Islam dan Politik Ibarat  Gula dan Manisnya

Islam dan Politik Ibarat  Gula dan Manisnya

 GEMA JUMAT, 14 SEPTEMBER 2018

 

Islam dan politik tidaklah dapat dipisahkan. Islam adalah satu satunya agama yang mempunya pengaturan dalam kehidupan untuk manusia. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah manusia kepada penciptanya, tapi dia mengatur urusan manusia dengan dirinya sendiri mau dengan sesamanya.

Islam adalah agama yang mempunyai solusi bagi permasalahan manusia. Dia tidak melulu mengurusi masalah akhirat, tapi dia memberikan arahan dan tatacara manusia menjalankan kehidupannya agar sesuai dengan aturan sang pencipta se agai bekal untuk akhiratnya.

Oleh karena Islam adalah sebuah jalan hidup, maka Islam mengurusi semua aspek kehidupan, termasuk urusan politik. Islam tidak akan pernah bisa jauh dari politik, yang tentu politik Islam.

Dalam bahasa arab, politik dikenal dengan as siyasah yang berarti mengurus. Karena Islam bukan hanya agama ritual,  tetapi aturan hidup maka politik dalam Islam adalah dalam konteks mengurusi urusan umat. Baik dalam pemerintahan,  pengaturan kepemilikan, kesejahteraan umat dan lain lain.

Maka dalam Islam, al hukkam atau penguasa adalah pihak yang bertanggung jawab dalam urusan umat, dalam pengaturannya hingga kesejahteraannya. Penguasa akan senantiasa melayani rakyat dan mengurus rakyat sesuai dengan ketentuan syara’.

Kontruksi Politik Islam

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Tgk Amri M Ali, mengatakan politik Islam dimulai sebagaimana ditegaskan Al quran dalam surah Al baqarah ayat 177.  Dalam ayat tersebut menjelaskan, ada beberapa konstruksi ideal umat Islam. Antara lain, kata Amri, masyarakat Islam adalah masyarakat yang beriman, bersikap peduli dan dermawan, ahli ibadah, membayar zakat, konsisten serta bersikap sabar.

Menurut Tgk Amri, guna mewujudkan kontruksi ideal bangunan masyarakat islam adalah melalui kekuasaan, adanya aturan dan undang-undang serta adanya rekayasa sosial .  Maka, disini politik bertanggung jawan dan berperan penting menciptakan suaru masyarakat yang madani, bangsa dan negara yang makmur dan berkeadilan.

“Berpolitik itu hukumnya fardhu kifayah, artinya kalau ada pihak sudah yang melakukannya, maka terlepas kewajiban pihak lainnya,” ujar kepada redaksi Tabloid Gema Baiturrahman di Kantor PPP di Jl. Syiah Kuala, Kuta Alam Banda Aceh, Kamis (13/9).

Lebih lanjut, Tgk Amri memaparkan bahwa hal yang terpenting dalam politik islam adalah menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip  dan etika politik Islam.  Ia mencontohkan, prinsip politik Islam misalnya,   prinsip musyawarah, keadilan,    kebebasan, persamaan dan pertanggungjawaban dari pemimpin tentang kebijakan yang diambilnya. “untuk itu politik dalam Islam tidak dapat dipisahkan, ibarat pagar dengan tanaman,” jelasnya.

Misi Sekularisme

Sudah sejak lama upaya memisahkan Islam dengan politik dilakukan secara sistematis dan gencar. Berbagai argumentasi disampaikan. Agama itu suci, sementara politik itu kotor. Kalau politik dikaitkan dengan agama, itu akan mengotori agama.

Ada juga yang berpendapat, Jangan dicampuradukkan antara politik dan agama, dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik. Alasannya, agar tidak terjadi pertikaian antarsuku dan antaragama serta seribu alasan lainnya.

Sekretaris Partai Bulan Bintang (PBB) Aceh, Zulmahdi Hasan, S.Ag berpendapat, paham yang memisahkan Politik dan Agama disebut sekularisme. Paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan Hindia Belanda. Prinsip sekuler ini, kata Zulmahdi dapat ditelusuri dari beberapa rekomendasi Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda dalam menangani masalah Islam di Indonesia.

“Sampai sekarang misi sukelarisme kolonial Belanda dianggap sangat sukses dan telah berhasil merancuni watak dan pemikiran Bangsa ini,”ungkap Zulmahdi.

Perlu diketahui, kata Zulmahdi,  justru dalam Islam politik itu penting dan mulia sehingga Islam dan politik tak bisa dipisahkan. Alasannya, Islam adalah agama yang syamil (menyeluruh) yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik masalah Ibadah, moralitas, bahwan mu’amalah seperti politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan, dan sebagainya.

Zulmahdi mengatakan, Apa yang dilakukan Rasulullah SAW selama hijrah di Madinah, merupakan sebuah bukti Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kata  Prof Zainal Abidin Ahmad, salah seorang perintis Kemerdekaan RI, barangsiapa bisa memisahkan gula dari manisnya, maka bisalah dia memisahkan Islam dari politik.

Sebaliknya, kata Zulmahdi, politik sekuler berarti semua pengurusan urusan rakyat dengan hukum-hukum sekuler lepas dari aturan Islam. Produk hukum sekuler ini tidak mengindahkan halal dan haram yang ditetapkan syariah. Akibatnya hawa nafsu dan berbagai kepentingan manusialah yang jadi patron dalam mengatur rakyat.

Sekarang ini politik dalam bentuk politik Islam di Indonesia bermanfaat dalam menciptakan mashlahat umat Islam, diantaranya lahir undang-undang perbankan syariah, asuransi syariah, wakaf, haji, dan hukum Islam yang adil. Demokrasi dan politik hanyalah sebagai alat untuk menegakkan dan membela ajaran Islam. Oleh karenanya Islam tidak bisa dilepaskan dari politik untuk kebaikan masyarakat. (Marmus)

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.