Optimalisasi Pelayanan Haji

GEMA JUMAT, 12 JULI 2019

Operasional penyelenggaraan ibadah haji tinggal menghitung hari. Memastikan kesiapannya, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Provinsi Aceh bersama dengan manajemen Garuda Indonesia  dan berkomunikasi dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Rabu malam (10/07) melakukan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di Banda Aceh.

Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Samhudi, S.Si, menyampaikan informasi terkait adanya perubahan jadwal penerbangan JCH Embarkasi Aceh untuk kloter 01 BTJ dan kloter 08 BTJ.

“Ada perubahan jadwal penerbangan, bergeser beberapa jam lebih cepat untuk kloter 1, dan juga kloter 8, sementara yang lain masih sama dengan jadwal lainnya,” ujar Samhudi kepada Gema Baiturrahman.

Penerbangan Jamaah Calon Haji (JCH) Embarkasi Aceh, setelah beberapa hari lalu merilis jadwal keberangkatan 12 kelompok terbang JCH pada Embarkasi Aceh, kini jadwal tersebut mengalami perubahan jadwal terbang pada kloter 1 dan kloter 8.

Ia menjelaskan, adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut, Jamaah kloter 01 BTJ yang terdiri dari jamaah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, Pidie dan Kota Sabang, yang sebelumnya  dijadwalkan masuk asrama tgl 19 Juli 2019 pukul 17.00 WIB  dan take off berangkat menuju Jeddah pada tgl 20 Juli pukul 19.50 WIB berubah menjadi masuk asrama 19 Juli 2019 pukul  10.30 WIB dan berangkat take off menuju Jeddah pada 20 Juli 2019  pukul 13.35 WIB.

Kedua, kata dia jamaah kloter 08 BTJ terdiri dari jamaahAceh Besar dan Kota Banda Aceh tetap masuk asrama seperti jadwal semula yaitu 29 Juli 2019 pukul 23.00 WIB dan terjadi perubahan waktu take off menuju Jeddah dari sebelumnya tgl 30 Juli pukul  21.55 WIB menjadi pukul 22.40 WIB.

Samhudi, memastikan kesiapan masing-masing bidang-bidang panitia dengan seksama mengidentifikasi potensi masalah serta mendiskusikan alternatif solusi yang harus diambil.

“Secara pribadi saya belum melihat adanya kendala yang berarti, persiapan dan pembenahan agar ready pada hari H terus kita lakukan,” kata Samhudi ketika dihubungi wartawan Tabloid Gema Baiturrahman, Kamis (11/07).

Samhudi menambahkan, memang penyelenggarraan haji itu tugas nasional yang melibatkan banyak pihak, lembaga dan instansi. “Masing-masing pihak tentu perlu mengoptimalkan diri agar segala sesuatunya berjalan lancar adanya,” ujarnya.

Renovasi Asrama Haji

Keberangkatan jamaah calon  haji 2019 tinggal menghitung hari lagi.  Namun,  bagi Ketua Komisi VII DPR Aceh H. Ghufran Zainal Abidin, MA,  masih ada permasalahan  yang tak kunjung teratasi dan mengurangi kenyamanan jamaah haji.

“Asrama Haji Banda Aceh justru direnovasi, sehingga kondisi ini dikhawatirkan mengganggu proses pelayanan jamaah haji selama di asrama,” kata  Ketua Komisi VII DPR Aceh H. Ghufran Zainal Abidin, MA,  Kamis (11/07).

DPRA menyayangkan asrama haji yang belum selesai, sedangkan keberangkatan haji menghitung hari. Pasalnya jamaah haji kloter 1 akan masuk asrama pada 19 Juli 2019.

Masalah lain adalah pelaksanaan katering. Dimana banyak makanan yang disajikan sudah tidak layak seperti pada tahun 2018 kemarin.

“Saya meminta kepada Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Agama untuk serius dalam menangani makanan yang harus standar. Ini harus jadi perhatian. Jangan sampai jamaah sakit cuma karena makanan,” serunya.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji mengantarkan jamaah menggapai haji mabrur, tetapi juga terkait aspek-aspek tata kelola pelayanan publik. Aspek ini sejatinya justru sangat menentukan keberhasilan jamaah haji dalam melaksanakan ritual-ritual haji.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan nirlaba, sehingga jamaah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ritual dalam ibadah dan menggapai haji mabrur.

Dalam praktiknya tidak semua jamaah haji mendapatkan layanan pembinaan, pelayanan dan perlindungan secara memadai, karena beragam kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah dinilai belum dapat sepenuhnya memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji karena kelemahan kebijakan tata kelola dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang tampak pada pelayanan transportasi, pemondokan, dan katering yang setiap tahun terus berulang. (Indra Kariadi)

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!