Aceh Belum Maju

GEMA JUMAT, 1 FEBRUARI 2019

Aceh merupakan daerah istimewa dan khusus. Keistimewaan ini tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 1999 dan kekhususan Aceh dalam UU Nomor 11 Tahun 2006. Keistimewaan merupakan pengakuan bangsa lndonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual. moral, dan kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin dalam Diskusi Publik “Menakar Efetivitas Kekhususan Aceh dalam Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA), LAN, Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara” di Kantor P3KHAN LAN RI, Lamcot, Aceh Besar (30/1).

Empat kekhususan Aceh yakni Penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, Pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Sementara kekhususan Aceh dalam (UUPA) di antaranya kerja sama internasional, kewenangan pembentukan lembaga, badan, komisi, pembentukan qanun, partai politik, pelaksanaan syariat islam, pengelolaan sumber daya alam, pembentukan BPMA, dan sumber keuangan Aceh yang meliputi PAD, dana perimbangan, dan dana otonomi khusus (otsus).

Meskipun demikian ragamnya kewenangannya, Aceh belum berdampak signifikan. “Aceh adalah satu-satunya daerah yang istimewa dan khusus. Tetapi masalahnya adalah mengapa Aceh masih belum maju dan sejahtera?” ungkapnya.

Ia bahkan mempersilakan masyarakat Aceh atau pihak berkepentingan  untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi 12 tahun UUPA telah menimbulkan dampak manfaat positif, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintahan Aceh.

Kekhususan dan keistimewaan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kemajuan Aceh seperti hak atas penerimaan dana otsus. Dana Otsus merupakan  penerimaan  Pemerintah  Aceh  yang  ditujukan  untuk  membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Ia menjelaskan, dana otsus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. Dana otsus Aceh dari tahun 2007 hingga 2021, besarnya setara dengan dua persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Sedangkan dana otsus untuk tahun 2022 sampai dengan 2026 besarnya setara dengan satu persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Selain itu, Pemerintah Aceh berwenang memberikan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku, yang diatur dengan qanun.

Pemerintah Aceh juga berwenang memberikan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku, yang diatur dengan qanun.

Hal senada disampaikan Pakar Hukum Universitas Syiah Kuala Dr M Gaussyah. Katanya, UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi.

“Tidak terasa pelaksanaan UUPA sudah masuk tahun ke 14, tetapi apakah masyarakat Aceh telah mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan yang didambakan atau hanya ilusi dan harapan hampa yang diperoleh?” tuturnya di hadapan puluhan peserta diskusi dari berbagai kalangan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menduduki posisi pertama dengan jumlah persentase penduduk miskin tertinggi se-Sumatera. Di tingkat nasional, Aceh (15,68%) menempati posisi ke enam setelah papua (27,43%,) Papua Barat (22,66%), Nusa Tenggara Timur (21, 03%), Maluku (17,85%), dan Gorontalo (15,83%).

Sejak 2008-2017 dana otsus Aceh sebesar Rp 56,67 triliun, tapi kenyataannya Aceh menduduki peringkat satu termiskin di Sumatera. “Apakah UUPA masih layak dipertahankan atau sudah saatnya direvisi?” tutupnya. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!