Syariat Islam Tanggung Jawab Bersama

GEMA JUMAT, 14 DESEMBER 2018

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh Dr EMK Alidar SAg MHum, mengatakan, untuk menerapkan syariat Islam di seluruh Aceh membutuhkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat di seluruh Aceh, dan persamaan persepsi aparat penegak hukum terkait pelaksanaan syariat Islam.

“Dinas Syariat Islam Aceh tidak mungkin menjangkau pelaksanaan syariat Islam di seluruh Aceh tanpa dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya kepada Gema Baiturrahman.

Pada 2018 ini DSI Aceh menggelar rapat integrasi yang dihadiri aparat penegak hukum yang terkait penegakan syariat Islam seperti polisi, jaksa, hakim, wilayatul hisbah (WH) dari 23 kabupaten/kota. Rapat ini bertujuan untuk memperoleh rekomendasi demi memperbaiki kekurangan dalam penerapan syariat Islam, serta menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan syariat Islam yang selama ini masih terjadi perbedaan. Misalnya ada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dilihat dari sudut pandang Qanun Jinayat kasus tersebut merupakan perkara jinayat. Di sisi lain kasus tersebut bisa masuk Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

“Kalau dipakai Qanun Jinayat maka masuk ke Mahkamah Syar’iyah. Tapi kalau dipakai Undang-undang tentang Perlindungan Anak maka masuk ke Pengadilan Negeri. Ini saja belum sama persepsinya,” paparnya.

Dalam rapat integrasi tersebut juga mencuat persoalan kekurangan anggaran untuk melaksanakan syariat Islam. Ia mencontohkan adanya keluhan dari WH Aceh Utara yang tidak memiliki dana melaksanakan dana cambuk, seperti biaya panggung, pengawalan terdakwa, dan uang minum pada acara seremoni. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mendukung dan bersinergi bersama pihak terkait dalam penerapan.

Kepada masyarakat ia berharap menjaga akhlak anak-anak dalam keluarga. Anak beradab merupakan perilaku syariat. Dukungan masyarakat sangat diperlukan karena WH tidak mungkin mengawal penerapan syariat selama 24 jam. “Itu bentuk syariat, jangan dianggap syariat selalu cambuk,” tegasnya.

Kata Alidar, DSI Aceh akan terus berupaya dengan segala kemampuannya menyosialisasikan penerapan syariat Islam. Banyak program yang sudah dilaksanakan, beberapa di antaranya pembinaan imam meunasah dan hafiz setiap tahun dengan kuota 50 orang. Ia mengakui jumlah kuota itu sedikit sebab anggaran yang terbatas. Maka, pemerintah kabupaten/kota seyogianya mendukung kegiatan seperti itu agar dapat dilaksanakan di daerahnya masing-masing.

DSI Aceh melalui penceramahnya sudah turun ke sekolah-sekolah untuk menyosialisasikan pada saat apel.  Program tersebut diyakini cukup efektif karena bisa menjangkau orang banyak dalam sekali waktu.

Hal senada disampaikan Dr Fikri Sulaiman Ismail Lc MA. Menurutnya penyusunan regulasi seperti Qanun Jinayat merupakan kesuksesan awal penerapan syariat Islam di Aceh. regulasi itu merupakan upaya penghentian laju terjadinya kemaksiatan. Namun ke depan penerapan syariat Islam harus dilaksanakan dari masyarakat bawah hingga ke atas (bottom up). Perlu adanya sosialisasi qanun, serta mencari tahu sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap qanun jinayat, misalnya.

Ia mengapresiasi langkah DSI Aceh yang mulai turun ke sekolah menyosialisasikan syariat Islam. Akan tetapi, alangkah lebih baik lagi bila ditambah program-program lain, misalnya menyentuh kaum remaja, sehingga peduli syariat Islam.

Tantangan syariat Islam ada yang datang dari media luar Aceh. “Mereka mengkritik pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan tetapi seakan-akan memiliki agenda menjatuhkan syariat,” lanjut yang juga Kasi Penataan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturrahman ini.

Menurutnya, penerapan syariat Islam kafah akan membangkitkan masyarakat dari keterpurukan. Tidak lama lagi Aceh akan memiliki Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ia yakin qanun itu bisa mengurangi jumlah rentenir yang semakin menjamur. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!