Persatuan Diatas Segala-galanya

Persatuan Diatas Segala-galanya

GEMA JUMAT, 6 APRIL2018

Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed – (Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh)

 

Umat Islam yang diberi gelar terhormat sebagai khairu ummah (umat terbaik) ini ternyata masih banyak termarjinalkan dalam peradaban dunia. Terbukti kita masih tidak berdaya menghadapi 5 juta kaum Yahudi yang berbuat zalim terhadap kaum Muslim di Palestina. Jumlah sebesar ini juga belum berhasil menyelamatkan nasib kita dari kungkungan kehinaan, kebodohan, dan kemiskinan. Padahal, banyak di antara kita merupakan intelektual, pemimpin, pengusaha, dan orang-orang shaleh. Tetapi, mereka belum memiliki alasan yang sama untuk bergandengan tangan, bekerja sama dan bersinergi. Mereka lebih menonjolkan perbedaan yang bersifat furu’iyah (cabang/tidak prinsip), dan mengesampingkan banyak persamaan yang bersifat prinsip (aqidah). Simak wawancara singkat wartawan Tabloid Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan juga Pimpinan Dayah Madani Al-Aziziyah, Tgk. H. Muhammad Hatta, Lc. M.Ed.

Dari sejumlah masalah dialami umat saat ini, bagaiman cara mempersatukannya?

Hari ini bagaimana kita menghargai masyarakat yang sudah ada, artinya kalau dalam sebuah teori law of sainty (hukum kepercayaan), itu hukum yang kita sampaikan harus melihat hukum yang dibutuhkan masyarakat. Kalau kita berbicara dalam konteks Islam, maka para penceramah, para mubaligh atau para dai yang hadir di Aceh itu, mereka harus memahami nilai-nilai lokal, peradaban lokal, hukum yang sudah dianut oleh masyarakat lokal, sehingga mereka tidak membawa sesuatu yang baru agar tidak mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat, terjadinya penolakan dari masayarakat. Ini sebenarnya lebih pada sebuah kesepemahan kita dalam berdakwah. Tapi bila para pendakwah ini yang ingin hanya menyampaikan, ngotot dengan apa keinginan apa yang ingin disampaikan, tanpa mempertimbangkan apa yang sudah berlaku sekian lama dikomunitas masyarakat tersebut, yang selama ini mereka lakukan, maka perpecahan itu tidak bisa dihindari.

Apakah diperlukan sebuah regulasi pemerintah?

Pada prinsipnya pemerintah, mereka memiliki kewenangan penuh, tapi hari ini yang kita lihat adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah itu tidak dilakukan secara optimal dalam konteks membatasi pemahaman-pemahaman yang berkembang. Hari ini kita melihat kepada Negara tetangga seperti Malaysia, di kampus University Kebangsaan Malaysia (UKM) itu ad sebuah perpustakaan mereka, dengan sebuah sudut daripada sebuah perpustakaan, disitu dibuat ini adalah kitab-kitab syiah, dan dibuat dengan tulisan merah, tidak direkomendasi untuk dibaca, kecuali kalau ada persetujuan dari pembimbing. Artinya adalah mereka mengakui dalam konteks keilmuan itu perlu dibaca, tapi tidak sembarangan orang untuk bisa membaca buku tersebut. Dalam konteks akademisi sendiri ada pembatasan-pembatasan dalam mengkaji sebuah ilmu, apalagi dalam berdakwah.

Peran strategis pemerintah dimana?

Nah, disinilah peran pemerintah harus membatasi apa pemahaman yang sudah berjalan di Aceh, dengan masyarakat yang berada sekarang dengan pemahaman mazhab Syafii, dengan literatur-literatur mazhab Syafii yang sudah mantap, dan dalam konteksnya akidahnya sudah jelas ahlusunnah wal jamaah dengan Imam Asy’ariyah dan Maturidiyah, itu sudah mantap sekali. Sehingga ada pendakwah yang ingin berdai di Aceh mereka tidak membawa sesuatu yang baru, yang bisa membuat timbulnya permasalahan dimasyarakat, karena masyarakat menganggap aliran itu bertentangan dengan pemahaman mereka yang sudah berkembang sepanjang abad.

