CARA TERBAIK MENEGAKKAN SYARI’AT ISLAM

CARA TERBAIK MENEGAKKAN SYARI’AT ISLAM

GEMA JUMAT, 30 MARET 2018

Oleh : Drs H.Armia Ibrahim, S.H., M.H.

Sebagamana dimaklumi bahwa Islam sebagai Agama Allah (dinullah) mencakup 3 (tiga) bidang utama, yakni: ‘Aqidah, Syari’ah (hukum) dan Akhlak. Istilah lain juga digunakan dengan sebutan: Iman, Islam dan Ihsan. ‘Aqidah menjadi bahasan dalam ilmu tauhid atau juga disebut ilmu kalam. Syari’ah merupakan bahasan dalam ilmu Fiqh. Sedangkan Akhlak menjadi bahasan dalam ilmu Tashawwuf. Dengan demikian masuk ke dalam Islam secara kaffah meliputi: Pertama, ber’aqidah dengan ‘aqidah Islam yang benar sesuai dengan tuntutan Allah swt dan diajarkan Rasulullah. Di daerah Aceh, telah disepakati  yakni ‘aqidah Islam berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jama’ah sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari’at Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Kedua, melaksanakan Syari’at Islam secara menyeluruh, yakni meliputi: ibadah, ahwalusy syakhshiyah (hukum keluarga), mu’amalah, munakahat, jinayat, qadha’ (peradilan) dan hukum bidang lainnya. Ketiga, berakhlak dengan akhlak Islam yakni akhlaqul karimah (akhlak yang mulia) sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Saw.

Bagi kita umat Islam yang berada di Aceh, terutama bagi orang Aceh, pengamalan ajaran Islam oleh pemeluknya pada hakekatnya sudah berlangsung sejak dahulu kala secara turun temurun, meskipun belum secara menyeluruh, belum kaffah. Oleh karena itulah tuntutan rakyat Aceh kepada pemerintah agar Aceh diberi hak untuk melaksanakan Syari’at Islam telah muncul sejak lama dan terus disuarakan. Ketika Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh lahir, kepada Aceh sebenarnya telah diberi hak keistimewaan untuk melaksanakan Syari’at Islam, di samping tiga keistimewaan lainnya. Dan secara resmi pelaksanaan syari’at Islam secara kaffah telah pula dicanangkan sejak tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah/14 Maret 2002, ± 16  tahun yang lalu oleh Gubernur Aceh. Bahkan Pemerintah Aceh telah pula mengeluarkan PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Ada 13 bidang pelaksanaan syari’at Islam di Aceh menurut PERDA tersebut, yaitu: Aqidah, Ibadah, Mu’amalah, Akhlak, Pendidikan dan dakwah Islamiyah/amar makruf nahi  mungkar, Baitul Mal, Kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan mawaris.

Di dalam PERDA No. 5 tahun 2000 tersebut, telah diatur secara jelas pihak mana saja yang harus mengemban tugas serta tanggung jawab untuk terlaksananya Syari’at Islam di Aceh. Bagi Pemerintah Daerah bahkan ditetapkan 10 (sepuluh) kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam, yakni:

  • Wajib mengembangkan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya (psl.3 Perda 5/2000).
  • Wajib menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada setiap muslim (bersama masyarakat) [psl.6 (2)]
  • Wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan yg bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan lain-lain yang bertentangan dengan aqidah Islamiyah (bersama masyarakat) [psl.7].
  • Wajib membangun, memelihara dan memakmurkan tempat-tempat ibadah ummat Islam [psl.9 (2)].
  • Wajib mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral (bersama masy.) [psl.11 (2)].
  • Wajib menumbuhkan/mengembangkan lembaga badan dakwah Islamiyah [psl. 13 (3)].
  • Wajib menertibkan, mengumpulkan, mengelola, mengurus dan menggunakan kekayaan Baitul Mal untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan agama Islam [psl.14 (3)].
  • Wajib mengawasi dan mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan Baitul Mal [psl.14 (5)].
  • Wajib mencegah dan meniadakan prilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip syari’at Islam (bersama institusi Masyarakat) [psl.15 (2)].
  • Wajib menyelenggarakan pelaksanaan syiar Islam [psl.16 (1)].

Didalam Undang-undang Pemerintahan Aceh No.11 tahun 2006 dipertegas kembali bahwa syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi meliputi  aqidah, syari’ah dan akhlak (psl.125 ayat (1).

