Mahkamah Syar’iyah Instrumen Terpenting Dalam Penegakan Syariah Islam di Aceh

GEMA JUMAT, 11 MEI 2018

 

Mahkamah Syar’iyah adalah salah satu  Pengadilan Khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan Mahkamah Syar’iyah, tingkat Kabupaten dan Kota.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar’iyah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar’iyah.

Bagaimana  Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi, kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Zulhilmi dan Darmansyah, dari Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar Raniry Banda Aceh, ditugaskan untuk menyiapkan liputan tentang kelembagaaan Mahkamah Syariah Aceh dalam penegakan Syaraiah Islam di Aceh.  Edisi Kali ini, dua Mahasiswa menurunkan laporan tentang  Seminar Nasional Mengawal Mahkamah Syar’iah dan Hukum Islam di Aceh. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Serbaguna Asrama Haji Banda Aceh, Rabu (09/05) kemarin. Seminar tersebut Dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT .

Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, keberadaan Mahkamah Syar’iah sebagai lembaga peradilan bagi pelanggaran kasus-kasus syariat sangat besar perannya dalam memperkuat penegakan syariat Islam di Aceh. Sebab itu, seluruh elemen masyarakat perlu memperkuat keberadaan lembaga ini agar independensinya tetap terjaga.

“Kita yakin dan percaya, bahwa setiap keputusan dari lembaga ini telah melalui pertimbangan matang. Lagi pula hakim di lembaga ini merupakan para ahli hukum yang sudah berpengalaman menangani masalah syar’iah,” kata Nova.

Prof. Dr Al Yasa Bakar yang tampil sebagai narasumber mengatakan, ketika pemerintah Aceh berhadapan dengan pemerintah pusat, Mahakamah Agung sebetulnya selalu bersedia jadi mediator.  Kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh pada tahun 2005 ketika qanun sudah ada tetapi , pelaksanaan belum sempurna.  Sehingga pada pertemuan di Semarang itu bagaimana merencanakan pembangunan Aceh kembali setelah musibah Tsunami.

Al Yasa mencontohkan tentang fungsi dan kewenangan Mahkamah Syariah dalam masalah penyelesaian sengketa tanah. Menuurutnya, Ada tiga cara untuk menyelesaikannya, pertama secara kekeluargaan, kedua, melalui admidtrasi, ketiga peradilan.

Jadi, dari ketiga tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moral dan agama, fungsi hukum itu ada dua pertama pelestarian nilai-nilai dan perubahan nilai-nilai pada zaman nabi Muhammad beliau mengubah nilai-nilai arab jahiliyah Sehingga hukum itu bukan berlandaskan kepada adat dan istiadat namun mengubah nilai-nilai adat dan istiadat jahiliyah terdahulu baik secara keselurahan maupun sebagian. Nabi Muhammad lebih banyak melakukan rekayasa sosial dalam hukum untuk melestarikan nilai-nilai.

Menurut Alyasa, orientasi syariat Islam di Aceh tidak ke masa lalu melainkan ke masa depan. Mahkamah syariah dituntut untuk mensejahterakan rakyat Aceh. Bagaimana mahkamah syriah dengan syariat Islam sebagai rekayasa sosial. Tidak hanya itu,  Alyasa juga mengatakan fiqh yang dibawa untuk mengsejahterakan dan melestarikan ilmu-ilmu pengetahuan sains.

“Sebenarnya pengadilan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah sebagai contoh kasus di atas tadi, bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Alyasa menegaskan di Mahkamah Syariah, hakim-hakim dalam Islam sangat bebas tidak boleh diinterpensi oleh siapapun, demikian besar kebebasan hakim ini  Sehingga dalam tradisi Islam banding dan khasasi pun sangat terbatas ujar beliau.  Hasil keputusan hakim disebut juga sebagai hasil ijtihad. Kebebasan hakim ini sangat terusik pada dinasti Malmalik, pada masa dinasti ini para sultan membuat peradilan masing-masing mazhab, di Kairo ada lima peradilan di sana.

Peningkatan Kapasitas dan SDM

Dalam paparan Prof Syahrizal Abbas, kedudukan mahakamah syariah dalam kontek nasional tidak keluar dari sistem peradilan nasional. Keberadaannya sangat kuat karena, diatur  dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2005 sampai dengan qanun. “Isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini seperti masalah hukum cambuk melanggar syariat Islam,  sebab karena kuranga paham terhadap hukum Islam secara komperhensif,” kata Syahrizal.

Pada hakikatnya jelas Syahrizal, hukum Islam itu  lahir untuk menjamin harta dan martabat manusia oleh karena itu hukum Islam tidak sama dengan hukum kreasi manusia karena, sumbernya wahyu Tuhan.  Sebagai  contoh hukum cambuk, yang pada hakikatnya untuk memberi pelajaran kepada pelaku dan masyarakat.

Dinas syariat sebagai leading sektor dalam penegakan syariat Islam sekaligus memberikan kontribusi besar kepada mahkamah syariat ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian skill para hakim masih terbatas, dalam diskusi ini berkembang tentang masalah skill hakim kapasitas hakim agar ditingkatkan secara terus menerus pendidikan, bahkan pelatihan skill jika  tidk kasus ekonomi maupun kasus lainnya sangat luar biasa berat diselesaikan tidak serta-merta mudah dalam qanun.

Seminar tersebut turut diisi oleh beberapa narasumber seperti, mantan Ketua Mahkamah Agung dan Dewan Pers Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL, Ketua Pusat Pengembangan Hukum Islam Masyarakat Madani, Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP., M. Hum., Prof. Dr. Syahrizal Abbas, dan Prof. Alyasa. Pada kesempatan itu, turut diluncurkan buku  dengan judul, Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. TIM

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!