Dengan cara seperti itu, tidak disebut membatasi cara berpikir dalam memahami Islam?

Ini sangat tidak membatasi, kita harus bisa membedakan kajian ilmiah dengan kajian praktisi. Tidak mungkin kita melakukan shalat dengan kita turutin semua mazhab. Masyarakat ini adalah yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang mengantar mereka beribadah kepada sah, mendekatin diri mereka kepada Allah, bukan kajian yang kita lakukan untuk membatasi secara akademisi, itu tidak. Seperti kita melihat perpustakaan di UKM Malaysia, ada sebuah sudut yang menjadi warning, ketika ada juga membaca dan mengkaji, ketika terjadi kesesatan, maka pemerintah tidak disalahkan, karena sudah diingatkan. Sampai kesitu mereka hati-hati dalam melihat kajian akademisi. Tetapi untuk masyarakat biasa kita tidak perlu menyampaikan yang tidak pernah didengarnya, bukan ini ingin membatasi, tetapi masyarakat menginginkan ilmu itu untuk mereka amalkan. Ketika mereka ingin mengamalkan ilmu maka yang perlu kita berikan kepada masyarakat adalah sebuah ilmu untuk mereka amalkan dan dekat dengan Allah.

Menurut Abiya, dimana posisi pemerintah dan tokoh agama sekarang?

Aceh dulu dikenal dengan satu pemahaman dan mereka istiqamah dengan satu aqidah. Sebenanya zaman dahulu yang mengantarkan Aceh pada masa kejayaan dengan istiqamah pada satu aqidah, kalau sudah tercampur pasti timbul permasalah. Sekarang kalau kita ingin banyak tahu dan tidak membatasi segalanya, maka ini akan menciptakan sebuah kehancuran. Saya rasa adalah kita harus kembali kepada prinsip-prisip ulama terdahulu, tidak mengesampingkan pendapat-pendapat ulama terdahulu, karena pada hakikatnya yang subtansi sebuah ilmu itu adalah amal. Kita mendapatkan ilmu untuk beramal, kalau shalat mereka sudah sah dengan Imam Syafii, rasanya tidak terlalu penting kita sampaikan kepada masyarakat awam terlalu detil yang menyebabkan kilafiyah sebagainya, yang melahirkan keracuan, tetapi kalau dalam bidang akademisi silahkan lakukan.

Konsep ini pernah dilakukan oleh negara-negara lain?

Kita kembali kepada manhaj ulama-ulama terdahulu, manhaj masyarakat Aceh terdahulu, yang mereka sudah sampai puncak kejayaan mereka. Hari ini dengan perbedaan yang kita angkat, dengan kita usulkan mengatasnamakan sebuah kajian intelektual dan sebagainya. Maka lihatlah Aceh akan berada pada level yang sudah ketinggalan. Kita melihat Negara tetangga seperti Brunei Darussalam, konsep yang mereka miliki dengan membatasi pemahaman, berbicara saja kita mazhab Imam Hanafi pada publik, kita bisa dibatalkan tidak bisa menjadi dai, tapi kita melihat Brunei Darussalam sudah sangat maju, bila dibandingkan dengan kita di Aceh.

Hari ini kita harus rubah cara kita berpikir, artinya untuk konteks agama dan ke Islaman tidak ada salahnya ketika kita istiqamah dengan satu mazhab, dengan tidak menyalahkan mazhab lainnya. Maka hari ini peran pemerintah dalam menyeragamkan pemahaman dimasyarakat, itu memiliki peran yang sangat besar dalam menyeragamkan pemahaman dimasayarakat kita, dan mengarahkan kita pada konteks yang sudah lama berkembang di Aceh, insyaallah kejayaan Islam akan bangkit lagi di Aceh ini.

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.