Pentingnya Produk Berlebel Halal

GEMA JUMAT, 18 JANUARI 2019

H. Ghufran Zainal Abidin, MA

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat AcehPUndang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan di Provinsi Aceh ada Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Hal ini sangat berkaitan dengan  juga diterbitkannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah diresmikan pada 10 Oktober 2017 yang lalu.

Karena itu, Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bukan melakukan diskriminasi pada produk yang tidak berlabel halal, namun justru hadir dalam memberikan kepercayaan kepada publik.. Ini pentingnya Undang-Undang dan Qanun, karena tidak kurang dari 75% barang konsumtif di Indonesia berasal dari impor. Simak wawancara singkat Wartawan Tabloid Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan Ketua Komisi VII DPR Aceh, Ustad H. Ghufran Zainal Abidin, MA

Bagaimana pengawasan DPR Aceh terhadap produk halal yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal?

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang diantara fungsinya melalukan Pengawasan Pembangunan dan Program Pemerintah, termasuk pengawasan terhadap Produk Halal di Aceh. Qanun atau peraturan daerah tersebut adalah mengatur tentang Sistem Jaminan Produk Halal untuk memastikan semua produk masuk ke kabupaten/ kota di Aceh teruji halalnya.

Apa kriteria produk halal yang boleh beredar di Aceh?

Ada bermacam kriteria penilaian produk halal yang boleh beredar di Aceh, terutama sekali menyangkut tiga hal yakni, halal zatnya, halal sifatnya, dan halal semua bahan yang digunakan dalam satu produk yang dipasarkan di Aceh itu.

Sanksi apa diberikan kepada pemilik lebel halal palsu?

 Pelanggaran ringan diberi peringatan 1-2 kali. Jika pelanggaran berat maka sanksi cabut izin Produksi usaha tersebut. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 tentang jaminan produk halal tersebut, juga mengatur tentang larangan serta sanksi bagi yang mengedarkan atau penjual produk lokal maupun produk luar untuk konsumen di Provinsi Aceh ini.

Qanun ini juga mengatur sanksi, kalau satu pruduk tidak diberikan lebel halal, bisa dikenakan sanksi, bisa dikenakan hukuman 6 bulan dan denda Rp 50 juta, apabila ditemukan makanan tidak berlabel halal ketika beredar di Aceh.

Lembaga berwewenang mengawasi setelah di keluarkan lebel halal oleh MPU?

Pemerintah Aceh melalui instansi terkait seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) harus melakukan razia berkala terhadap semua produk yang beredar di Aceh, baik produk lokal maupun produk dari luar. BPOM bersama unsur muspida plus MPU serta Pemerintah Daerah, akan bersama-sama meneliti semua produk sebelum diedarkan di pasar. Kemudian barulah diberikan label khusus halal secara kearifan lokal, bahwa produk tersebut sudah teruji penelitiannya dan halal dikonsumsi. Sementara produk yang sudah berstandar SNI maupun telah memiliki label halal dari MUI pusat, tidak lagi di labelkan. Pemerintah Aceh harus memberikan rasa aman bagi masyarakat memakai dan konsumsi produk halal.

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!