Prioritaskan Program dan Kegiatan Berbasis Syariat

Prioritaskan Program dan Kegiatan Berbasis Syariat

GEMA JUMAT, 15 DESEMBER 2017

oleh: Sayed Muhammad Husen

Kita memulai menulis editorial Gema Baiturrahman tahun lalu, dengan mengutip komentar mantan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh (DSI), Prof Dr Syahrizal Abbas. Dia mengatakan, sebagian besar Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota mengeluhkan kurangnya anggaran pelaksanaan syariat Islam. Karena itu, DSI melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bappeda Aceh dan kabupaten/kota untuk menemukan sulusi kekurangan anggaran tersebut.

Kita kembali mengingat hal ini, mengingat Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, pasal 10 ayat (1) menyebutkan, bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan syariat Islam. Ayat berikutnya menegaskan, alokasi dana dimaksud paling sedikit 5% dari APBA/APBK.

Jadi, cukup beralasan DSI mengingatkan soal anggaran ini,  sehingga dalam beberapa tahun akan datang anggaran 5% dapat tercapai. Capaian ini akan benar-benar terwujud apabila semua pemangku kepentingan, terutama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota memiliki komitmen melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan (kaffah).

 

Qanun 8/2014 pasal 2 juga menetapkan cakupan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meliputi: aqidah, syariah dan akhlak. Bidang syariah mencakup: ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan) dan pembelaan Islam. Akhlak terbagi dua: syiar dan dakwah.

 

Formalisasi syariat Islam di Aceh sejak tahun 2002 tentu saja kita akui belum terlaksana seluruhnya. Regulasi belum lengkap, kelembagaan masih kurang dan anggaran yang terbatas. Belum cukup memadai juga partisipasi masyarakat dan kualitas aparatur pelaksana yang masih rendah.

Kita tentu saja tidak menutup mata terhadap kemajuan yang dicapai, seperti kuatnya dasar hukum pelaksanaan syariat Islam, Dinas Syariat Islam se Aceh beroperasi dengan baik di seluruh Aceh dan berfungsinya peradilan Islam atau Mahkamah Syar’iyah. Satpol PP dan WH, MPU, Dinas Pendidikan Dayah dan Baitul Mal telah menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia.

Karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam, menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melakukan program dan kegiatan prioritas dinul Islam, seharusnya Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota memenuhi kewajiban anggaran syariat Islam 5%, sebagaimana perintah qanun.

Kita berharap semua satuan kerja pemerintah melaksanakan program dan kegiatan berbasis syariat, disertai anggaran yang memadai.

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.