Pengamat: Revisi UU Terorisme Demi Kepentingan Publik

Gema JUMAT, 15 JULI 2016

Jakarta (Gema) – Pengamat terorisme Wawan Purwanto mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah tepat dilakukan demi kepentingan publik. Oleh karena itu, ia menilai tidak terlalu elok menekan revisi tersebut dari sudut pandang hak asasi manusia.

“Terorisme itu sendiri sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM berat,” ujarnya di Jakarta, (14/7).

Adapun salah satu konsep perubahan dari undang-undang tersebut adalah adanya aturan mengenai kewenangan untuk menangkap mereka yang masih diduga pelaku teror.

Sebab selama ini, pemerintah memandang kepolisian mengalami kesulitan untuk menangkap terduga teroris karena belum memiliki cukup bukti.

Menurutnya langkah itu sudah benar karena para terduga teroris biasanya lihai dalam menyembunyikan barang bukti. Karena itu, sebelum korban berjatuhan dia setuju agar terduga teroris ditangkap.

“Paling tidak, mereka bisa ditangkap ketika masih menyusun rencana teror,” katanya.

Sementara Komisioner Komnas HAM Muhammad Nur Khoiron mengatakan pihaknya memahami kesulitan kepolisian jika menyelidiki kasus terorisme melalui koridor KUHAP, apalagi pelaku teror lazimnya terikat dengan jaringan internasional sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk penyelidikan.

Namun, Nur Khoiron menegaskan, hal itu bukan berarti kepolisian bisa semena-mena terhadap pihak-pihak yang masih diduga pelaku teror. “Harus ada jaminan perlindungan bagi terduga teroris dan pemulihan hak-hak korban salah tangkap,” ucapnya.

Komnas HAM, lanjut Nur Khoiron, sejatinya selalu mendukung upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. Akan tetapi, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penindakan, karena pencegahan terorisme juga tidak kalah penting. Pencegahan artinya paham terorisme tidak sampai masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat.

“Karena itu deradikalisasi menjadi penting, khususnya bagi para terpidana kasus teror di dalam penjara. Penting adanya bahwa pencegahan bukan hanya melibatkan aparat bersenjata, melainkan sinergi antarlembaga pemerintah dan kementerian,” ujar Nur Khoiron.

Kapolri harap disahkan

Sementara Polri berharap revisi Undang-Undang Terorisme segera disahkan antara DPR dan Pemerintah. Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian mengatakan keinginan Polri dalam revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 itu adalah dimasukkannya pasal pencegahan.

Menurut Tito, pencegahan tindak terorisme harus dimasukkan sebagai pasal dalam UU Terorisme. Kalau pencegahan dimasukkan sebagai pasal akan berimplikasi pada struktur dan anggaran. “Berarti harus ada struktur dan penganggaran resmi yang menjadi payung hukum,” tutur Tito.

Mantan Kepala Detasemen Khusus 88 itu juga menuturkan, pencegahan yang mengarah pada tindakan terorisme harus dilakukan intensif. Termasuk deradikalisasi dan kampanye kontra ideologi. Namun, pencegahan ini harus dilakukan oleh polisi secara komprehensif dengan penegakan hukum.

Dia berharap Panitia Khusus (Pansus) UU Terorisme mampu memberikan UU yang pas untuk tingkat ancaman. Menurutnya, penegakan hukum hanya efektif kalau UUnya kuat. Yaitu, mampu mengantisipasi ancaman.

Selanjutnya, pemberantasan terorisme harus dilakukan oleh penegak hukum yang baik dan mumpuni. Lalu, dalam setiap tindakan pemberantasan harus didukung oleh publik. Syarat yang tak kalah penting adalah adanya sarana dan prasana pendukung.

“Jadi percuma kalau penegak hukumnya hebat, tapi UU mengekang mereka,” ujar dia.

Mantan Kepala BNPT itu mencontohkan, pelaku teroris sebelum melakukan aksinya juga berlatih. Pelatihan mereka yang diduga akan melakukan tindakan terorisme ini dilakukan dengan airsoft gun.‎ Jadi, pelatihan seperti itu tidak dapat dikenakan pidana biasa.

“Itu harus dikriminalisasi, sepanjang dalam rangka tahapan pencegahan terorisme,” tegas Tito. Sayed Husen/Antara/Republika

 

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!