Irwan Djohan: Modifikasi Hukum Cambuk Bukan Ide Jokowi

Irwan Djohan: Modifikasi Hukum Cambuk Bukan Ide Jokowi

GEMA JUMAT, 14 JULI 2017

Banda Aceh (Gema) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Teuku Irwan Johan mengatakan, ide pelaksanaan hukum cambuk di Aceh dilaksanakan secara tertutup merupakan gagasan Gubernur Irwandi Yusuf, bukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Pernyataan itu disampaikan Irwan Djohan menanggapi pemberitaan yang menyebutkan Jokowi meminta hukum cambuk digelar tertutup untuk menarik investor.

Jadi begini, urai Irwan, pada saat itu, pembicaraan berpusat pada masalah investasi ke Aceh. Presiden Jokowi sangat mengharapkan agar Pemerintah Aceh yang baru untuk fokus memperbaiki citra (image) Aceh, terutama terkait masalah keamanan, agar Aceh menjadi lebih menarik minat investor.

“Presiden Jokowi sebenarnya sudah memahami bahwa kondisi Aceh saat ini sebenarnya sudah sangat aman. Terbukti dengan suksesnya pelaksanaan Pilkada,” katanya.

Namun Presiden menambahkan, bahwa kondisi Aceh saat ini yang sudah aman, masih belum begitu diketahui oleh pihak luar negeri. Maka Presiden menyarankan agar Pemerintah Aceh bekerja lebih keras untuk memperbaiki citra Aceh di mata internasional.

Kemudian, pembicaraan beralih pada persoalan-persoalan lain di Aceh yang dirasakan bakal mengganggu minat masuknya investor.

Kata Irwan, beberapa persoalan yang dibicarakan saat itu seperti persoalan listrik yang masih tidak mencukupi untuk mendukung industri, serta pelaksanaan hukuman cambuk yang sering dibesar-besarkan oleh media asing secara provokatif.

“Barulah kemudian muncul wacana untuk mengubah prosesi hukuman cambuk di lokasi yang tertutup, misalnya di dalam areal penjara, dan tidak dipertontonkan kepada publik,” katanya.

“Menurut yang saya dengar saat itu, wacana tersebut muncul dari Pak Irwandi Yusuf. Namun demikian, untuk lebih jelasnya mohon dikonfirmasi dengan Pak Irwandi Yusuf. Mungkin (bisa jadi) saya yang salah mendengar,” harap Irwan.

Saat itu Presiden tidak banyak berkomentar tentang bagaimana seharusnya hukuman cambuk dilaksanakan. “Saya perhatikan Pak Presiden hanya mengangguk-angguk saja,” ujarnya.

“Menurut pengamatan saya, sepertinya Pak Presiden tidak memahami secara detil tentang pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah dilaksanakan di Aceh selama ini. Beliau hanya mendengar dan angguk-angguk saja,” katanya.

Pada saat itu juga ada Wali Nanggroe dan Abu Madinah. Namun Abu Madinah tidak memberikan pendapat apapun.

Sedangkan Wali Nanggroe sempat menceritakan kepada Presiden Jokowi, bahwa beliau sering menerima keluhan dan protes dari pihak luar negeri tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.

Bahkan Wali Nanggroe, jelas Irwan, juga bercerita bahwa saat rombongan Kedutaan Besar Swedia datang ke Aceh dan bertemu dengan Wali Nanggroe serta Gubernur Zaini Abdullah, pihak Swedia sempat protes sampai memukul meja dan bertanya kepada Wali Nanggroe serta Gubernur Zaini, mengapa mereka yang sudah lama tinggal di Eropa, masih membiarkan pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh?

Jadi intinya, tegas Irwan, tidak ada perintah, apalagi desakan dari Presiden Jokowi, untuk mengubah cara pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Semua pembicaraan itu baru sekadar diskusi atau wacana saja.

Di samping itu, Gubernur Irwandi Yusuf serta Wakil Gubernur Nova Iriansyah juga tidak membuat keputusan atau kesepakatan apapun untuk benar-benar mengubah tata cara pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.

“Jadi saya rasa, untuk saat ini persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan sehingga akan menguras energi kita” demikian kata Irwan via akun medsos miliknya.  Sayed Husen

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.