Menilai Rencana Investasi BPKH

Menilai Rencana Investasi BPKH

Gema, 12 Maret 2018

Oleh Maulana Kamal (Pencari Ilmu di IIUM Malaysia)

Seorang Aceh yang sungguh mulia, yang menyebutkan dirinya dengan nama Habib Bugak Asyi, telah mengikrarkan waqaf di depan Hakim Mahkamah Syari’ah Mekkah. Ikrar itu adalah waqaf fixed assets, dalam bentuk tanah dan rumah, yang ada di daerah Qusyasyiah. Habib juga telah menunjuk nazir yang bertindak selaku pengelola waqaf atas assets dimaksud. Waqaf itu secara khusus ditujukan untuk kepentingan ummat Islam Aceh, baik yang tengah berhaji, menuntut ilmu ataupun tinggal di Mekkah.

Malaikat telah mencatat bahwa waqaf ini telah memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Aceh pada masa silam, yaitu dalam bentuk akses yang mudah ke Masjidil Haram guna kepentingan ritual haji. Kemudahan yang pada dasarnya adalah, menurut saya, sesuatu yang tak mampu kita nilai. Sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan beberapa ribu riyal yang diterima oleh setiap jama’ah yang berhaji sejak periode waktu 2006, sebagai bentuk kompensasi atas tak boleh mondok di bangunan rumah yang diwakafkan oleh Habib.

Waktu berlalu, fixed assets yang diwaqafkan tersebutpun telah berpindah lokasi dan telah mengalami peningkatan nilai moneter yang cukup signifikan. Perluasan areal Mesjidil Haram adalah alasan utama dibalik perubahan lokasi dan bangunan yang diwaqafkan oleh Habib, dan sebagai tukar gulingnya, nazir sebagai pemegang amanah mendapat dua persil tanah pengganti dari otoritas Mekkah. Tanah tersebut berlokasi sekitar 500 dan 700 meter dari Masjidil Haram, yang pada saat sekarang di atasnya telah terbangun dua hotel besar yang mampu menampung ribuan orang. Dengan demikian, babak baru pengelolaan ekonomi atas assets waqaf Habib Bugak Asyi-pun dimulai, baik dalam arti kata nilai assets waqaf maupun model investasi (skema investasi) yang diterapkan untuk mengelola assets dimaksud.

Waktu berjalan, sistem pengelolaan haji di Indonesia juga telah berubah. Perubahan ini saya rasa sungguh ironis, karena masyarakat Aceh kehilangan privacy untuk menempati bangunan warisan endatu yang pada saat lalu telah memudahkan mereka untuk melaksanakan rukun haji. Pemerintah RI yang bekerja sama dengan otoritas Saudi telah mengambil peran sentral, menggantikan pihak swasta, sebagai event organizer untuk event tahunan terbesar di atas jagat ini. Pemondokan bagi jama’ah Indonesia diseragamkan dalam bentuk maktab, yang bisa jadi terletak jauh berkilometer dari Masjidil Haram.

Berikutnya adalah hari-hari ini, masyarakat di Aceh dibuat gerah oleh proposal investasi atas dana haji Indonesia yang disodorkan oleh Anggito Abimanyu dan team-nya kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Kata berita, salah satu points dalam proposal itu adalah keinginan untuk bekerja sama investasi dalam rangka membangun hotel di atas tanah waqaf Habib yang berjarak 400 meter dari Masjidil Haram. Keinginan para anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ini mendapatkan beragam tanggapan kritis dari kalangan masyarakat Aceh, baik dari masyarakat awam, pemerintah maupun dari anggota dewan. Secara umum, menurut saya, tanggapan yang diutarakan melalui media telah melampaui batas kepatutan akal sehat, dalam arti kata “tan na meuphom masalah”, yang penting “pegah”, sikut kanan-kiri, sehingga yang baca “meucokolo”.

Yang patut kita garis bawah assets waqaf Habib Bugak Asyi memiliki pengelola (nazir waqaf) yang telah ditunjuk secara langsung pada waktu lalu oleh yang bersangkutan. Nazir tersebut adalah seorang ulama asal Aceh yang menetap di Mekkah, yang untuk saat ini merupakan keturunan kelima dari pemegang amanah. Jadi adalah menantang akal bila ada yang berkomentar bahwa sebaiknya assets tersebut tetap dikelola oleh pemerintah Aceh. Pemerintah Aceh tak pernah memiliki hak untuk mengelola waqaf tersebut.

Berikutnya peluru komentar yang berkembang diarahkan ke BPKH, yang mana seakan-akan Anggito dan team-nya akan meng-aneksasi tujuan dan pemanfaatan assets waqaf tersebut. Sungguh komentar yang absurd dan usil. Isi proposal BPKH tak pernah dibaca dan dipelajari, tetapi mereka telah menuduh pihak BPKH ini-itu bercerminkan pengalaman masa lalu yang kurang elok dengan pemerintah RI. Yang terbaca oleh saya, BPKH ingin berinvestasi di tanah waqaf itu. Secara akal sehat, keinginan tersebut sah-sah saja bila mendapatkan persetujuan dari nazir waqaf sebagai pemegang kuasa. “Hana hak bansa” Aceh protes, hak tertulis atas masyarakat Aceh adalah penerima utama manfaat waqaf.

  1. Yang perlu kita perjuangkan bersama adalah, menurut saya, bagaimana caranya agar jama’ah haji asal Aceh dapat kembali mondok di tanah dan bangunan yang telah diwariskan oleh Habib Bugak Asyi. Bila ini mampu kita perjuangkan maka tujuan mulia Habib mewaqafkan assets akan tetap terpelihara, yaitu kemudahan tamu Allah asal Aceh untuk ke Masjidil Haram, dimana mereka tidak dihalangi oleh jarak tempuh yang melelahkan sehingga kekhusyukan ibadah tetap terjaga. Wallahu’alam.
comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.