Aceh Rumuskan Indeks Pembangunan Syariah

Aceh Rumuskan Indeks Pembangunan Syariah

 

GEMA JUMAT, 9 MARET 2018

Sudah seharusnya bagi Aceh menerapkan pembangunan bersistem syariah karena sudah melegalkan penerapan syariat Islam sah secara undang-undang. Indeks pembangunan Syariah (IPS) sendiri telah ada berdasarkan maqasid syariah (maksud/tujuan syariah) menurut kitab klasik seperti dalam karya Qurtubi.

Saiful Mahdi, Ketua Program Studi Statistik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) menjelaskan, terdapat lima indikator pembangunan syariah dalam kitab Qurtubi yakni, perlindungan agama, perlindungan aqal, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan keluarga/keturunan.

“Kita juga menggunakan dasar karya kontemporer seperti Qardhawi yang menambahkan “perlindungan lingkungan” dan karya lainnya yang mencantumkan perlindungan martabat atau kebebasan. Jadi, keseluruhan indikator pembangunan syariah menjadi tujuh,” ujarnya kepada Gema Baiturrahman.

Pengukuran dilakukan lewat sejumlah sub-indikator yang kita percaya bisa menjadi indikator untuk ke-7 indikator

utama di atas. Misalnya, untuk perlindungan jiwa kita bisa menggunakan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka

Kematian Ibu (AKI) yang terjadi di setiap kabupaten/ kota di Aceh.

“Makin tingginya AKB dan AKI di suatu wilayah menunjukkan perlindungan jiwa yang makin buruk,” terangnya.

Pengukuran pada indikator-indikator tersebut idealnya dilakukan melalui pengukuran langsung lewat survei secara statistik (pengukuran persepsi warga), pengumpulan data sekunder atau data yang sudah ada, dan pengumpulan data kualitatif lewat focus group discussion (FGD) dengan perwakilan kelompok masyarakat. Sejauh ini, baru ada data sekunder dari sekitar 150 sub-indikator.

Memenuhi indikator syariah

Agar semua indicator syariah terpenuhi, ia mengharapkan konsep Islam kafah (menyeluruh, terintegrasi) harus jadi

perhatian, karena berislam tidak cukup dengan simbol-simbol. Misalnya, jumlah masjid dan dayah yang banyak itu

penting, tapi jumlah jamaah lima waktu, kualitas manajemen masjid dan dayah juga penting. Jadi masing-masing

kabupaten/kota harus memastikan agar warganya bisa ber- Islam secara kafah.

Jangan sampai warganya diminta ikut syariah sebagai kewajiban, tapi pemerintahnya tidak bisa memfasilitasi. Contoh lainnya, warga harus mendapat pelayanan prima bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Kalau ada pemerintah kabupaten/kota yang masih KKN, artinya pemerintah itu munafik dan memaksa warganya untuk munafik juga,” lanjutnya.

Sistem pembangunan syariah dipandang lebih baik daripada sistem pembangunan konvensional. Sebab, nilai-nilai Islam yang universal it merupakan konsep paripurna. Konsep bukan sekadar alternatif, tapi jalan utama saat ini yang bisamenyelamatkan hidup kita di dunia dan akhirat.

Konsep konvensional banyak sekali yang juga sangat Islami. Tapi konsep konvensional, seperti konsep lainnya juga bisa jadi ekstrim. Misalnya, bisa saja terlalu liberal. Islam menjamin moderasi, karena Allah Swt sudah jelas menentukan umat terbaik adalah umat yang di tengah-tengah, umat yang moderat. “Moderasi adalah kata kunci,” jelasnya.

Rekomendasi ICOSOPP

Ia mengungkapkan bahwa indikator pembangunan syariah ini merupakan rekomendasi pada International Conference on Shari’ah Oriented Public Policy in Islamic Economic System (ICOSOPP) yang digelar di Banda Aceh tahun 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dan Dinas Syariat Islam mencoba merealisasikannya sejak 2016, melibatkan sejumlah akademisi dari Unsyiah dan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

“Alhamdulillah, tahun 2017 Program Studi Statistika FMIPA Unsyiah bersama sejumlah akademisi dan peneliti dari

UIN Ar-Raniry, ICAIOS, dan PPISB Unsyiah berhasil menyusun draf IPS yang pertama,” sambungnya.

Draf itu sudah disosialisasikan di Meulaboh, Lhokseumawe, dan Banda Aceh agar berbagai kalangan dari berbagai wilayah dan latar belakang dapat memberikan masukannya. Saat ini Tim Penyusun sedang menuliskan draf terebut ke dalam bentuk buku.

“Tahun ini draft itu bisa disempurnakan dengan penambahan data primer dari survei persepsi dan FGD dengan perwakilan kelompok warga di 23 kabupaten/kota,” pungkasnya. Jika itu dapat dilaksanakan, pada akhir tahun ini bisa diumumkan peringkat IPS untuk menilai kinerja masing-masing pemerintah 23 kabupaten/kota di Aceh.

Jadi IPS tidak menilai “kesalehan individu” warga di 23 kabupaten/kota. Tapi untuk melihat apakah pemerintah di 23 kabupaten/kota telah menjalankan kewajibannya bersama warga masing-masing agar Islam bisa dilaksanakan semakin kafah. Zulfurqan

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.