Anggaran Halal

GEMA JUMAT, 11 JANUARI 2019

Aceh merupakan diameter keberhasilan penegakan
syariat Islam di Indonesia. Kalau semakin baik kondisi
Aceh setelah menegakkan syariat Islam, maka daerahdaerah
lain sekurang-kurangnya memasukkan nilai-nilai
islami dalam roda pemerintahannya tanpa sebutan syariah.
Namun sebaliknya, bila kondisi Aceh belum membaik
juga, tentu daerah lain akan pesimis memajukan
daerahnya melalui penerapan syariat Islam.
Syariat Islam harus diterapkan pada semua elemen,
baik itu adat dan budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Dan setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja
Aceh (APBA) dialokasikan ke seluruh elemen tersebut
yang ditangani oleh SKPA terkait. Namun, apakah selama
ini apakah sistem yang digunakan dalam pengelolaan
anggaran tersebut sudah halal atau tidak?
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, halal
artinya sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan sah.
Tentunya kita berbicara mengenai kehalalan APBA yang
merupakan turunan APBN yang bersumber dari berbagai
sektor. Namun halal di sini adalah apakah penggunaan anggaran
tersebut sudah tepat penggunaannya secara syar’i.
Kita sama-sama memahami bahwa tujuan dari syariat
Islam itu sendiri untuk memberikan kemaslahatan bagi
kehidupan muslim. Sepatutnya, ke depan, pemerintah
bersama lembaga terkait berkoordinasi dengan lembaga
terkait untuk menyusun indikator kehalalan penggunaan
anggaran. Hal tersebut sangat penting dilaksanakan supaya
roda pemerintahan berjalan penuh keberkahan.
Pada dasarnya, indikator kehalalan penggunaan anggaran
dapat diambil dari sistem pengelolaan anggaran
yang sudah ada selama ini, serta memastikan tidak ada
unsur riba. Kemudian, indikator tersebut sudah dipastikan
seluruhnya harus berbasiskan kepada syariat.
Indikator kehalalan penggunaan anggaran dapat
berupa sejauh mana manfaatnya, sudah tepatkah penerimanya,
kompetensi penanggung jawab anggaran,
kepastian tidak ada unsur riba dan keterlibatan mafi a
proyek, dan sebagainya. Pada akhirnya, seluruh program
kegiatan SKPA yang menggunakan harus berdasarkan
indikator kehalalan tersebut.
Nah, APBA tahun 2019 mencapai Rp17 triliun.
Meskipun jumlahnya sangat banyak, tetapi kalau tidak
dipergunakan dengan tepat maka tidak menghasilkan
manfaat optimal. Karenanya, sistem kehalalan penggunaan
APBA perlu disusun sebagai rambu-rambu
agar uang rakyat digunakan secara syar’i. Kalau bukan
pemerintah mengawali sistem penggunaan anggaran
yang halal, siapa lagi?Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!