Memudarnya Keistimewaan Aceh

GEMA JUMAT, 5 JULI 2019

Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip NKRI berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan Bendera Daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.yang bukan merupakan simbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan. Pemerintah Aceh dapat menetapkan Himne Aceh sebagai pencerminan keistimewaan dan kekhususan.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No 62, TLN 4633). UU Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

UUPA  berisi 273 pasal, merupakan Undang-undang Pemerintahan Daerah bagi Aceh secara khusus. Materi UU ini, selain itu materi kekhususan dan keistimewaan Aceh yang menjadi kerangka utama dari UU 11/2006, sebagian besar hampir sama dengan UU 32/2004 tentangPemerintahan Daerah. Oleh karena itu Aceh tidak tergantung lagi pada UU Pemerintahan Daerah (sepanjang hal-hal yang telah diatur menurut UU Pemerintahan Aceh). Karena begitu banyak materi mengenai pemerintahan Aceh maka artikel ini hanya memuat sebagiannya saja. Untuk materi lengkap bisa dilihat di dalam UU 11/2006.

Empat Kewenangan Khusus

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan 26 kewenangan khusus kepada provinsi tersebut.

Menurut Taqwaddin, keberadaan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada hakikatnya manifestasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang. 

“Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia hingga saat ini hanya empat satuan daerah yang dinyatakan berstatus khusus yaitu Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, dan Provinsi Papua serta Papua Barat,” kata Taqwaddin.

Ada pun satuan pemerintahan daerah yang berstatus istimewa di Indonesia hanya dua provinsi yaitu Provinsi Aceh (UU Nomor  44 Tahun 1999) dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (UU 13 Tahun 2012).

Berdasarkan status pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, UU Nomor  44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Provinsi Istimewa Aceh telah memberikan legitimasi secara yuridis formal keistimewaan.

“Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Aceh mendapat empat keistimewaan, terdiri atas penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan daerah,” kata  Taqwaddin sebagaimana dikutip Republika, (31/1/ 2019) lalu.

Resolusi Konflik

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal), Lhokseumawe, Yusrizal, S.H, M.H, berpendapat, pemberian status istimewa Aceh adalah untuk meredam konflik antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh, yang pada saat Aceh diturunkan statusnya menjadi keresidenan dan berada di bawah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu,  keinginan (alm) Tgk Daud Beureueh agar syariat Islam ditegakkan di bumi Serambi Mekkah. Hal ini menjadi satu pertimbangan lahirnya Keputusan Perdana Menteri RI No.I/Missi/1959 yang kemudian dikenal Missi Hardi, tentang pemberian status istimewa kepada Aceh dengan sebutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan keputusan ini, Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa yang meliputi keistimewaan bidang agama, peradatan dan pendidikan.

Dalam tulisan yang berjudul Menakar Keistimewaan Aceh, Serambi ( 30/ 5/2013) tersebut, Yusrizal mempertanyakan, mengapa keistimewaan tersebut cenderung memudar seiring perkembangan dan perubahan sosial masyarakat Aceh. Padahal kalau kita melihat berbagai produk hukum yang mendukung keistimewaan Aceh di antaranya UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh dan yang terkini adalah UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang begitu lugas dan tegas untuk diimplementasikan.

 

 “Terkadang kita terlalu benyak menuntut terhadap hal-hal lainnya, tapi kewenangan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat tidak difungsikan dan dijalankan secara baik dan benar, sebagai contoh pengelolaan dana otsus yang tidak tepat sasaran,” Papar pendiri Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum (LKKH) Lhokseumawe tersebut.

 

Yusrizal berharap, dengan sudah banyak lembaga dibentuk di Aceh sebagai bagian dari provinsi yang berlabel istimewa, sehingga tidak alasan bahwa tidak ada bagian yang tidak diperhatikan karena sudah terlembaga dengan baik. Maka wajar apabila masyarakat Aceh mempertanyakan kembali keistimewaan yang diperoleh dengan susah payah itu, tapi tidak mempunyai efek yang nyata dalam pelaksanaannya. Untuk itu peluang otonomi khusus yang ada di Aceh dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan yang efektif serta pengembangan dan penanaman nilai-nilai budaya, pendidikan dan agama. (marmus)

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!