Menuju Bank Aceh yang Bersyariah Kaffah

Menuju Bank Aceh yang Bersyariah Kaffah

GEMA JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017

Setahun sudah Bank Aceh dikonversi ke Syariah. Selama setahun ini pula masyarakat mengharapkan Bank Aceh benar-benar menerapkan sistem syariah secara kaffah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat menilai Bank Aceh tidak beda dengan bank konvensional.

Harapan Bank Aceh agar menjalankan sistem secara kaffah kembali mencuat dalam sebuah seminar bertajuk Memahami Hakikat Muamalah Dalam Sistem Perbankan Syariah. Seminar dilaksanakan atas kerjasama Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry di Aula Pascasarjana UIN.

Ketua panitia Prof Dr Nazaruddin AW MA menjelaskan, ada tiga alasan seminar diadakan. Pertama, masyarakat masih bertanya-tanya sudahkah Bank Aceh benar-benar syariah. Kedua, memberikan inovasi baru kepada Banl Aceh. Sumber daya Bank Aceh masih dinilai terbatas dari segi kualitasnya.

“Syariah atau tidak syariah tidak dapat diukur oleh pemahaman kita, tetapi ditetapkan dengan sistem baku oleh lembaga berwenang,” papar Dekan FEBI UIN Ar-Raniry itu.

Ia mengharapkan Bank Aceh Syariah membuat inovasi produk sehingga mampu bersaing. Apalagi pangsa pasar keuagangan syariah besar. Tambahnya, Bank Aceh perlu mendidik pegawainya supaya mampu membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional.

Hadir sebagai pemateri Rektor UIN Prof Dr Farid Wajdi MA, Wakil MPU Aceh Tgk H Faisal Ali, Kepala Kantor OJK Aceh Achmad Wijaya Putra, dan Founder sekaligus CEO Arafa Sharia Consulting Ahmad Ifham Sholihin. Moderatornya Hasan Basri M Nur MAg.

Prof Farid, saat membuka acara menyampaikan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus kaffah. Tidak sejengkal pun tanah di bumi Aceh yang tidak bersyariah. Bahkan ia menegaskan supaya lembaga keuangan non syariat meninggalkan Aceh. Dalam Alquran Allah telah mengatur tentang muamalah.

Tgk Faisal Ali, akrab dipanggil Lem Faisal, menuturkan, Bank Aceh Syariah baru berumur satu tahun. Dalam waktu sesingkat itu, Bank Aceh Syariah masih perlu waktu untuk memahami lebih mendalam sistem perbankan syariah.

Ia memahami kemauan masyarakat Aceh supaya sistem perbankan syariah di Bank Aceh dijalankan secara kaffah. Namun demikian, ia menjelaskan bahwa bank milik masyarkat Aceh itu masih membutuhkan waktu.

“Yang lebih baik, jangan terlalu banyak bertanya. Sudah ditulis syariah berarti syariah. Kalau terlalu banyak bertanya, kita sampai tidak bisa makan apa-apa,” katanya sambil tertawa. Ia memisalkan seseorang yang pergi ke warung makan di Aceh, kemudian melihat ikan yang dihidangkan bersih serta tidak berdarah, silahkan dimakan. Tapi jangan mencoba melihat ke bagian dapur. Maksud Lem Faisal, bisa saja cara membersihkan ikan di dapur tidak syariah.  Beda halnya kalau makan di warung yang berada di kawasan non muslim.

“Jadi kalau kami teungku-teungku pergi tidak lagi bertanya, kalau sudah ditulis syariah sudah bisa,” paparnya sambi l tertawa. Sambungnya lagi, kalau pihak bank tidak menjalankan sistem syariah padahal namanya syariah, merekalah nantinya yang akan mempertanggunjawabkan kepada Allah. Sedangkan nasabahnya sudah terlepas.

Achmad Wijaya, mengatakan, OJK mengakui bank syariah dan bank konvensional. “Maka bertarunglah secara sehat, tunjukkanlah keunggulan-keunggulan bank syariah,” pungkasnya.

Ia menilai produk-produk bank syariah sangat sedikit yang kompetitif. Kepada Bank Aceh Syariah ia berharap supaya produk-produknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Aceh. Pelayanannya dan sumber daya manusianya perlu ditingkatkan.

Menurutnya perlu rasa saling percaya saling percaya antara bank dan nasabah dalam bermuamalat. Mekanise mualamah tidak akan benar-benar sesuai syariar kalau kedua belah pihak tidak bisa memahami detail makna syariah secara kaffah. “Kita tidak bisa mengatakan bahwa Bank Aceh sudah benar-benar syariah secara  kaffah. Kita tidak mau mengatakan Bank Syariah Mandiri atau Muamalat yang telah kaffah. Hanya kita yang bisa mengetahui secara benar,” imbuhnya.

Tambah Achmad, berdasarkaan Undaang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK diamanatkan mengatur, mengawasi, melindungi konsumen, dan melakukan pendidikan.  “OJK membuka pintu selebar-lebarnya terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh Bank Syariah,” terangnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK, 14 hari setelah pengaduan nasabah, maka wajib diproses oleh bank bersangkutan. Zulfurqan

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.