Aceh Butuh Qanun LKS

GEMA JUMAT, 23 NOVEMBER 2018

Ketua Pansus Raqan LKS Jamaluddin T Muku kepada Gema Baiturrahman (21/11) di Banda Aceh, mengatakan, pembahasan 67 pasal dan 12 bab Raqan LKS sudah selesai. Rencananya Raqan itu akan disahkan pada tahun ini.

“Raqan LKS sudah selesai 95 persen, tinggal menunggu fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, serta saran-saran perkembangan terkini dari Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia Pusat,” ujar Jamaluddin.

“Bila Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Raqan LKS) disahkan, maka Aceh menjadi daerah pertama di dunia yang menganut sistem LKS,” imbunya.

Menurutnya, Aceh tertinggal jauh tentang perkembangan ekonomi syariah karena Dulu transaksi keuangan di Aceh masih bercampur antara yang halal dan haram. Qanun LKS sendiri sebenarnya sudah dibutuhkan sejak lama.

Qanun LKS merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Pemerntah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 dan UUPA tentang Pemerintahan Aceh, yang juga didukung juga oleh oleh UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Jamaluddin menjelaskan bahwa ketika Qanun LKS berlaku, lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lambat tiga tahun sejak qanun ini diundangkan. Sedangan peraturan pelaksanaan qanun ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak qanun ini diundangkan.

“Dalam Raqan LKS disebutkan agar setiap orang mengetahuinya (Qanun LKS), memerintahkan pengundangan qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Aceh,” tambahnya.

Lanjutnya lagi, lembaga keuangan konvensional tidak akan diminta tutup, melainkan menyesuaikan. Akan tetapi Qanun LKS akan mengatur masyarakat agar bertransaksi keuangan sesuai syariat

“Kita tidak meminta keuangan konvensional ditutup, itu terlalu kejam. Tapi kita minta menyesuaikan. Kita tidak memaksa orang masuk Islam,” imbuhnya.

Dalam Raqan LKS pasal 6 disebutkan bahwa Qanun LKS berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh wajib menundukkan diri pada qanun ini. Setiap orang bukan Islam melakukan transaksi di Aceh dapat menundukkan diri pada qanun ini.

Qanun ini juga berlaku bagi setiap orang yang bukan Islam atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib menundukkan diri pada qanun ini. Dan LKS yang menjalankan usaha di Aceh, serta LKS yang berkantor pusat di Aceh dan yang membuka cabang di luar Aceh.

Jamaluddin mengajak masyarakat untuk kembali kepada yang benar dengan bertransaksi keuangan sesuai syariat. Bila sudah disahkan, ia mengharapkan pemerintah mendukung dan menyosialisasikan Qanun LKS kepada seluruh lembaga keuangan dan masyarakat.

Ali Amin, Tim Perancang Qanun LKS mengatakan bahwa Qanun LKS dirancang tahun lalu oleh Dinas Syariat Islam Aceh yang kemudian diperluas melalui forum diskusi yang melibatkan sejumlah stakeholder. Adapun LKS terdiri atas bank syariah, lembaga keuangan non-perbankan syariah, dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut Ali Amin, Aceh sangat membutuhkan Qanun LKS, sesuai UUPA tentang pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Aceh wajib melindungi warganya dari makanan haram. Katanya, setelah terbentuknya Bank Aceh Syariah, transaksi keuangan syariah di Aceh mencapai 15 persen dari sebelumnya 10 persen. Sementara di Indonesia baru 4,5 persen. Apakah ada larangan Pemerintah Aceh melarang warganya memakan makanan haram,” papar Ali Amin yang juga Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala ini.

Ia memaparkan bahwa LKS berasaskan kepada keadilan, amanah, persaudaraan (ukhuwah), keuntungan, transparansi, kemandirian, kerja sama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. LKS bertujuan mewujudkan perekonomian Aceh yang islami, menjadi penggerak dan pendorong pertumbuhan perekonomian Aceh, serta menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah,.

Adapun tujuan lainnya adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh, meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, dan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan menjalankan fungsi sosial lainnya termasuk memanfaatkan harta agama untuk kemaslahatan umat berdasarkan prinsip syariah. Zulfurqan

 

 

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!