan dinas atau SKPA terkait saja belum tahu apa yang harus mereka kerjakan. Semoga saja pemahaman saya ini salah.

Bagaimana dengan kesiapan masyarakat?

Sejujurnya masyarakat kita tidak ada yang tidak siap dalam menjalani hidup ini. Namun yang saya risaukan justru penguasa yang belum siap untuk itu, jika penguasa hanya sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting. Saya pikir disini diperlukan kesadaran kita semua untuk membangun bangsa ini dengan serius. Pemerintah berusaha mengubah paradigma kebijakan yang lebih mengarah ke kewirausahaan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Untuk bisa menghadapi persaingan MEA, tidak hanya swasta (pelaku usaha) yang dituntut harus siap, namun juga pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro rakyat yang mau jadi pengusaha. Namun, selain peluang yang terlihat di depan mata, ada pula hambatan menghadapi MEA yang harus kita perhatikan.

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.