Persoalan Klasik Ekonomi Aceh Belum Usai

GEMA JUMAT, 4 JANUARI 2019

Aceh masih mengalami sejumlah persoalan ekonomi, bahkan sebagian di antaranya sudah dianggap klasik akibat tak kunjung dapat diselesaikan. Pengamat Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Rustam Effendi menguraikan sejumlah persoalan tersebut kepada Gema Baiturrahman.

Ia mengatakan, kualitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2018 terburuk sepanjang beberapa tahun terakhir. Akibatnya APBA Aceh mengalami Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp1,6 triliun. Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan seperti ditempatkan sebagai modal usaha mikro.

Penggunaan APBA 2018 yang tidak baik merupakan salah satu imbas kegagalan komunikasi antara eksekutif dan legislatif sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dipergubkan. “Fokus pembelanjaan anggaran tahun 2018 tidak tepat,” ujarnya.

Ia memaparkan penggunaan anggaran yang tidak efektif belum mampu mempercepat perkembangan ekonomi Aceh 2018. Hal ini sangat dilematis mengingat jumlah anggaran daerah untuk Aceh sangat banyak, melebihi daerah lain. Akibatnya, usaha pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan sejumlah industri tidak berjalan optimal. Daya beli masyarakat pun menurun. Salah satu contohnya adalah rendahnya nilai tukar petani.

Sementara itu, persoalan klasik perekonomian Aceh hingga sekarang belum kunjung selesai. Pasokan kebutuhan pembangunan infrastruktur, kemudian kebutuhan makanan seperti daging, ayam, telur, gula, dan sebagainya masih sangat tergantung kepada Medan, Sumatera Utara. Pemerintah seharusnya bisa menyelesaikan persoalan tersebut agar uang daerah yang begitu banyak tidak mengalir ke luar daerah. “Pemerintah perlu menginstruksikan semua pihak untuk menggunakan produk sendiri. Tidak sulit sebenarnya, kita mampu,” paparnya.

Ia mengharapkan pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) di berbagai sektor. BUMA berada di garda depan untuk menghasilkan produk asli Aceh. Dengan demikian maka uang daerah berputar di Aceh. Apalagi sampai sekarang sedikit sekali uang daerah yang menyentuh masyarakat kalangan bawah.

Direkur PT Mahirah Muamallah Syariah (MMS) T Hanansyah, mengatakan, Aceh mengalami beberapa tantangan ekonomi. Menurutnya, masyarakat lebih bersifat sangat konsumtif dibandingkan menjadi produsen. Sayangnya lagi uang masyarakat Aceh juga cukup banyak mengalir ke Medan. “Masyarakat Aceh sudah tidak pabrik, konsumtif, limpahan uangnya banyak, tapi disedot ke luar Aceh. Ini tidak sehat dalam ekonomi,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa legislatif dan eksekutif bersinergi memajukan ekonomi Aceh. Jangan sampai kedua belah pihak lebih mementingkan politik dibandingkan ekonomi seperti perselisihan pengesahan APBA 2018. Kondisi tersebut sama persis dengan yang terjadi di India. Berbeda dengan negara maju Singapura yang lebih mengedepankan isu ekonomi daripada politik.

Menurutnya, salah satu solusi menumbuhkan ekonomi adalah menciptakan dan mendukung wirausaha baru yang memproduksi produk sendiri. Di Banda Aceh misalnya, kalau pertumbuhan ekonomi wirausaha dua persen atau lebih Aceh, maka perkembangan ekonomi masyarakat tidak membutuhkan lagi uang dari pemerintah. Oleh karenanya pemerintah diharapkan memfasilitasi para wirausaha untuk berkembang. Zulfurqan

Harapan Terhadap Qanun LKS (BOX)

Pada Desember 2018 Aceh sudah memiliki Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Pengamat Ekonomi Unsyiah Rustam Effendi, qanun tersebut merupakan cara strategis untuk menyelesaikan sejumlah persoalan perekonomian Aceh. Pemerintah seyogianya mendukung penuh penerapan qanun itu. Misalnya, menempatkan uang sebagai modal pinjaman untuk usaha mikro di lembaga-lembaga yang menerapkan sistem keuangan syariah.

Katanya, penerapan Qanun LKS akan sangat menguntungkan. Namun demikian, kita perlu bekerja keras bersama seluruh pihak agar tujuan yang diinginkan dari qanun ini tercapai. “Keuangan syariah sangat baik sebab menggunakan sistem bagi hasil. Ini pasti akan menguntungkan pengusaha mikro di Aceh serta pemerintah,” lanjutnya.

Hal senada disampaikan oleh PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS) T Hanansyah. Ia mengatakan bahwa sistem syariah akan sangat menguntungkan bagi perekonomian Aceh. Apalagi sekarang Aceh memiliki regulasi untuk menyadarkan sekaligus mengajak masyarakat beralih sistem keuangan konvensional.

Ia berharap melalui Qanun LKS diharapkan mengurangi jumlah rentenir yang merajalela di Pasar Peunayong, Pasar Seutui, dan Darussalam seperti informasi yang diperolehnya dari masyarakat. “Mudah-mudahan qanun itu bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Ia mengharapkan, seluruh pimpinan di Aceh pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengelola keuangan daerah dengan sistem syariah. Kepada ustaz-ustaz juga diimbau menyosialisasikan ekonomi syariah dalam setiap ceramahnya. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!