Hukum Cambuk Bukan di Lapas

Hukum Cambuk Bukan di Lapas

Gema, 12 Mei 2018

Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry, Muhammad Yusran Hadi:

Baiturrahmanonline.com (Banda Aceh) – Terkait polemik antara pro dan kontra terhadap Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Cambuk yang dialihkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (Kamis, 12 April 2018), masih menjadi polemik. Ikut memberi tanggapan Dosen Fakutas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA.

Yusran menyayangkan keluarnya Pergub ini, yang telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah masyarakat antara yang pro dan kontra terhadap kebijakan ini. puncaknya terjadi demo penolakan Pergub tersebut oleh sejumlah elemen seperti ormas Islam, OKP dan mahasiswa pada hari Kamis 19 April lalu. Banyak pihak yang menolak Pergub ini. Kebijakan gubernur ini telah menimbulkan kegaduhan, kemarahan dan penentangan mayoritas masyarakat Aceh, termasuk DPRA Aceh.

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA yang juga alumni Doktor bidang Fiqh (Hukum Islam) dan Ushul Fiqh pada International Islamic University Malaysia (IIUM), mengganggap Pergub ini telah menyalahi prinsip dan aturan syariah (Al-Quran) yang memerintahkan pelaksanaan hukuman cambuk itu dipersaksikan oleh orang ramai sebagaimana perintah dalam ayat 2 dari surat An-Nur.

Dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa pelaksanaan cambuk itu dilakukan di tempat terbuka untuk umum tanpa ada pembatasan umur. Jika tempatnya tertutup bagi umum atau terbatas seperti lapas, tentu bertentangan dengan ayat tersebut. Terlebih lagi di lapas ada aturan masuk yang ketat dan terbatas orang tertentu, ujarnya kepada Gema Baiturrahman.
Selama ini, sejak Syariat Islam resmi diberlakukan di Aceh tahun 2003 sampai hari ini, pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka yaitu di halaman masjid, agar dipersaksikan oleh orang ramai. Ini sudah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maka pelaksanaan hukuman cambuk selama ini tidak menimbulkan masalah dan penentangan dari umat Islam.

“Oleh karena itu, saya berharap hukuman cambuk tetap dilaksanakan di tempat terbuka seperti di halaman masjid dan lapangan seperti selama ini. Agar tidak timbul kegaduhan dan polemik dalam masyarakat yang dapat merusak persatuan, perdamaian dan ukhuwwah islamiah,” tutur Yusran yang juga Ketua Majelis Intelektual & Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh.

Tujuan syariat memerintahkan umat Islam untuk mempersaksikan pelaksanaan hukuman syariat berupa cambuk, qishas dan rajam adalah untuk memberi efek jera dan pelajaran bagi pelanggar syariat dan orang lain serta mencegah kriminal atau maksiat. Inilah maqashid syariah dari hukuman dalam Islam.

Hukuman cambuk yang dilaksanakan di lapas tidak sesuai dengan maqashid syariah tersebut, jelasnya.
Hukuman cambuk di tempat terbuka untuk umum yaitu halaman masjid atau lapangan sudah benar, sesuai dengan Al-Quran dan maqashid syari’ah. Adapun hukuman cambuk di Lapas atau penjara tidak sesuai dengan Al-Quran dan maqashid syariah.

Oleh karena itu, kata Yusran, pelaksanaan cambuk sebaiknya tetap dilakukan di tempat terbuka seperti halaman masjid atau lapangan. Karena maqashid syari’ah yang diharapkan pelaksaan hukuman akan tercapai.

Yusran yang juga pengurus Dewan Dakwah Aceh meminta Gubernur Aceh untuk meninjau kembali Pergub tersebut, karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Maqashid Syari’ah. Terlebih lagi menimbulkan polemik dan penolakan dari berbagai pihak dari masyarakat Aceh yang peduli terhadap syariat Islam.

“Demi persatuan dan perdamaian di Aceh dan kepercayaan terhadap gubernur Aceh dalam penegakkan syariat, maka Pergub itu sebaiknya dicabut,” ujarnya yang juga Anggota Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara. (Indra)

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.