Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

GEMA JUMAT, 29 SEPTEMBER 2017

Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH (Khatib Guru Besar Figh Modern UIN Ar Raniry Banda Aceh)

Syariat Islam adalah rahmat dan anugerah Allah swt yang diberikan kepada seluruh ummat manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan2 Allah swt. dalam segala aspek kehidupan manusia, mencakup bidang aqidah, ibadah dan muamalah. Inilah yang biasa disebut sebagai Islam yang kaffah, Islam yang sempurna, sebuah iqtibas yang dipetik dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 208:

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yg mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba2nya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Menurut Imam Al-Baghawi ayat ini diturunkan berkaitan dengan masuk Islamnya seorang Ahli Kitab dari kaum Yahudi Bani Nadhir bernama Abdullah bin Salam dan teman-temannya. Namun setelah memeluk Islam ia tetap mengikuti berbagai kegiatan dan ajaran dari agama asalnya, dengan beralasan bukankah Taurat itu adalah juga Kitab yang diakui dalam Islam, jadi biarkan kami tetap membacanya dalam shalat-shalat malam kami?.  Maka diturunlah ayat ini, dengan tujuan untuk memastikan ummat Islam agar beriman sepenuhnya dan setengah-setengah dalam aqidah, ibadah dan syariat Islam.

Syariat Islam diturunkan Allah swt bukanlah untuk menyusahkan manusia, melainkan justru untuk menyelamatkan dan menyejahterakan ummat manusia itu sendiri. Jadi keliru jika ada yang beranggapan bahwa penerapan syariat Islam hanya akan memberatkan mereka.

Demikian juga penerapan syari’at Islam di Aceh, hendaknya tidak dianggap menyusahkan atau memperberat bagi warga Negara bahkan ummat Islam sendiri.  Walaupun demikian, kadang-kadang masih juga terdengar keluhan, seakan-akan jenis hukuman ini adalah baru dan tiba-tiba dalam khasanah ketentuan hukum pidana di Indonesia. Padahal pelaksanaan hukum pidana Islam sejenis Qanun Hukum Jinayah misalnya,  telah dipraktekkan di berbagai kesultanan di Indonesia, selain Aceh, sebelum masa Belanda. Dalam disertasi doktornya, Rifyal Ka’bah menulis bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah merupakan hukum positif di kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di persada Indonesia. Demikian juga berbagai data yang ditulis dalam disertasi doktor Abdul Gani Abdullah yang menulis tentang peradilan agama dalam pemerintahan Islam di kesultanan Bima 1947-1957. Disertasi doktor yang lain, ditulis oleh Husni Rahim tentang Kesultanan Palembang dan masih banyak lagi penelitian lainnya.

Untuk memperkuat catatan ini, perlu disebut bahwa Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke XIV di bawah Sultan Malikul Zhahir, selain melaksanakannya di Aceh juga telah menyebarkan Syariat Islam ke berbagai wilayah Nusantara. Karya Nuruddin ar-Raniri yang berjudul Sirath Al-Mustaqim yang ditulis sekitar tahun 1628 dianggap semacam Kompilasi panduan hukum Islam pertama di Nusantara. Buku ini kemudian diperluas  oleh Syekh Arsyad al-Banjari dari Kalimantan dalam karyanya yang berjudul Sabil al-Muhtadin yang menjadi pegangan di kesultanan Banjar.  Syariat Islam kemudian berkembang luas di berbagai negeri lain di Indonesia seperti, Kesultanan Banten, Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, Demak, Gresik, Jepara, Tuban, di Jawa, Kerajaan Kutai, Kerajaan Goa, Buton,  dan Tallo di Sulawesi, Kerajaan Sumbawa, Mataram, Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku dll. Begitulah perjalanan sejarah pelaksanaan syariat Islam di Indonesia sejak awalnya dahulu.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum Islam bukanlah hal baru dalam tradisi dan khasanah perjalanan hukum Indonesia. Hanya saja perkembangan sosial politik yang sedemikian rupa setelah Indonesia merdeka telah membuat hal ini seolah-olah adalah sesuatu yang baru yang mungkin menimbulkan pertanyaan sekitar efektifitasnya dalam bingkai negara bangsa.

