Perlu Sinergi BWI, Baitul Mal dan Kemenag

Perlu Sinergi BWI, Baitul Mal dan Kemenag

GEMA JUMAT, 19 JANUARI 2018

Di Aceh terdapat Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementrian Agama, dan Baitul Mal. Ketiga lembaga tersebut memiliki salah satu tugas yang hampir mirip, yakni bidang wakaf. Kehadiran lembaga tersebut tentunya diharapkan pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf semakin baik. Yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana mewujudkan sinergisitas ketiga lembaga tersebut. Lebih jauh, wartawan Gema Baiturrahman Zulfurqan mewawancarai Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Dr Armiadi Musa. Dia pernah menjabat sebagai kepala Baitul Mal Aceh.

Ustaz, apa sebenarnya peran BWI, Kemenag, dan Baitul Mal mengenai wakaf?

Peran BWI yang baru nampak baru di Pusat, sedangkan di daerah belum nampak, termasuk di Aceh. BWI berwenang membina nahzir individu, nahzir organisasi, dan nahzir badan hukum. Dibina dalam hal pengelolaan dan pengembangan. Pengelolaan seperti biasa, sedangkan pengelolaan strategi untuk mendatangkan hasil. Nahzir dilatih untuk mampu mengelola dan mengembangkan harta wakaf.

Sementara itu, Kementrian Agama berfungsi sebagai regulator, motivator, dan fasilitator. Maka dia tidak mengelola, yang mengelola adalah nahzir.

Saya sulit menjawab Baitul Mal, karena Baitul Mal cuma ada di Aceh. Di luar Aceh, disebut Baznas, tidak ada hubungan dengan wakaf. Baitul Mal ada hubungan (dengan wakaf) karena itu diatur dalam UUPA dan qanun kita, sebagai harta agama yang dikelola. Di gampong ada imam, secara kebetulan nahzir di gampong adalah imam sekaligus kepala Baitul Mal Desa. Kalau undang-undang, qanun menyebut Baitul Mal sebagai pengelola, benar adanya, tetapi Baitul Mal Desa. Kalau dilihat Baitul Mal tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Beitul Mal belum memiliki peran dalam hal ini. Kita khawatirkan, kalau tidak diatur dengan baik, akanvada benturan Baitul Mal dengan Kemenag, misalnya.

Pengelola wakaf nasional dan internasional adalah BWI. Apakah ada wakaf seperti itu di Aceh?

Kalau dilihat konteks Aceh, hampir tidak ada wakaf berskala nasional atau konteks internasional, mungkin ada di pusat. Kalau ada pun mungkin wakaf-wakaf baru.

Bagaimana cara perubahan peruntukan wakaf?

Kalau ada nahzir yang mengubah peruntukan harta wakaf. Kalau ada perubahan sudah bisa dilakukan oleh BWI. Jangan dibuat perubahan peruntukan secara sepihak oleh nahzir wakaf. Perubahan peruntukan harus dilakukan berdasarkan izin, tidak boleh secara bebas.

Bolehkah wakaf tanpa menyebutkan peruntukannya?

Yang dilakukan Kementrian Agama dalam hal ini, tidak mudah mengubah perubahan peruntukan, yang lebih dikenal mauquf alih. Peruntukan merupakan rukun wakaf, harus jelas peruntukannya. Kalau tidak jelas peruntukannya, bisa digunakan untuk ring tinju misalnya, kolam renang, kan menjadi tidak bermanfaat (bagi yang mewakafkannnya).

Siapa yang berhak memberhentikan atau mengganti nahzir?

Inilah tugas besar yang harus diperankan BWI. Banyak terjadi penyelewengan harta wakaf karena nahzir, sudah tidak jelas dalam pengelola. Kemudian dilakukan oleh nahzir sendiri. Maka nahzir harus diganti, yang berhak memberhentikan nahzir adalah BWI. Kemudian, apa peran Kementrian Agama di situ? Kalau mau ganti nahzir, lapor ke kawaket, di tingkat kecamatan disebut PPAIW
(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Kawaket tahu di mana lokasi tanah wakaf. Inilah bentuk sinergisitas yang bisa dilakukan. Izin kepada BWI, proses itu melalui kawaket.

Baitul Mal Gampong juga bisa dilibatkan. Kalau umpamanya, yang mengelola itu misalnya teungku imam, nahzir, berarti Baitul Mal sendiri yang membuat masalah.

Bagaimana peran ketiga lembaga itu soal penyedian fasilitas sertifikasi tanah wakaf?

Ketiga lembaga ini bisa bersinergi. Di Kementrian Agama, pemerintah dalam hal ini menyediakan anggaran yang disebut dengan Program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria). Katakanlah sangat terbatas anggaran yang disediakan, bisa minta ke Baitul Mal. Baitul Mal memiliki dana infak yang sangat besar, di kabupaten/kota juga ada. Yang paling banyak bermasalah sekarang adalah sertifikasi tanah.

Kira-kira, apakah gerakan yang bisa dilakukan dalam hal sertifikasi tanah wakah?

Yang paling bagus dilakukan sekarang adalah mari mensertifikatkan masiid, meunasah, seluruh Aceh. karena umumnya tidak memiliki sertifikat. Programnya biasa, tapi sangat penting. Langkah kedua, semua tanah wakaf perlu disertifkatkan, Baitul Mal bisa memfasilitasi dana, Kementrian Agama ada ujung tombaknya yakni kawaket, BWI juga bisa membantu itu.

 

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.