Solusi Tanah Kuburan

Solusi Tanah Kuburan

GEMA JUMAT, 16 MARET 2018

Oleh: Sayed Muhammad Husen

Satu masalah muslim perkotaan adalah terbatasnya lahan kuburan. Soal lahan kuburan ini mulai dirasakan muslim Kota Banda Aceh, sehingga beberapa gampong menyiasati dan merencanakan lahan baru untuk pemakaman umum. Masalahan ini diperkirakan akan terus jadi masalah di masa akan datang, apabila tidak dikelola dengan baik.

Seorang pendatang dan pencari kerja di Banda Aceh, misalnya, yang baru meninggal anaknya mengeluhkan sejumlah biaya untuk membayar “infaq” pemakaman anaknya di suatu gampong. Dia tidak memiliki KTP Banda Aceh, sehingga harus membayar penuh  biaya kuburan anak. Sementara sebagai sebagai penduduk setempat membayar dana awal dan iuran rutin kuburan.

Kita juga mendengarkan keluhan petugas instalasi jenazah di rumah sakit yang harus menguburkan mayat tanpa identitas. Diperkirakan, beberapa tahun yang akan datang  –seiring perkembangan masyarakat Aceh– bisa jadi jumlah manyat yang tak dikenali juga akan terus bertambah setiap tahun.

Kita mendapatkan informasi, beberapa gampong di Banda Aceh telah merencanakan kuburan umum di luar kota dengan menggalang wakaf, iuran warga dan mencari donasi dari berbagai pihak (swasta dan pemerintah). Beberapa gampong menunjuk panitia pemakaman untuk mengatur pemakaman, mengelola dan merawat kuburan umum yang letaknya di luar kota.

Kita memperkirakan soal tanah kuburan bisa menjadi krisis dan bisnis, apabila tidak direncanakan dengan baik sejak dini. Sebab sebagaimana kota-kota besar lainnya, Banda Aceh juga sedang bertransformasi menjadi kota besar dengan segala dinamika dan konsekuensi. Salah satu konsekeunsi itu akan hadirnya pengelola kuburan komersial.

Kita tidak menghapkan di Kota Banda Aceh adanya pemakaman komersial yang bernuansa elitis dan eksklusif, sebab kuburan seperti itu kering nilai-nilai persamaan dan persaudaraan. Untuk itu, patut kita antisipasi sejak dini dengan bersama-sama merencanakan kuburan muslim yang tertata dengan baik.

Karena itu, pemerintah gampong hingga tingkat provinsi bersama masyarakat sipil muslim, perlu memetakan problema tanah kuburan, serta merumuskan solusinya. Di antara solusi dengan menggalang wakaf kuburan pada lokasi tertentu di luar kota yang layak dan tidak potensial menimbulkan masalah baru di sekitar lokasi.

Maka, kita mendorong Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, Dinas Sosial dan Baitul Mal berinisatif menyiapkan perencanaan tanah kuburan muslim yang representatif di luar Kota Banda Aceh dan kabupaten/kota di Aceh. Termasuk pengadaan  tanah kuburan umum di kampung-kampung.

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.