Prokontra Cambuk

Prokontra Cambuk

GEMA JUMAT, 20 APRIL2018

Oleh: Sayed Muhammad Husen

Prokontra pertama pernah terjadi di Aceh tentang pemberlakukan hukum cambuk. Sebagain besar masyarakat Aceh mendukung hukum cambuk dilakukan terhadap pelanggar jinayah Islam. Demikianlah bentuk  aktualisasi pemberlakukan syariat Islam. Sebagian lagi memprotes dengan alasan kemanusiaan, gangguan investasi dan opini negatif media asing.

Prokontra ini kemudian berakhir dengan proses legislasi dan dukungan kekuasaan. Dan, yang cukup mendukung dalam bentuk tekanan dan partisipasi masyarakat yang mendukung hukum cambuk diberlakukan. Kondisi sosial politik pun memberi ruang, karena Aceh sedang menemukan solusi konflik  dan  kompromi politik (syariah).

Permasalahan berikutnya adalah pengendalian terhadap opini negatif luar negeri tentang hukum cambuk. Kaum sekuler dan liberalis dalam negeri masih tetap mengkomunikasikan hukum cambuk yang dianggapnya tak humanis dan lebih banyak dialami pelanggar hukum kelas bawah. Sementara klarifikasi dan opini positif pelaksanaan hukum cambuk cukup terbatas.

Lalu kita pun  dihadapkan pada prokontra berikutnya. Kita sedang “berdebat” dan merumuskan pengertian cambuk dilakukan di tempat terbuka atau terbuka terbatas. Kita seakan mengavaluasi prosesi cambuk supaya tidak ditonton anak-anak, tak bebas direkam dan disebarkan oleh siapa saja. Bisa jadi, kita juga sedang menjadikan hukum cambuk sebagai isu politik. Setuju dan tidak setuju terkait mengisi tahun politik.

Dalam hal ini, hendaknya kita kembali pada konteks hukum cambuk sebagai pelaksanaan qanun jinayah dan hukum acara jinayah. Kedua qanun ini hampir mendekati dan melengkapi praktek jinayah di Aceh dan kita harapkan menjadi model bagi negeri lain. Maka kita membutuhkan komitmen semua pihak, pemerintah dan nonpemerintah untuk menjalankannya. Bukan malah memperlemah dengan debat yang tak substansial.

Kita menganggap tak begitu penting mempersoalkan pengertian dan menafsirkan prosesi hukum cambuk dilakukan terbuka, sebagaimana maksud Qanun 7/2013 tentang Hukum Acara Jinayah. Justru yang lebih  yang lebih penting adalah mengingatkan kekuasaan, bahwa hukum cambuk tak ada korelasinya dengan minat investasi asing. Tak perlu mendengar sekali selera asing, kaum sekuler dan humanis  yang memang dari awal tak suka hukum cambuk.

 

 

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.