Belanda Ingin Pisahkan Aceh dengan Islam

belanda & islamBanda Aceh, Baiturrahmanonline.com – Seminar Nasional Alquran :

Tabu kesannya jika muslim hari ini tidak mengetahui apa saja yang menjadi sumber-sumber hukum Islam. Padahal itu menjadi kewajiban bagi muslimin, tidak hanya mengenal saja, melainkan harus memahami isinya dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, sumber hukum islam itu sendiri merupakan satu dasar aturan atau petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupan yang bersifat mengikat bagi muslim, dan akan diberi hukuman bila mereka melanggarnya.

Dalam Islam, sumber hukum Islam ada empat, yaitu Quran, hadist, ijma’, dan qiyas. Keempat sumber ini jika dijalankan dengan baik akan membawa ummat kepada kemaslahatan.

“Begitu juga ketika ada larangan-larangan dalam Islam bukan berarti membatasi ummat Islam, melainkan menjaga ummat Islam dari kemudharatan,” kata Prof Dr H Said Agil Husein Al Munawar, MA dari Jakarta ketika mengisi materi pada Seminar Nasional Alquran di Banda Aceh.

Menurut Prof Said, ada beberapa tujuan fundamental kehadiran agama Islam, pertama yaitu untuk penegakan keadilan, menyerukan kebajikan, mencegah segala macam bentuk kemungkaran, dan pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

“Maka tujuan utama kehadiran hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia dan memberi proteksi moral bagi ummat yang meyakininya,”jelas Professor.

Ketika dilihat lebih jauh, tujuan penegakan syariat Islam juga menganjurkan manusia menjaga lima hal, pertama menjaga agama (hifzh ad-din), setiap muslim punya kewajiban untuk menjaganya, sementara agama sendiri mengandung tiga unsur yaitu, aqidah, akhlak dan amaliyah. Ketiga unsur ini harus dijaga, kalau tidak dijaga maka akan susah mendapat suatu kedamaian.

Kedua menjaga jiwa (hifzh an-nafs), ketiga menjaga akal (hifzh al-‘aql), keempat menjaga keturunan (hifzh an-nasl). Memelihara keturunan merupakan hak asasi seseorang, maka Islam itu juga mementingkan adanya proses penikahan.

Kemudian kelima menjaga harta (hifzh al-mal). Artinya tidak boleh ada orang lain merampas harta kita dan kita juga tidak boleh merampok harta org lain.

“Jika jiwa dilindungi, maka tidak boleh membunuh, ketika ada pembunuhan maka ada ketentuan membalasnya dengan hukum qisas, maka ada jaminan di sana,”ujar professor lagi.

Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa Islam itu sangat mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM). Kemudian dalam Islam juga ada anjuran memaafkan, jika keluarga korban memaafkan pelaku, maka hukuman qisas itu ditiadakan.

Persoalan hari ini kenapa ketika ummat Islam menjalankan hukum qisas dituding melanggarkan HAM karena menghilangkan nyawa manusia. Lalu pertanyaanya, apakah ketika seseorang membunuh dia tidak melanggar HAM?

Kemudian, hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat harus dilakukan di depan umum, supaya pelaku akan mendapat jera sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya.

Syariat Islam di Aceh

Bebicara penegakan syariat Islam di Aceh, kata Prof Said, Aceh mempunyai keistimewaan yang dituang dalam UU no 44 tahun 99 dan 2006. Sejarahnya ketika itu ada seminar di Jakarta yang dihadiri beberapa pakar termasuk Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra.

Dalam seminar itu Prof Said menjadi salah satu pemakalahnya. Dalam diskusinya ia sampaikan kalau Aceh ingin keamanan, tidak ada jalan lain selain memberikan syariat Islam.

Kemudian draf tersebut dikasih ke DPR, lalu terjadi pergantian pemerintah dijabat Megawati. Maka diputuskanlah syariat Islam diberikan untuk Aceh, namun Aceh jangan coba-coba minta merdeka.Sehingga sekarang di Aceh ada yang namanya mahkamah Syar’iyah.

Maka kata Prof Said tugas masyarakat Aceh sekarang merencanakan dengan baik apa yang perlu dilakukan ke depan untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah. Namun tetap mengedepankan keadilan.

Selanjutnya penerapan syariat Islam di Aceh perlu dilakukan secara bertahap, terencana dengan baik sesuai kultur masyarakat. Agar apa yang dipetakan dapat diterima semua kalangan, karena tidak akan berjalan syariat Islam kalau tidak didukung semua pihak.

“Kemudian komitmen dari segi regulasi dan pelaksanaan, maka solusinya qanun dijadikan sebagai hukum yang positif, yang selalu memperhatikan ruang dan waktu,” ujarnya.

Selain itu, penegak hukum juga harus jujur, jangan menggebu-gebu waktu ada jabatan saja. “Kita mendukung Aceh menjadi model penerapan syariat Islam secara kaffah,”imbuh Prof Said.

Pada seminar Alquran tersebut juga diisi Prof Aliyasa Abubakar dari UIN Ar-Raniry yang memaparkan seputar implementasi syariat Islam di Aceh, sejarah, upaya dan prinsip.

Katanya sejak zaman penjajahan, Belanda ingin memisahkan Aceh dengan syariat Islam melalui Snouck Hurgronje. Dulu di Aceh ada dua landasan hukum yang menjadi rujukan, yaitu hukum syariat dan hukum adat.

“Ketika ada kasus akan ditanya diputuskan dengan hukum syariat atau hukum adat, makanya Snouck Hurgronje menyimpulkan hukum syar’i dan adat terpisah,” ungkap Prof Aliyasa.

Ia menjelaskan, UU nomor 44 tahun 99 tentang keistimewaan yang didalamnya diizinkan menjakan syariat Islam, namun itu dinilai oleh masyarakat Aceh sebagai cek kosong yang diberikan Jakarta. UU ada tapi isinya tidak ada, tidak bisa dijalankan.

Kemudian diubah, diizinkan mejalankan syariat dengan Peraturan Daerah (Perda), tapi perlu diakui nasional. Kemudian diberikan wewenang besar kepada Aceh untuk menjalan syariat. Istilahnya diberikan cek kosong kemudian bisa diisi sesuka-sukanya.

“Sampai ada mahkamah Syar’iyah. Kemudian ada satu bab tugas wajib pemerinta menjalankan syariat Islam, ada dakwah, pendidikan, syiar dan pembelaan Islam. Tapi sekarang pemerintah belum ada yang menjalankan tugas itu,”ujar Prof Aliyasa.Hayatullah Pasee.

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!