Wakaf Produktif Kurangi Kemiskinan

Wakaf Produktif Kurangi Kemiskinan

GEMA JUMAT, 19 JANUARI 2018

Permasalahan kemiskinan merupakan fenomena tak henti-hentinya menghantui ummat. Apalagi di negara mayoritas Islam khususnya Indonesia, kemiskinan menjadi budaya dalam masyarakat. Hampir tidak ada jalan keluarnya. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi problem sosial masyarakat seperti kemiskinan dan tuntutan kesejahteraan di negeri ini hampir tidak berujung pada solusi.

Dalam hal ini, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakaf Waqaf (Penaiszawa) Kementerian Agama Aceh, Drs Azhari berasumsi salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dan harus digalakkan dalam membantu mengatasi problem tersebut adalah waqaf produktif.

“Waqaf merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat kohesi sosial bangsa kita. Waqaf merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan masyarakat banyak,” paparnya..

Dia menjelaskan, keberadaan waqaf, khususnya waqaf tanah, di Indonesia dan Aceh sudah dilakukan sejak lahirnya muslim di Indonesia. Lembaga waqaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim, sebagai  sebuah komunitas pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara waqaf, baik berupa tanah, bahan bangunan, maupun sumbangan tenaga. Bahkan waqaf juga bisa dalam bentuk uang tunai.

“Waqaf di Indonesia khususnya di Aceh sudah dikenal sejak lama, dalam pratek masyarakat tanah yang dikelola oleh masyarakat dan ada juga untuk pendidikan,” ujarnya.

Azhari yang juga Sekretaris Badan Waqaf Indonesia (BWI) Aceh meminta kepada masyarakat untuk mendata kembali tanah waqafnya, dengan cara mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing. Karena data tanah wakaf di Aceh belum akurat. Banyak aset tanah waqaf yang tidak diregistrasi atau tidak memiliki bukti administrasi waqaf (AIW/APAIW). Ini karena masih minimnya pembinaan dan biaya operasional terhadap petugas pendataan atau operator sisten informasi waqaf.

“Setelah terdata baru bisa dimamfaatkan, sehingga yang menerima waqaf memiliki legalitas hukum yang sah,” terangnya.

Melihat data aset waqaf yang ada di Kementrian Agama Aceh, yang jumlah tanah waqaf di Aceh sebanyak 24.000 lebih lokasi dengan luas lebih kurang mencapai 374.000 hektare. Seharusnya lahan yang bernilai miliaran ini bersifat produktif, dengan sumber daya alam yang kaya dan tanah waqaf yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat khususnya umat Islam.

Namun, kenyataannya tanah wakaf itu belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat.

“Oleh karena itu, merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi semua kalangan dalam mengembangkan tanah tersebut menjadi bernilai ekonomi dalam membantu pemberdayaan ekonomi umat dan memberikan amal jariah bagi waqif yang telah mewakafkan tanah waqafnya,” tuturnya.

Terlepas dari kendala yang ada, waqaf menyimpan potensi yang besar untuk menjadi aset yang produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial.  Pada dasarnya waqaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena waqaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan mauquf alaih (sarana atau tujuan waqaf).

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah mengatur pengelolaan waqaf kearah waqaf produktif dan waqaf uang. UU ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia.

“BWI di Aceh ini baru dibentuk pada tahun 2015 dan diaharapkan menjadi lembaga yang mampu mengembangkan waqaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat,” harapanya.

Menurut Azhari, orang Aceh adalah orang yang suka berwaqaf dan suka sekali dalam melakukan waqaf tanah. Dulu sebelum ada sekolah formal kita kenal dengan madrasah, rata-rata tanah madrasah itu diwaqafkan oleh masyarakat, artinya semangat berwaqaf orang Aceh itu luar biasa.

Tetapi kita harapkan sekarang yang berwaqaf untuk melaporkan supaya bisa dimanfaatkan dan banyak hikmah yang terkandung dalam tanah waqaf tersebut, jika tanah waqaf itu sudah terdata dan memiliki akte tanah.

Katanya, orang Aceh masih ingat dengan waqaf Baitul Asyi atau Waqaf Habib Bugak, yaitu waqaf yang telah diberikan oleh Habib Bugak Mekkah pada tahun 1224 H atau sekitar tahun 1800 M dan dikembangkan Nadzir (Pengelola waqaf) dengan professional. Manfaatnya masih bisa dirasakan masyarakat Aceh sampai dengan sekarang,

Pemberdayaan ekonomi

Ketua Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Aceh (LWP NU) Tgk Muhammad Yasir MA menjelaskan tentang hukum waqaf. Waqaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, waqaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, waqaf juga berfungsi sosial. “Dalam fungsinya sebagai ibadah, waqaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si waqif (pemberi waqaf) di hari akhirat, karena harta waqaf tersebut akan terus menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan,” paparnya.

Adapun fungsi sosial, waqaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran waqaf.

Dengan demikian, jika waqaf dikelola dengan baik, maka akan sangat menunjang pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan keamanan. “Waqaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Yasir, yang juga Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh ini  meminta kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah waqaf secara produktif. Tujuannya, agar harta waqaf tersebut dapat berkembang dan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat secara umum dalam lingkup yang lebih luas.

Menurutnya, selama ini tanah waqaf yang tersebar luas di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh sebagian besar digunakan sebatas untuk sarana ibadah, sarana pendidikan dan kuburan, padahal tanah waqaf terutama yang terletak di kawasan strategis, dapat dimanfaatkan secara produktif untuk lahan bisnis seperti apartemen, rumah sakit dan gedung perkantoran.

“Tentunya, sebagian besar keuntungannya akan disalurkan untuk kesejahteraan umat Islam,” tuturnya.

Karena itu, paradigma masyarakat soal pemanfaatan lahan waqaf harus diubah. Masyarakat harus segera diedukasi secara masif, agar dapat memanfaatkan waqaf secara produktif melalui nadzir atau pengelola wakafnya.  Indra Kariadi

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.