Pro Kontra Cambuk di Lapas

GEMA JUMAT, 20 APRIL2018

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang

pelaksanaan hokum Acara Jinayat. Pergub ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat. Keluarnya Pergub mengatur pelaksanaan cambuk dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) sehingga menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Sosiolog Universitas Syiah Kuala Saifuddin Bantasyam MA mengatakan cambuk adalah salah satu bentuk pemidanaan atau penghukuman yang dibenarkan oleh hukum di Aceh. Maka, pertanyaan tentang dampak atau efek dari cambuk itu harus dikembalikan terlebih dahulu kepada teori pemidanaan.

Menurut teori absolut, penghukuman dimaksudkan sebagai pembalasan. Sedangkan menurut teori relatif, penghukuman dimaksudkan untuk mampu mencegah orang-orang (lain) melakukan kejahatan. Adapun menurut teori gabungan, penghukuman itu di samping sebagai pembalasan, sekaligus juga mengantisipasi orang-orang untuk tidak melanggar delik.

Ia menambahkan jika dilihat cambuk sebagai bentuk penghukuman, maka ada dimensi yang sangat khusus dalam perspektif hukum pidana. Bahwa dalam sifatnya sebagai hukum pidana, yang membedakan dengan hukum- hukum lain, maka yang ditonjolkan dalam penghukuman itu adalah sifat nestapa atau penderitaan. “Bahkan banyak pakar hukum pidana yang berpendapat bahwa hokum pidana merupakan hokum sanksi istimewa,” lanjutnya yang juga Direktur Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi

Konfl ik Unsyiah.

Ada juga yang mengatakan bahwa hokum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, dalam artian bahwa hukum itu suatu nestapa yang sifatnya mencelakakan/menderitakan, yang karena itu sudah pasti membuat si terpidana menjadi tidak enak. Juga bahwa pidana tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibatnya misalnya dalam bentuk”cap” atau “label” atau “stigma” dari masyarakat.

“Nah, saya berpandangan bahwa pembuat qanun tentang judi, khalwat, maisir dulu, yang mencantumkan sanksi cambuk, bermaksud untuk membuat jera pelanggar tiga perbuatan tersebut. Demikian juga pembuat qanun jinayat, yang mengkompilasi tiga perbuatan itu bermaksud membuat jera pelaku, bahkan menambah jumlah cambuk yang dapat dijatuhkan oleh hakim mahkamah syariah,” sambungnya.

Karena dimaksudkan sebagai pembalasan itu pula, dan sekaligus untuk menjadi pengingat bagi yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran syariat, maka diatur dalam tiga qanun itu dan kemudian dalam qanun hukum acara jinayat agar cambuk dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh umum.

Dengan pemikiran di atas, maka eksekusi cambuk di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan sendirinya mengurangi hakikat penderitaan. Betul bahwa rasa sakit tetap masih terasa namun rasa sakit itu akan jauh lebih sakit jika dilaksanakan di tempat umum karena ikut terbawa sisi psikologis, seperti rasa malu dan sebagainya.

Sedangkan di Lapas, meskipun disebut tempat terbuka, dan dapat disaksikan oleh umum, tapi Lapas tetaplah tempat yang tak mudah diakses oleh umum. Saat cambuk disaksikan oleh orang dalam jumlah

yang terbatas, ditambah tak boleh ada liputan TV atau dengan kamera HP, maka “daya tekan” kepada diri tercambuk juga semakin berkurang.

“Terhadap larangan bagi anak yang belum 18 tahun menyaksikan cambuk, saya sangat setuju. Saya bahkan sudah mendorong larangan ini sejak pertama kali eksekusi cambuk dilaksanakan di Aceh dalam suatu artikel di Harian Serambi Indonesia. Tetapi ternyata baru tahun  ini larangan itu diatur,” sambungnya.

Ia merasa bahwa anak-anak belum tentu mengerti secara komprehensif bahwa cambuk yang mereka saksikan itu adalah bentuk kekerasan yang legal atau sah secara hukum. Ada kemungkinan yang mereka pahami hanya sisi kekerasannya saja, ada rotan, ada algojo yang pakai penutup muka, dan kemudian menyaksikan tercambuk meringis-ringis menahan rasa sakit. Ini bisa membuat anak trauma dan mungkin saja sebaliknya ada juga yang berpikir untuk mempraktekkan sendiri “kekerasan” yang semacam itu.

Sekarang Pergub mengatur bahwa eksekusi masih di tempat terbuka tetapi di Lapas dan dapat disaksikan oleh umum. Harapannya semoga Lapas siap dan bahwa “dapat disaksikan oleh umum” itu hendaknya betul-betul dipenuhi. Dan di atas semua itu, yang sangat penting adalah kepastian hukum. “Orang yang salah harus dihukum setimpal dengan kesalahannya yang dibuktikan dalam persidangan yang adil,” tegasnya.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Prof Alyasa’ Abubakar seperti dikutip dari Serambi Indonesia mengatakan, selama ini anak-anak ikut menyaksikan uqubat cambuk. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 262 ayat 2, Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Bahkan orang-orang merekam video uqubat cambuk dan menyebarkannya.

Selama ini orang yang telah menerima hukuman mendapatkan stigma negatif dan diejek. Padahal, di dalam fiqih hokum bertujuan untuk mengampuni, bukan malah memojokkannya. “Dia kembali seperti orang biasa, karena sudah menebus kesalahannya. Tetapi praktik sekarang kan tidak demikian, selalu distigma negative dan diejek,” pungkasnya.

Karena itu, katanya, Irwandi mengeluarkan Pergub itu agar anakanak tidak dapat lagi menonton uqubat cambuk. Ia juga menyarankan supaya ada bangunan khusus pelaksanaan cambuk agar tidak terjadi lagi pro kontra. “Ini bisa menjadi solusi alternative untuk jangka panjang,” lanjutnya.

Kepada Tabloid Gema Baiturrahman, wartawan media asing Nurdin Hasan, menjelaskan, ada kemungkinan intervensi dari luar sehingga cambuk dilaksanakan di Lapas. Hal ini terlihat dari pemantauannya terhadap pemberitaan di media massa yang memuat pernyataan Irwandi.

Menurutnya, perlu adanya sosialisasi mendalam soal penerapan syariat Islam di Aceh. Tujuannya untuk memberikan Pemahaman kepada mereka bahwa Aceh memiliki kekhususan menerapkan syariat Islam. Namun, Nurdin dalam pemberitaan yang sering ia tulis mengkritik proses pelaksanaan cambuk yang terkesan tidak adil. Selama ini pejabat pemerintahan tidak dihukum cambuk padahal sudah terbukti berbuat mesum atau sebagainya. Seharusnya semua orang sama di depan hukum.

“Selama ini terkesan bahwa hukum cambuk hanya untuk rakyat kecil. Bahkan bisa jadi orang-orang yang tidak mengerti hukum (terkena cambuk,” lanjutnya.

Mengenai efek jera melalui pelaksanaan hukuman cambuk, menurutnya lebih berefek jika dilaksanakan di luar penjara. Zulfurqan

 

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!