Islamisasi Ekonomi Aceh

Islamisasi Ekonomi Aceh

GEMA JUMAT, 21 JULI 2017

Perkembangan ekonomi Aceh masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional. Perkembangan ini tidak sebanding dengan jumlah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai Rp 14 triliun.

Menurut Dosen Program Studi Ekonomi Islam Unsyiah Dr M Shabri Abdul Majid MEc, ada empat pendorong ekonomi Aceh seperti rumah tangga, bisnis swasta, pemerintah, dan bisnis luar negeri yang mencakup ekspor dan impor. Pendorong tersebut layaknya empat roda untuk menggerakkan mobil.

Selama ini perkembangan ekonomi Aceh sangat bergantung pada dana APBA. Bergantungnya pada APBA disebabkan minimnya penanaman modal asing. Kemudian tingkat impor di pelabuhan Krueng Geukueh dan Sabang lebih tinggi dibandingkan ekspor. “Geliat ekonomi Aceh baru nampak pada bulan Juni, setelah APBA disahkan,” ujar Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsyiah ini.

Rendahnya penanaman modal asing itu sama sekali tidak berhubungan dengan pemberlakuan hukuman cambuk di depan umum. Hukuman ini merupakan bagian dari penerapan syariat Islam. Penerapannya lantas tidak dilaksanakan semena-mena karena harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Yang paling penting adalah penerapan hukum tanpa pandang bulu. Sejumlah peneliti luar mengatakan agama Islam kaku, dampaknya menghalangi perkembangan. “Padahal itu sangat keliru,” tegas Shabri.

Ekonomi Aceh berpotensi besar untuk maju. Di bidang pertanian Aceh bisa mengekspor kopi. Sedangkan di sektor pariwisata, Aceh bisa mengembangkan ekonomi wisata islami. Nah, apakah pemerintah dan masyarakatnya sudah siap. Jangan sampai ketika wisatawan luar datang, tukang becak menaikkan tarifnya melebihi tarif biasa. Murahnya biaya berwisata suatu daerah menjadi daya tarik bagi wisatawan. Aceh mempunyai slogan peumulia jamee adat geutanyoe. Slogan ini perlu diterapkan demi memikat wisatawan.

Lembaga keuangan

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Dr Muhammad Yasir Yusuf MA menyatakan ekonomi makro di Aceh belum syariah. “Ekonomi Islam yang dipraktekkan di Aceh itu masih sangat mikro, terutama pada lembaga keuangan,” pungkasnya.

Masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk menerapkan ekonomi makro berbasis syariah seperti sistem produksi, pola distribusi. Sebaiknya system produksi diarahkan supaya masyarakat memiliki ruang memproduksi suatu barang atau jasa. Harus ada asa keadilan pada pola distrubusinya. Kekayaan tidak boleh hanya dimiliki orang tertentu. Keadilan dan transparansi merupakan ruh ekonomi syariah.

Ia menambahkan, penerapan syariat Islam di Aceh perlu dimaknai secara komprehensif. Syariat Islam tidak cuma berbicara masalah penegakan hukum, tetapi juga keadilan ekonomi. Salah satunya pengaturan lembaga keuangan bersistem syariah. Dari sekian jumlah lembaga keuangan, baru Bank Aceh Syariah yang mengadopsi sistem ini. Seluruh sistem keuangan yang bernaung di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seyogyanya beroperasi secara syariah. “Jadi, bahasa sederhananya, tidak ada lembaga keuangan di Aceh hari ini beroperasi kecuali lembaga keuangan syariah, itu menjadi penting,” tegasnya.

Sistem ekonomi syariah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya peluang masuknya investor. Sistem ekonomi ini memberikan semangat berbisnis karena aturannya jelas, tidak boleh saling menipu. Ekonomi syariah juga bisa meningkatkan keamanan sebab adanya keadilan. Orang miskin tidak iri melihat orang kaya karena tidak terjadi kesenjangan sosial. Sehingga terciptanya kondisi daerah yang lebih aman. Pada akhirnya, tidak muncul lagi istilah orang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin semakin miskin. “Kalau kita berusaha (mencari rezeki) dengan cara yang salah, maka tidak akan mendatangkan keberkahan,” imbuhnya.

Mengubah sistem lembaga keuangan supaya bersyariah dapat dilakukan secara bertahap atau langsung mengubah sistem. Perubahan sistem tidak akan memakan waktu yang lama. Kecuali pada proses penyiapan sumber daya manusia sedikit lambat.

Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Martunis mengakui terdapat permsalahan sehinggan kinerja ekonomi Aceh tidak baik. Dulu, ekonomi Aceh sangat bergantung pada minyak dan gas. “Terkait kemiskinan sejak dari dulu berada di belakang, sejak konflik, tsunami, memang jaulh lebih tinggi,” tuturnya.

Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih di atas nasional. Dibutuhkan gerakan cepat oleh pemerintah supaya bisa menyelesaikan persoalan ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat untuk mengatasinya. Walaupun demikian, tidak mudah membuat sebuah kebijakan karena berbagai pertimbangan baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, bahkan di masyarakat.

Terkait islamisasi ekonomi syariah sudah dimulai, contohnya lahirnya qanun sistem jaminan halal. Saat ini pemerintah mendorong UMKM memiliki sertifikasi halal. “Kita membiayai LPPOM MPU untuk dating ke UMKM atau koperasi yang mempunyai modal untuk dinilai halalnya, itu ada anggarannya,” paparnya.

Katanya, pemerintah juga sedang menggodok qanun Lembaga Keuangan Syariah. Gunanya mendorong seluruh lembaga keuangan bersyariah. Disadari hal ini tidak mudah dilakukan karena terdapat kelemahan internal dan eksternal. Di internal misalnya, bank Syariah harus benar-benar mengeluarkan produk bersyariah, tidak hanya mengadopsi sistem konvensional, cuma mengubah namanya saja. Zulfurqan

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.