Namun demikian, dalam perjalanannya, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh mengalami pasang surut, kadang-kadang mengencang dan kadang-kadang mengendur. Bahkan banyak pihak yang menilai bahwa pelaksanaannya seperti jalan ditempat, tidak ada kemajuan yang signifikan. Penilaian tersebut boleh jadi ada benarnya, apalagi ketika kita melihat kenyataan bahwa masih banyak ketentuan ajaran Islam yang belum diberlakukan di Aceh, terutama yang memerlukan campur tangan pihak penguasa sebagai penentu kebijakan dan pembuat regulasi. Hukum pidana Islam, misalnya, belum seluruhnya diterapkan di Aceh, hanya baru 10 macam perbuatan jinayah saja yang diatur berdasarkan Qanun No.6 tahun 2014 tentang Jinayah, sebagai pengembangan dari Qanun Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 tentang larangan khamar (miras), maisir (judi) dan khalwat (mesum). Ketentuan tentang mu’amalah (hukum perdata) secara Islamy juga belum diatur dalam Qanun Daerah Aceh, hanya masih terdapat dalam doktrin-doktrin hukum berupa kitab-kitab fiqh, sehingga sengketa mu’amalah antara orang Islam belum bisa diajukan ke depan Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan syari’at Islam yang telah ada di Aceh sejak Maret 2003 yang lalu. Meskipun dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 antara lain dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah menyelesaikan perkara mu’amalah. Di sisi lain kita juga melihat tingkat pelanggaran syari’at Islam masih juga tinggi, baik terhadap ketentuan-ketentuan syari’at Islam yang telah dijadikan hukum positif melalui Qanun-qanun, maupun yang belum dijadikan hukum positif.

Dari fenomena yang ada, jelas bahwa syari’at Islam yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan oleh orang yang beriman, belum sepenuhnya terlaksana di daerah Aceh yang kita cintai, bahkan masih jauh dari katagori menyeluruh (kaffah). Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mengambil peran sesuai posisi masing-masing guna terlaksananya syari’at Islam yang kaffah di bumi Aceh ini. Mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan serta pemerintah daerah. Meskipun dalam peraturan daerah yang ada, peran dan kewajiban pemerintah daerah sangat besar dalam menerapkan syari’at Islam, tetapi menggantungkan harapan kepada pemerintah saja, bukanlah sikap yang tepat. Apalagi tugas menjaga keluarga kita dari siksaan Allah (api neraka) adalah tugas pribadi masing-masing, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Mengacu kepada ayat Allah tersebut di atas, maka cara terbaik dalam menegakkan syari’at Islam di Aceh adalah dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing pemeluk Islam. Karena pimpinan rumah tangga sebagai pemimpin keluarga yang pertama sekali harus bertanggung jawab jika keluarga yang dipimpinnya masuk neraka karena tidak melaksanakan perintah Allah serta tidak menjauhi laranganNya. Hal ini sesuai pula dengan hadits Rasulullah saw yang maksudnya: “Semua kamu adalah pemimpin, dan   setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pimpinannya”. Oleh karena itulah setiap keluarga Islam haruslah menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini bagi anak-anaknya serta membimbing dan mengarahkan anggota keluarganya untuk beraqidah dengan aqidah Islam yang benar, melaksanakan seluruh ketentuan syari’at Islam dalam semua aspek kehidupan serta menanamkan akhlak yang mulia kepada anggota keluarganya.

Kalau keluarga telah menanamkan nilai-nilai yang Islamy dalam rumah tangganya, maka berikutnya barulah anggota masyarakat, lembaga keagamaan juga ikut membina serta mengawasi pelaksanaan syari’at Islam. Dan Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan dan regulasi tentang pelaksanaan syari’at Islam juga harus mengarahkan serta membimbing masyarakat ke arah terlaksananya syari’at Islam secara menyeluruh di bumi Aceh yang kita cintai ini.

Khusus yang berkaitan dengan ketentuan syari’at di bidang hukum public, seperti hukum jinayah (pidana Islam), maka peran pemerintah daerah sangatlah penting dan menentukan, karena pelaksanaannya memerlukan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang untuk Aceh disebut Qanun. Di samping itu penegakan hukumnya (law enforcement) memerlukan power (kekuasaan) yang punya sifat daya paksa. Sebab penerapan hukum jinayah di Aceh haruslah mengacu pula kepada system hukum nasional. Oleh karena Negara Indonesia tidak dideklarasikan sebagai Negara Islam, maka penerapan hukum pidana Islam yang masih ada dalam doktrin hukum belum dapat diterapkan secara langsung sebelum dijadikan hukum positif melalui proses “taqnin” yakni menuangkan hukum Islam ke dalam peraturan Negara, yang untuk daerah Aceh melalui Qanun. Itulah sebabnya langkah yang harus ditempuh dalam penerapan syari’at Islam terutama di bidang hukum publik seperti hukum jinayah, adalah dengan “mengislamkan hukum positif” atau “mempositifkan hukum Islam”. Artinya, hukum positif itu haruslah diisi dengan substansi hukum Islam.

 

 

 

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.