Minimnya Lahan Tanah Kuburan

Minimnya Lahan Tanah Kuburan

GEMA JUMAT, 16 MARET 2018

Tgk H. Umar Rafsanjani, Lc.MA

(Pimpinan Dayah Mini Darussalam, Alue Naga, Banda Aceh)

Kesulitan mendapatkan lahan kuburan bukan saja menjadi problemnya kota-kota besar dengan tingkat populasi penduduk yang tinggi. Problem serupa juga mulai dirasakan masyarakat sejumlah gampong di beberapa wilayah padat di Aceh, misalnya Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe. Komersialisasi tanah kuburan pun dimulai. Sejumlah warga di daerah kini mengeluhkan sulitnya mencari lahan tanah untuk kuburan. Minimnya bidang tanah dan banyaknya praktik penggunaan lahan makam untuk pemakaman mewah, membuat warga kini kelimpungan ketika ada yang meninggal dunia. Simak wawancara singkat wartawan Tabloid Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan Pimpinan Dayah Mini Darussalam, Alue Naga, Banda Aceh, Tgk H. Umar Rafsanjani, Lc.MA

Bagaimana Anda melihat problem tanah kuburan di Banda Aceh?

Kekurangan lahan tanah kuburan yang menimpa kota-kota besar yang maju seperti di Banda Aceh bahkan di beberapa kota besar lainnya seperti lhokseumawe dan lain lain, itu tidak bisa di elakkan dan ini suatu permasalahan besar bagi penduduk kota.

Selanjutnya?

Solusi yang tepat adalah pihak-pihak yang terkait seperti tokoh-tokoh gampong, muspika kecamatan bahkan pemerintah kota sendiri harus segera menyikapinya dengan membuat suatu kebijakan seperti pengadaan tanah kuburan umum walaupun letaknya di luar kota.

Bagaimana solusi menurut Anda?

Solusi efektif hanya dengan cara pengadaan tanah kuburan umum di luar kota. Penataan lahan kuburan  yang sudah ada, sehingga lebih menyenangkan dan memberi kontribusi pada keindahan lingkungan. Kuburan apabila ditata dan dikelola dengan baik maka akan berdampak positif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman, tetapi sebaliknya apabila tempat pemakaman tersebut tidak ditata dan dikelola secara baik maka akan berdampak negatif bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan.

Yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah harus membuat kebijakan yang signifikan untuk mengatasi masalah kekurangan tanah kuburan di kota Banda Aceh dengan cara pengadaan tanah kuburan umum pada lokasi-lokasi tertentu. Kuburan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Pengadaan tanah kuburan oleh pemerintah  dapat terealisasi, demikian pula dengan penataan dan pengelolaan kuburan yang sudah ada maupun yang akan diadakan dapat dilakukan secara baik. Sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tidak lagi menimbulkan persoalan di masyarakat.

Bagaimana proses pemakaman bagi orang perantau?

Saya rasa masalah dokumen seperti KTP itu bisa di proses kemudian. Pihak aparat desapun tidak boleh bersikap tegas dalam hal ini karena ini menyangkut tanggung jawab fardhu kifayah sesama islam artinya selesaikan fardhu kifayah dulu baru aparat desa berumbuk dengan keluarga yang bersangkutan sehingga hasil solusi dan kesepakatan bersama. Apakah di kuburkan desa itu atau dikirim ke daerah asal itukan bisa dirumbuk dengan cara baik-baik.

Dalam Pandangan Hukum?

Kalau kita lihat dari hukum anjuran menyegerakan pengurusan jenazah maka sebaiknya dikuburkan ditempat dia berdomisili tetapi jika mau dikuburkan ke daerah asalnya juga hukumnya boleh-boleh saja dengan syarat jarak antara tempat meninggalnya dengan daerah asalnya itu berdekatan, ketika memindahkannya tidak terdapat kesu­litan yang memberatkan, jenazah tersebut harus terjaga dari kerusakan dan kehormatannya terlindungi, tidak menyulitkan keluarga serta para pen­gantarnya.

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.