Usaha Gilingan Daging Diharapkan Bersertifikat Halal

GEMA JUMAT, 11 JANUARI 2019

Pada awal 2017 masyarakat Aceh dihebohkan penemuan bakso hasil olahan dari bahan baku daging babi yang diperoleh pedagang dari Medan. Belajar dari kasus tersebut, Sekretraris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh Deni MT Candra mengimbau pengusaha gilingan daging maupun gilingan bakso di Aceh mengurus sertifikasi halal.

Menurutnya, sertifikasi halal usaha gilingan daging akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Sebab daging yang digiling di sana harus sudah terjamin jenis daging halal konsumsi bagi muslim. “Penggiling bakso tidak boleh menerima sembarangan daging,” ujarnya kepada Gema Baiturrahman.

Ia menambahkan,  sertifikasi halal akan mendorong pengusaha gilingan daging tidak menerima sembarangan daging yang belum jelas kehalalannya. Kalau gilingan daging digunakan menggiling jenis daging haram seperti babi, maka jenis daging halal seperti sapi menjadi haram dikonsumsi jika digiling di tempat yang sama.

Lebih lanjut, ia juga menyarankan usaha penggilingan daging hanya menerima daging dari rumah pemotongan hewan (RPH) bersertifikat halal atau memastikan daging yang diterima untuk digiling halal dikonsumsi. Jadi, pasokannya daging yang dioleh untuk berbagai jenis makanan jelas kehalalannya.

Ia mengatakan ada enam item yang dinilai dalam proses sertifikasi halal yakni bahan, proses, fasilitas, karyawan, penyimpanan, dan pendistribusian.  Ia mengakui waktu disosialisasikan pentingnya sertifikasi halal, tidak sedikit pengusaha mempertanyakannya. Mereka yakin makanan yang mereka produksi sudah halal.

Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman masyarakat bahwa kehalalan makanan tergantung pada kehalalan bahan bakunya. Padahal, selama proses pengolahan bahan baku, misalnya daging, kehalalan bahan pembantu dan bahan penolong sama pentingnya. Contoh bahan pembantu penyedap rasa makanan.

Akan tetapi, ketika dijelaskan bagaimana proses produksi makanan halal, masyarakat sadar bahwa selama ini proses produksi yang mereka lakukan belum halal. Misalnya telur, sebelum direbus atau digoreng kulitnya harus dicuci dulu agar tidak terkena najis berupa kotoran ayam.  “Alhamdulillah, sejak 2014 masyarakat yang sudah sadar pentingnya sertifikasi halal meningkat tajam,” terangnya.

Ia berharap pemerintah selalu mendukung agar produk apapun di Aceh bersertifikat halal. Katanya, makanan halal memiliki pasar yang luar karena semua orang bisa mengonsumsinya. Saat ini, di Jepang dan negara- negara di Eropa makanan halal sudah tren.

Hal senada disampaikan Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Aceh, Drs H Hamdan MA, yang didampingi Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam, Bidang Urais Binsyar, Muzakir SAg. Ia mengimbau pengusaha kuliner mengurus sertifikasi halal. “Kita meminta masyarakat membeli makanan berlabel halal dan melihat masa kedaluwarsanya,” paparnya.

Kepada orang tua ia mengharapkan agar memerhatikan jajanan anak di sekolah agar tidak mengonsumsi makanan yang mengandung boraks dan formalin. Terkadang pedagang pun tidak tahu bahwa ada formalin atau boraks terkandung dalam makanan yang mereka jual.

Ia mengatakan label halal tidak bisa diberikan kepada sembarangan produk kecuali sudah memenuhi standar halal. “Kita mengimbau penceramah menyosialisasikan pentingnya label halal pada setiap produk,” sambungnya.

Muzakkir menambahkan bahwa persoalan utama makanan di Aceh adalah kandungan boraks dan formalin dalam makanan. Padahal MPU sudah memfatwakan haram penggunaannya. Kedua jenis bahan tersebut dapat merusak kesehatan manusia yang efeknya dirasakan sekian tahun setelah dikonsumsi.

Ia menuturkan, ada kelemahan dalam proses audit makanan halal. Antrean produk untuk disertifikasi halal cukup banyak, sedangkan tenaga auditor kurang. “Kerja auditor kecil, tapi volume kerjanya  besar karena menyangkut seluruh produk, termasuk home industry,” tutupnya. Zulfurqan

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!