MUI Dorong Kemenkes dan Bio Farma Kaji Vaksin Halal

GEMA JUMAT, 20 OKTOBER 2017

Sebelum ramai ribut-ribut soal imunisasi vaksin Measles Rubella (MR), Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah pernah membahas imunisasi sejak tahun 2001 atau 2003.

Dimulai ketika pemerintah membuat program nasional imunisasi polio. Pada saat itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Bio Farma mengajukan permohonan fatwa vaksin polio.

Bahan baku dari vaksin polio OPV (oral) maupun IPV (injection) saat itu memang mengandung bahan baku yang haram dan najis. Proses produksinya pun bersentuhan dengan yang haram dan najis.

“Karena kita tidak mendapati vaksin polio yang halal, dan berdasarkan data-data, kondisi polio sangat memprihatinkan, maka kemudian kita fatwakan bahwa boleh digunakan vaksin OPV dan IPV itu, karena ada kondisi al-hajat,” tutur Aminudin Yakub dalam acara Seminar dan Diskusi Panel Imunisasi Dalam Pandangan Islam di Aula Masjid Asy-Syifa RSCM, Jakarta Pusat,

Dalam Islam, terangnya, ada dua kondisi yang membolehkan imunisasi dengan vaksin haram. Yakni kondisi darurat dan al-hajat.

Kondisi darurat adalah suatu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia atau kematian.

“Tetapi tetap yang mengatakan dan menilai darurat itu adalah ulama, fuqaha. Karena kalau darurat itu harus dilakukan betul-betul tidak ada pilihan lain,” jelas dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sedangkan kondisi al-hajat, lanjutnya, adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang. Kondisi al-hajat ini di bawah kondisi darurat. Namun, kata Aminudin, pada situasi tertentu, kondisi al-hajat itu bisa setara dengan kondisi darurat.[yus/hidayatullah]

 

 

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!