Menanti Grand Design Syariat Islam

GEMA JUMAT, 7 DESEMBER 2018

Nasib Grand Design Syariat Islam (GDSI) yang dirancang oleh Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh belum menemui titik terang hingga kini. Padahal sudah dua kali Kepala DSI sejak masa mulanya dirancang draf GDSI pada masa Prof Syahrizal Abbas. Kemudian, dilanjutkan pada masa Dr Munawar A Djalil, dan berlanjut lagi pada masa Dr Emk Alidar.

Tim GDSI pun selalu mengalami pergantian seiring pergantian kepemimpinan. Inilah salah satu sebab yang disinyalir mengapa GDSI sulit disempurnakan hingga sekarang. Kata Dr Ali Abu Bakar, Tim Perancang GDSI masa Munawar A Djalil, mengatakan, pergantian tim yang terus menerus membuat gagasan GDSI tidak begitu dipahami secara menyeluruh.  “Pergantian tim membuat ide tidak bersambung,” lanjutnya.

Oleh karenanya, dibutuhkan diskusi-diskusi awal lagi dengan tim pertama untuk menyelaraskan ide serta memahami arah penyusunan GDSI. Bukan membahas persoalan teknis melainkan norma-norma umum. Misalnya bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam dalam bidang perekonomian. “Pergantian tim juga membuat GDSI tidak selesai,”terangnya.

Ia mengatakan penyusuan GDSI terbagi atas tiga tahapan. Pertama, tahapan penelitian pada 2014 yang kemudian disusun menjadi dokumen GDSI. Setelah itu terjadi beberapa kendala hingga akhirnya GDSI didiskusikan lagi pada 2017. Kedua, pembahasan rancangan GDSI  tahap pertama menjadi lebih teknis. Di sinilah GDSI diturunkan menjadi lima bidang prioritas yakni hukum, pendidikan, adat, budaya, dan ekonomi untuk 2017 hingga 2022.

Pada saat GDSI dipresentasikan di hadapan Bappeda Aceh, pihak Bappeda mengatakan 85 persen program itu sudah masuk dalam RPJM Aceh. “Yang kita inginkan waktu itu dalam pembangunan Aceh memuat grand design syariat Islam di dalamnya,” pungkasnya.

Setelah tahap kedua berakhir, awalnya direncanakan GDSI dilahirkan menjadi qanun pada 2018 sebagai arah pembangunan Aceh ke depan. Penurunan GDSI menjadi qanun merupakan tahapan paling berat. Sayangnya, kata Ali, meskipun tim sekarang orang hebat, mereka merupakan orang sangat sibuk. Sehingga saat diajak rapat sulit hadir. Sementara itu, DSI di tingkat kabupaten/kota belum terlalu memahami apa itu GDSI. “Grand design harus ada, bukan hanya sebagai arah syariat Islam, tetapi merancang pembangunan Aceh bersyariat itu bagaimana,” sambungnya.

Konsep

Peneliti Politik Islam dan Tata Kelola Pemerintahan, Marzi Afriko, menjelaskan, penerapan syariat Islam di Aceh lebih kepada penegakan hukum dengan tujuan mengubah perilaku masyarakat sesuai ajaran Islam. Padahal, pengajaran tentang bagaimana berperilaku islami lebih penting. Oleh karenanya, makna syariat dan islami harus didiskusikan lebih lanjut. “Apakah kita menginginkan rakyat Aceh yang islami atau penegakan syariat Islam,” katanya dengan nada bertanya.

Menurutnya, konsep syariat Islam yang selama ini perlu dipelajari lagi. Apakah syariat Islam itu dijadikan alat atau sebagai tujuan. Misalnya pada aspek pendidikan, apakah pendidikan bertujuan agar peserta didik menjalankan syarit, ataukah syariat bertujuan menciptakan pendidikan yang islami.

Ia mengatakan, sebenarnya umat Islam sudah memiliki grand design  yang bersumberkan dari Alquran, hadis, ijtimak, dan qiyas. Kemudian nilai-nilai Islami yang terkandung di dalam hal tersebut disosialisasikan dalam kehidupan menyeluruh. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai islami itu supaya mengurangi angka pelanggaran.

Ia menambahkan, selama ini dipahami bahwa syariat Islam merupakan hanya tanggung jawab DSI. DSI membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki visi yang jelas.  DSI sepatutnya membuat program-program yang jelas pencapaian tujuannya beserta indikatornya. Sehingga, pencapaian pelaksanaan syariat Islam dapat dianalisa. Lebih spesifik misalnya, Misalnya, sanksi cambuk, sejauh mana keefektifan sanksi tersebut terhadap perubahan perilaku masyarakat. “Kita ingin Dinas Syariat Islam memperjelas target yang ini dicapainya,” paparnya.

Mantan kepala DSI Aceh Munawar A Djalil dalam opini Serambi Indonesia () mengatakan, GDSI sangat relevan dengan visi dan misi Pemerintah Aceh yakni “Aceh Hebat” bidang syariat Islam. Draf GDSI akan menjadi acuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh masa depan. “grand design memuat rancangan strategis kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, indikator dan alat ukur pelaksanaan syariat Islam,” ujarnya.

Meskipun dokumen GDSI jauh dari kata sempurna, ia berharap Bappeda  sebagai sumber anggaran proaktif memastikan kegiatan SKPA sesuai syariat. Ia juga berharap agar draf GDSI diusulkan menjadi rancangan qanun. Qanun GDSI akan menjadi payung hukum pelaksanaan syariat Islam bagi siapapun yang memimpin Aceh. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!