Qanun Hukum Keluarga Dorong Tertib Administrasi Pernikahan

nullQ

GEMA JUMAT, 18 JANUARI 2019

Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh sudah mengajukan Rancangan Qanun (raqan) Hukum Keluarga sejak 2018. Tahun 2019 ini raqan tersebut masuk ke dalam prolega prioritas. Lahirnya raqan ini sendiri merupakan amanah Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Kabid Bina Hukum dan HAM Dinas Syariat Islam Husni, MAg mengatakan raqan hukum keluarga bertujuan membentuk keluarga bahagia, kekal, berdasarkan nilai-nilai ilahiyah serta untuk memberikan kepastian hukum. “Raqan ini memuat tentang hukum-hukum yang tidak dibahas dalam undang-undang mengenai pernikahan,” tuturnya kepada Gema Baiturrahman.

Dalam raqan yang kemungkinan masih akan terjadi perubahan ini terdapat 24 bab 199 pasal. Sejumlah hal yang diatur seperti pernikahan, pernikahan, mahar, batalnya pernikahan, tempat kediaman, kewajiban suami dan istri, maupun kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang.

Qanun ini nantinya akan medorong calon pasangan suami istri untuk memenuhi kelengkapan administrasi seperti mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak terdaftar maka menyulitkan pasangan suami istri mengurus akte kelahiran anak yang akan dibutuhkan untuk mengurus administrasi lainnya.

Kemudian, qanun itu jua akan mencegah terjadinya perceraian sembarangan. Sehingga, kalau mantan istri atau suami ingin menikah lagi, maka dapat memenuhi kelengkapan administrasi. Dan mantan istri dan anak bisa menuntut haknya ketika terjadi perceraian. Si anak pun bisa meminta haknya seperti pendidikan kepada ayahnya. Artinya, qanun akan mendesak seorang ayah untuk tidak menelantarkan anaknya.

“Pernikahan yang dilakukan sembarangan (tidak ada ketetapan hukum) dapat merugikan perempuan dan anak,” tuturnya.

Melalui Qanun Hukum Keluarga, proses pernikahan harus dilakukan sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini, kata Husni, tidak ada di daerah lain. Dengan demikian, kearifan lokal Aceh pada proses pernikahan seperti meminang, mahar yang digunakan, akan terus lestari.

Pra nikah

Dalam raqan itu mewajibkan calon pasangan mempelai wajib mengikuti bimbingan atau pendidikan pra nikah yang diadakan oleh Dinas Syari’at Islam Kabupaten-Kota/Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah tempat tinggalnya. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

“Waktu dan lama pendidikan pra nikah 2 (dua) hari dengan delapan materi selama total 24 jam,” lanjutnya.

Materi dan waktu pelaksanaan pendidikan pra nikah didasarkan pada buku modul calon pengantin yang diterbitkan oleh DSI Aceh. Setelah mengikuti pendidikan pranikah, calon pasangan akan memeroleh sertifikat lulus pendidikan tersebut. Sertifikat lulus pendidikan pra nikah diterbitkan dan ditandatangani oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Syariat Islam setempat dengan masa berlaku dua tahun.

Kalau masa berlaku sertifikat habis, calon pengantin harus mengikuti pendidikan pra nikah untuk mendapatkan sertifikat yang baru atau memperpanjang masa berlaku sertifikatnya pada BP4 Kabupaten/Kota. Sertifikat ini penting karena termasuk ke dalam salah satu syarat untuk mendaftarkan nikah ke Pegawai Pencatat Nikah.

Poligami

Dalam qanun tersebut turut memuat tentang poligami. Syarat utamanya harus punya kemampuan baik lahir maupun batin dan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan lahir adalah kemampuan dalam memenuhi kebutuhan  sandang, pangan dan perumahan untuk kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Kemampuan tersebut harus dibuktikan dengan sejumlah penghasilan yang diperoleh setiap bulan dari hasil pekerjaan baik sebagai PNS, pengusaha/wiraswasta, pedagang, petani maupun nelayan atau pekerjaan lainnya yang sah.

Sedangkan kemampuan batin adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis terhadap lebih dari seorang istri. Apabila syarat utama tidak mungkin dipenuhi, seorang suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Kemudian, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin Mahkamah Syar’iyah, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mahkamah Syar’iyah hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kalau salah satu syarat tersebut terpenuhi seorang suami sudah dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari satu orang meskipun istri atau istri-istri sebelumnya tidak menyetujui, Mahkamah Syar’iyah dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang.

Untuk memperoleh izin Mahkamah Syar’iyah harus pula dipenuhi syarat-syarat antara lain adanya persetujuan istri atau istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.  Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan. Persetujuan lisan dapat diberikan oleh istri di hadapan sidang Mahkamah Syar’iyah.

Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat pertimbangan hakim.  “Jadi, syarat untuk poligami itu tidak mudah,” terangnya. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!