Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya

Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya

 Gema JUMAT, 25 NOVEMBER 2016

Banda Aceh (Gema) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, Pemerintah Myanmar telah mencoba melakukan pembersihan etnis Rohingya yang berada di negara itu, Kamis (24/11/2016). Hal itu dilihat dari angkatan bersenjata yang terus menewaskan kelompok minoritas yang kebanyakan berada di Rakhine, salah satu negara bagian.

Banyak dari warga Rohingya yang terus melarikan diri ke Bangladesh, negara tetangga Myanmar. Kekerasan terhadap kelompok etnis itu terus terjadi secara intensif sejak Oktober lalu, dengan dikerahkannya pasukan militer Myanmar yang berjaga di perbatasan Rakhine.

Pembakaran rumah penduduk juga dilakukan dan tergambar dari sebuah gambar citra satelit. Selain itu, pasukan militer juga dikatakan telah membunuh warga sipil dengan cara menembak, memperkosa perempuan, serta menjarah bangunan milik penduduk.

Namun, pemerintah negara itu membantah melakukan kekejaman dan serangan terkoordinasi yang menargetkan etnis Rohingya dan menyebut bahwa pembakaran itu dilakukan sendiri oleh warga.

Hingga saat ini, tidak satupun media asing yang diizinkan untuk mengunjungi wilayah konflik di Rakhine. Demikian dengan pekerja bantuan yang hendak memberikan pertolongan. Penjagaan ketat terus dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Rohingya, selama ini, dipandang oleh mayoritas warga Myanmar yang beragama Buddha sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Pemerintah negara itu juga belum memberi pengakuan bahwa mereka adalah warga yang berhak mendapat perlindungan, meski sejarah memperlihatkan bahwa etnis itu telah berada di sana sejak lama.

PBB juga meminta Bangladesh untuk membuka perbatasan dan menampung warga Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine. Meski kebijakan resmi di negara itu tidak membiarkan adanya pendatang ilegal, namun Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengkonfirmasi saat ini mereka telah menampung ribuan orang dari etnis tersebut di wilayah perbatasan.

 

Hentikan kekerasan

Sementara Imam Rullyawan, Presiden South East Asia Humanitarian Committee (SEAHUM), mengatakan, tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya harus segera dihentikan.

Pemicu timbulnya permasalahan yang menimpa etnis Rohingya, kata Imam, karena mereka tidak mempunya status kewarganegaraan Myanmar, dan dari sisi ekonomi pun mereka termasuk warga dengan kehidupan yang miskin.

“Sudah kewarganegaraannya tidak diakui, secara ekonomi pun etnis Rohingya tidak beruntung, sehingga pemerintah setempat beranggapan untuk membuang mereka dari negara Myanmar,” ujar Imam.
“Secara fakta, masalah di Myanmar akan memberikan dampak terhadap masalah yang ada di negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Indonesia dan Malaisya karena sejak tahun 2012 kedua negara ini sudah mengadakan penanganan terhadap korban-korban atau para pengungsi dari etnis Rohingya,” kata Imam.

 

Cegah penderitaan

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, sebagai umat Islam di Indonesia perlu ada kepedulian terhadap nasib saudaranya di negara lain yang masih mengalami diskriminasi.

“Kami berharap bukan hanya Indonesia saja namun  dunia internasional juga melakukan aksi untuk mencegah penderitaan masyarakat di Rakhine lebih lanjut supaya mereka bisa terlindungi hak asasi manusianya. Kami percaya Pemerintah Indonesia mengupayakan hal yang terbaik,” ujarnya.

Muhammadiyah, terang dia, telah mendapat Informasi jika Menteri Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar. “Kami percaya Pemerintah Indonesia akan melalukan hal-hal tegas dan seksama sekaligus konkrit untuk menyelesaikan masalah di Rakhine.”

Ini dilakukan supaya masyarakat di Rakhine tidak lagi mengalami perlakukan yang tak adil. Siapapun manusia, baik Muslim dan non Muslim tidak boleh didiskriminasi, semua harus diperlakukan adil.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang akrab disapa Tata mengatakan, Indonesia terus mengikuti secara dekat berbagai perkembangan di negara bagian Rakhine.

“Kami menyampaikan agar perlindungan dan penghormatan HAM bagi seluruh masyarakat yang ada di Rakhine perlu dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Ini termasuk perlindungan dan penghormatan HAM  minoritas Islam di sana,” ujarnya.  Sayed Husen/Republika

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.