Masyarakat Taat Hukum

 GEMA JUMAT, 26 JANUARI 2018

Sosiolog Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam, menuturkan, untuk mencapai masyarakat madani sangat bergantung kepada pemahaman masyarakat terhadap konsep masyarakat madani.

Menurutnya, di Aceh, masyarakat madani yang dipahami madani adalah masyarakat yang patuh hukum. Seluruh elemen merupakan masyarakat, baik itu penguasa, partai politik, pegawai, tentara, polisi, dan lainnya. Jadi, masyarakat madani adalah pemerintah dan rakyat hidup dalam keadaan berkeadaban atau berbudaya.

“Jadi menurut saya, masyarakat madani adalah masyarakat yang dicita-citakan, daripada melihat dalam kontek kenyataan,”ujarnya.

Hidup berkeadaban dan berbudaya, dalam konteks kenegaraan, dikatakan beradab dan berbudaya apabila patuh konstitusi, undang-undang dasar, dan aturan lainnya. Beradab dan budaya juga bermakana patuh kepada adat istiadat serta agama. Baru dikatakan sebagai madani, apabila mereka memiliki kepatuhan yang saya sebutkan tadi, tanpa kecuali.

“Apabila tidak, berarti jargon masyarakat madani utopis, itu hanya jargon langit aja. Tidak ada di bumi,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, sulit untuk melihat masyarakat madani, bahkan di negara maju sekalipun. Di negara maju masih ada masyarakat yang tidak taat hukum, patuh kepada adat istiadat, maupun kepada agama. Dari pengamatannya, setiap negara memiliki masalah politik dan kemasyarakatan. Meskipun demikian, kata Saifuddin, tidak ada salahnya mencita-citakan masyarakat madani. Karena itu adalah sebuah impian yang baik.

Konsep masyarakat madani tidak hanya dilihat dalam lingkup internal sebuah negara. Harus dilihat juga tindakan dan keputusan eksternal negara tersebut. Contohnya, masih ada negara di Eropa diam melihat kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina. Tentara Israel tega membunuh anak-anak, bahkan yang tanpa bersenjata. “Makanya saya katakan tidak ada bangsa yang benar-benar madani,” tuturnya.

Dikatakan, ada beberapa penyebab seseorang tidak patuh hukum. Pertama, masyarakat tidak aturan tersebut. Mungkin juga tidak tahu aturan tersebut mengikat dirinya. Makanya, dia melakukan pelanggaran.

Kedua, tidak konsistennya penegakan hukum. Misalnya ada pihak melanggar hukum, tapi tidak mendapatkan hukuman. Orang lain pun akan ikut melanggar. “Dia tahu aturan, tapi terpancing melanggar hukum karena tidak konsisten penegakan hukum,” sambungnya.

Ketiga, masyarakat tidak menghukum pelanggar aturan. Akibatnya, pelanggaran-pelanggaran dianggap sebagai hal lumrah terjadi.Pembelajaran kepatuhan hukum dapat disosialisasikan melalui pendidikan, terutama pendidikan di keluarga. Zulfur

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!