Peran MPU Mengawal Syariat Islam

GEMA JUMAT, 17 AGUSTUS 2018

Tgk. H. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Provinsi Aceh merupakan daerah yang berstatus istimewa. Khususnya dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam
bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diharapkan dalam pelaksanaan
syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dengan baik di semua
lini. MPU memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembangunan
moral dan akidah masyarakat. Karenanya, keberadaan ulama harus
bersinergi dengan pemimpin (Umara) dalam membangun daerah.
Pentingnya eksistensi ulama di tengah kehidupan umat secara otomatis membawa konsekuensi bahwa hidup matinya umat sangat tergantung bagaimana ulama dan begitu pula sebaliknya. Simak wawancara singkat Wartawan Tabloid Gema Baiturrahman Indra Kariadi dengan Tgk. H. Faisal Ali, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bagaimana Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh?

Peran majelis permusyawaratan ulama dalam membantu pemerintah sesuai dengan tupoksi daripada majelis permusyawaratan ulama berdasarkan qanun nomor 02 tahun 2009. Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu : Pertama, memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari’at Islam. Kedua, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan
daerah berdasarkan syari’at Islam. Ketiga, melakukan penelitian,
Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian
terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari’at Islam. Dan
Keempat, melakukan Pengkaderan Ulama.

Apa perbedaan fatwa dengan qanun?

Fatwa itu adalah tugas dari ulama, tapi belum menjadi hukum
positif dalam konteks regulasi. Tetapi dengan qanun itu menjadi sebuah pengakuan, hukum positif dalam melaksanakan sebuah produk hukum yang ada di Aceh ini. Jadi fatwa itu hanya menjadi produk ulama, sedangkan qanun sudah menjadi produk masyarakat seluruhnya.

Sejauhmana fungsi dan keberadaan MPU selama ini?

Majelis permusyawaratan ulama adalah mitra pemerintah, tentu
dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota harus memfasilitasi untuk terbentuknya MPU disetiap kabupaten/kota. Jadi kalau ada hal-hal yang belum terselesaikan mekanisme, ketentuan-ketentuan
yang ada belum sesuai, tentunya pemerintah kabupaten/kota itu
perlu memfasilitasi agar didaerah itu terbentuk majelis permusyawaratan ulama.

Apa solusi Abu terhadap masalah dialami MPU Kota Banda Aceh?

Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh berdasarkan
rekomendasi daripada rapat Forkompinda Kota Banda Aceh yang
sudah dituju kepada MPU Provinsi Aceh bahwasanya, musyawarah
yang sudah dilaksanakan itu tidak tepat, terjadi pro dan kontra. Hasil dari musyawarah dari Forkompinda Kota Banda Aceh untuk melaksanakan musyawarah ulang.

Kita berharap Pemerintah kota Banda Aceh agar secepatnya berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi terbentuknya Majelis Permusyawaratan Ulama di Kota Banda Aceh. Pemko Banda Aceh harus berdiri secara independen dengan tugasnya memfasilitasi sajan. Untuk itu, Pemko
secepatnya memfasilitasi pembentukan MPU di Kota Banda Aceh yang sudah lama vakum.

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!