Para Penerus Rasul

Para Penerus Rasul

GEMA JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, para sahabat kemudian meneruskan dakwah Islam. Kemudian berlanjut kepada tabiin, dan sekarang dilanjutkan oleh para ulama sebagai ujung tombak dakwah. Peran mereka sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai islami kepada masyarakat. Mengenai hal ini pemerintah sudah mengupayakan agar setiap daerah di Aceh tidak kekurangan sosok yang memahami ilmu agama dengan baik.

Saat ini Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Kantor Wilayah Kemenag Aceh  dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam sudah menjalankan program dakwah ke seluruh daerah di Aceh. Dinas Syariat Islam memiliki program pengiriman para dai ke daerah perbatasan dan daerah terpencil. Sedangkan Kanwil Kemenag Aceh merekrut penyuluh agama untuk ditempatkan di 23 kabupaten/kota di Aceh. Program kedua lembaga tersebut diharapkan mampu memenuhi kekurangan tenaga keagamaan, terutama daerah perbatasan.

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Alizar SAg MHum kepada Gema Baiturrahman mengatakan,  dai perbatasan dan daerah terpencil DSI ada 200 orang yang tersebar di enam kabupaten yakni  Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Simeulue. Jumlah para dai tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. “Mereka sudah bertugas dengan cukup baik untuk membentengi umat di wilayah penempatan. Mereka sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.

Para dai itu sangat berperan mendukung tenaga keagamaan seperti para imam gampong. Di sejumlah daerah ada yang mayoritas penduduknya muslim dan sebaliknya. Hadirnya para dai sangat membantu pendidikan keagamaan, seperti mengisi pengajian majelis taklim, pengajian anak-anak, dan mendirikan salat jemaah di tempat penugasan.

Ia menjelaskan, keberadaan para dai tersebut berhasil mengurangi upaya kristenisasi di daerah perbatasan. Sebaliknya sekarang, bahkan sejumlah nonmuslim di daerah perbatasan dan daerah terpencil mulai memeluk Islam. Angkanya semakin bertambah.

Sebelum terjun ke lapangan, para dai lulusan lembaga pendidikan Islam ini sudah mendapatkan pembekalan. Secara umum mereka sudah paham apa saja materi yang perlu disampaikan kepada masyarakat seperti akidah akhlak dan fikih. Setiap tahun DSI Aceh mengadakan pertemuan dengan para dai sekaligus evaluasi.

Ia menambahkan, di kalangan masyarakat terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam hal ibadah. Para dai diharapkan untuk menghargai perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan. DSI sendiri akan selalu memantau pelaksanaan program dai perbatasan dan daerah terpencil agar tujuan program tercapai. “Tantangan yang dialami para dai seperti sulitnya mendapatkan akses transportasi di daerah terpenci. Ada juga karena tidak memiliki rumah sehingga terpaksa tinggal di meunasah, atau balai pengajian yang sudah dibuat kamarnya,” paparnya.

Katanya,  jumlah honorium yang diterima para dai sedikit di atas Upah Minimum Regional (UMR). Ia berharap para dai dapat bekerja maksimal agar harapan masyarakat di perbatasan dan daerah terpencil terpenuhi.

Penyuluh Kemenag

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf  (Penaiszawa) Kanwil Kemenag Aceh Drs Azhari, mengatakan, jumlah penyuluh PNS yang tersebar di 23 kabupaten/kota di Aceh berjumlah 122 orang dari kebutuhan ideal 272 orang. Bagi PNS, kegiatan penyuluhan menjadi penambah angka kredit. Sedangkan penyuluh nonPNS saat ini yang tersebar di setiap kecamatan di Aceh masing-masing 8 orang.

Ia menjelaskan bahwa setiap penyuluh memiliki kelompok binaan seperti majelis taklim ibu-ibu atau kelompok pengajian anak-anak. “Tugas mereka (penyuluh) adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat sesuai kelompok kerja masing-masing,” jelasnya saat dijumpai Gema Baiturrahman.

Ia mengakui setiap penyuluh memiliki kemampuan yang berbeda. Misalnya ada yang mampu menjadi imam salat dan khatib jumat atau sebatas imam saja. Mereka turut dibekali mengenai hal-hal yang perlu disampaikan atau tidak kepada masyarakat. “Penyuluh harus memberikan pemahaman yang bagus kepada masyarakat sesuai kondisi, dan meluruskan akidah yang tidak cocok tentunya,” pungkasnya.

Ada delapan uraian kerja bagi penyuluh nonPNS, seperti bidang narkoba, keamanan, dan pendidikan. Selain bekerja secara individu, terkadang mereka juga bertugas secara kelompok. Sebulan sekali penyuluh harus menyerahkan laporan kerjanya. “Kendala yang paling sering dialami penyuluh adalah persoalan transportasi, itu dialami sebagian penyuluh,” paparnya.

Para penyuluh nonPNS itu sendiri direkrut mereka yang tinggal di kabupaten lokasi tujuan penyuluhan. Jumlah penyuluh nonPNS yang dinilai cukup ideal karena rata-rata seorang penyuluh dapat menangani satu gampong. Sekarang, masyarakat  sudah merasakan manfaat dari kehadiran penyuluh itu. “Masyarakat menyambut baik kehadiran penyuluh di daerah mereka,” terangnya.

Azhari menerangkan, selama ini monitoring penyuluh dengan mendatangi kabupaten lokasi penyuluh berada. Penyuluh akan berkumpul di sana dan melakukan dialog terkait tugas yang mereka laksanakan selama ini. “Kita melakukan pembinaan dan pembekalan melalui Balai Diklat Agama untuk meningkatkan kualitas penyuluh,” lanjutnya.

Para penyuluh mendapatkan honor Rp 500 ribu sebulan. Diakuinya jumlah tersebut masih jauh kebutuhan. Namun, katanya, ada informasi peningkatan honor menjadi Rp 1 juta. “Tapi 2018 belum, ini masih wacana. Kita memang mengupayakan mengusulkan ke Pusat agar kesejahteraan penyuluh ditingkatkan,” sambungnya. Zulfurqan

 

 

 

comments

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.