Khususnya di Aceh, syariat Islam telah berlaku jauh lebih awal dari wilayah-wilayah lainnya. Bahkan setelah diadakannya Seminar Nasional yang bertema: Mempertegas Sejarah Awal Islam di Nusantara pada bulan Mei 2017 yang lalu, orang kini semakin yakin bahwa titik nol peradaban di Nusantara adalah berangkat dari Aceh. Namun sejarah Aceh sendiri memang penuh dengan riak gelombang dan lika-liku sampai akhirnya lahirlah Undang-undang Nasional Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di mana penerapan Syariat Islam di Aceh secara de facto dan de jure telah terwujud secara nyata.

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Qanun-qanun syariat Islam di Aceh secara formal telah berjalan selama lebih 15 tahun, jika diambil waktu deklarasi pengesahan Mahkamah Syar’iyah Aceh 15 Mei 2002. Tapi masih banyak yang menangkap kesan bahwa pelaksanaan syariat Islam ini belum sesuai dengan harapan sebelumnya. Memang begitulah adanya. Selalu saja ada orang yang ragu terhadap apapun hal yang baru diketahuinya atau terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Karena mengubah kebiasaan yang sudah ada, mengubah status quo,  tidaklah mudah. Mungkin itu akan memperlemah peran atau posisi yang sudah diperoleh  sebelumnya atau merasa akan mempersempit ruang gerak yang sudah dipunyai. Apalagi menjalankan syariat Islam secara formal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pelbagai Qanun, bagaimanapun adalah memang sesuatu yang baru.

Keraguan semacam ini sebenarnya wajar-wajar saja, karena boleh jadi itu adalah semacam jalan pencarian dari mereka yang mulanya ragu untuk kemudian mereka akan menuju kepada yakin. Namun pesan Al Quran mengenai hal ini kiranya perlu dijadikan pegangan:

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karuniaNya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk (S. Ali Imran, 34:103)

Dalam ayat yang lain terhadap orang yang ragu-ragu atas kebenaran difirmankan oleh Allah swt.:

Artinya: “Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya).” (QS. Al-A’raf 7:3)

Ayat yang lain menyebutkan orang2 yang masih menolak kebenaran setelah disampaikan sebagai orang munafik:Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kalian (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu.” (QS. An-Nisa 4:61)

Namun demikian ada satu hal penting yang juga harus mendapatkan perhatian dan introspeksi dari kita sendiri. Bahwa yang disebut syariat Islam itu tidaklah hanya aspek formalnya saja, yang dituangkan dalam berbagai Qanun selama ini. Banyak aspek lain syariat Islam yang sangat penting juga untuk kita praktekkan di Aceh ini namun terasa lemah dalam kenyataannya. Misalnya menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, kejujuran dsb. itu semua adalah bagian dari syariat Islam yang seharusnya juga kita jalankan dengan ketat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Menjaga tertib lingkungan Mesjid Raya yang indah ini misalnya, itu harus menjadi bagian kesadaran hukum semua. Contoh lain tertib lalu lintas dan berkendara. Sepatutnya di Aceh, orang benar-benar patuh pada ketentuan yang berlaku di negeri bertuah ini.

Orang patuh pada aturan dan norma di Nanggroe syariat ini, beda dengan daerah lain. Sebab kepatuhan di sini bukan hanya karena perintah Undang-undang, tapi juga karena percaya dan iman kepada Allah swt, percaya kepada malaikat2 yang menjaganya. Inilah ciri khasnya negeri yang bersyariat. Demikian juga pada seluruh aspek kehidupan yang lainnya. Sehingga orang-orang tidak perlu hanya menunjuk negeri Denmark atau Norwegia untuk contoh adanya warung-warung jujur di tepi jalan tanpa penjaga dan semua pembeli dapat melakukan transaksi sendiri dengan amanah. Atau menunjuk contoh negeri Jepang atau Korea Selatan untuk contoh negeri yang disiplin dan mau bekerja keras. Sepatutnya Aceh sebagai negeri syariah juga menjadi contoh lain yang menjadi viral, dan disaksikan seluruh dunia..

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.