Ekonomi Aceh Belum Islami

Ekonomi Aceh Belum Islami

GEMA JUMAT, 21 JULI 2017

Prof. Dr. Nasir Aziz, SE., MBA –

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala)

Aceh sebagai negeri syariat di Serambi Mekkah tidaklah berlebihan. Selain sebagai tempat pertama masuknya Islam ke Nusantara, syariat Islam telah dilaksanakan di Aceh sejak masa kesulthanan Aceh pada awal abad ke 12 Masehi. Hampir selama 55 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum memiliki landasan legal formal yang jelas. Baru pada 2002, payung hukum tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu Qanun No.5 Tahun 2000 diundangkan, tepatnya pada 1 Muharram 1423 Hijriyah/15 Maret 2002.

Walaupun cukup banyak kemajuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh selama 12 tahun terakhir pasca penetapan Qanun No.5 ini, namun pelaksanaan syariat Islam belum mampu menjadi rahmat bagi masyarakat Aceh, khususnya di bidang ekonomi. Simak wawancara singkat Wartwan Tabloid Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah, Prof. Dr. Nasir Aziz, SE., MBA.

Apakah ekonomi di Aceh ini sudah islami?

Menjawab pertanyaan, apakah ekonomi Aceh sudah islami atau belum. Maka, ini perlu diukur dari indikatornya yang harus islam. Sekarang kita lihat apakah semua transaksi yang dilakukan dalam segala aspek sudah islami atau belum, maka sangat tergantung pada indikator tersebut. Saya berpendapat belum semuanya perekonomian di Aceh ini sudah islami. Misalnya, bank yang ada di Aceh belum semuanya syariah. Artinya masih ada transaksi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah syariah.

Cara Mewujudkannya?

Untuk mewujudkan ekonomi Aceh yang islami. Maka harus ada usaha keras dari semua komponen masyarakat termasuk pemimpin, ulama, masyarakat harus berusaha kearah itu. Terutama para pengambil keputusan di daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan seluruh jajarannya dan juga harus di dukung oleh para legislatif. Karena legislatif itu pembuat aturan yang mendukung kearah tersebut.  Pada intinya semua kalangan harus ikut mendukung unttk mewujudkan ekonomi yang islami.

Apa kendalanya?

Para pengambil keputusan di daerah belum cukup memberikan perhatian yang serius. Karena menurut saya ada tingkatan yang dilakukan. Yang pertama, kehadiran ekonomi syariah ini harus didukung penuh oleh para pimpinan tingkat atas. Kedua, masyarakat sudah terbiasa melakukan transaksi, walaupun kadangkala tidak islami. Maka ini harus dimulai dari masyarakat sendiri. Dan yang ketiga, masyarakat kurang faham dan kurang ilmunya tentang halal dan haram. Seolah-olah apa yang di lakukan dalam transaksi baik jual beli maupun perekonomian sehari-hari tidak berdosa. Jadi pengetahuan juga berperan besar untuk mewujudkan ekonomi yang islami

Goodwill para pemimpin, instrumen, pengetahuan dan partisipasi masyarakt secara menyeluruh ikut mempengaruhi keberhasilan ekonomi yang islami di Aceh.

Menurut Anda, langkah apa saja untuk mewujudkannya?

Untuk mewujudkan ekonomi yang islami, maka pemerintah baru harus melakukan tiga hal.

Yang pertama, mengevaluasi regulasi yang dapat mendukung dan tidak mendukung. Kedua, memberikan perhatian yang serius pada perkembangan ekonom islami. Dan yang ketiga, membangun sinerjisitas dengan semua para stakcholder (semua elemen masyarakat, baik itu kampus, pengusaha, pemerintah termasuk DPR). Yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi secara menyeluruh untuk semua kalangan dan tekat bulat melahirkan karya nyata.

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.