Ketika Aceh Dikepung Aliran Sesat Tanggup Jawab Siapa

laput1
Masih ingatkah kita dengan proses pensyadatan kembali 100 orang lebih pengikut aliran sesat “Millata Abraham” oleh para ulama di masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, jumat April 2011 lalu?.
Prosesi penyahadatan kembali pengikut aliran sesat “Millata Abraham” yang disaksikan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Kapolda Irjen (Pol) Iskandar Hasan, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Tgk Muslim Ibrahim dan ratusan warga Banda Aceh.
Diawal tahun 2015 ini masyarakat Aceh dikejutkan dengan berbagai isu terkait dengan pendangkalan akidah dan penyebaran aliran sesat. Berawal dari terungkapnya aliran sesat Gafatar di Aceh Besar pada awal Januari, kemudian disusul dengan pengiriman paket gelap berupa buku dan CD kristenisasi ke rumahrumah warga hampir diseluruh Aceh. Selanjutnya pada pertengahan Januari rakyat Aceh kembali dihebohkan dengan aksi berani sepasang suami istri yang
melakukan aksi kristenisasi dikabupaten Aceh Besar.
Tidak sampai disitu, tanpa disadari Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) masuk ke Aceh sejak pertengahan 2014 dengan dibawa oleh mantan pengikut ajaran Millah Abraham. “Gafatar ini namanya saja yang baru, orangnya juga masih orang-orang lama. Orang Millata Abraham yang pernah disyahadatkan dulu. Modus yang dijalankan saja yang baru,” kata Wakil Ketua MPU Aceh, Teungku Faisal Ali, kepada media saat itu.
Tiga tahun lalu, Aceh pernah dihebohkan dengan munculnya Komunitas Millah Abraham(Komar). MPU kemudian menfatwakan
Komar sesat. Pemerintah Aceh selanjutnya resmi melarang kegiatan Komar lewat Pergub Nomor 9 Tahun 2011. Kala itu, 139 pengikut Komar yang mayoritas mahasiswa sempat diamankan polisi, kemudian disyahadatkan secara massal di Masjid Raya Baiturrahman pada 22 April 2014. Sebagian di antara mereka sempat diproses secara hukum dengan sangkaan penistaan agama, namun belakangan dibebaskan.
Sebagai masyarakat Aceh dan warga negara Indonesia kita sangat prihatin dengan masih adanya upaya-upaya penyiaran agama kepada orang atau umat yang sudah beragama di tengah masyarakat. Lebih-lebih lagi ketika dikaitkan Aceh sebagai sebuah daerah Otonomi bersyariat Islam. Pada dasarnya, Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu penyebaran agama . Akan tetapi,
hendaknya penyebaran agama tersebut ditujukan kepada mereka yang belum beragama, yang masih terdapat di Indonesia, agar menjadi pemeluk-pemeluk agama yang yakin.
Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Aceh, H. Juniazi yahya, Sag MPd mengatakan bahwa aecara nasional sudah ada aturan tentang mengatur pendirian rumah ibadah, yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 09 tahun
2006 disana diatur syaratsyarat pendirian sebuah rumah ibadah, untuk konteks kita di Aceh juga harus megikuti SKB Menteri tersebut dan juga amanah Undang-Undang no 11 tahun 2006. Di Aceh juga sudah ada, peraturan gubernur tentang pendirian rumah ibadah peraturan gubernur nomor 25 tahun 2007, sudah diatur
tentang bagaimana tata cara pendirian rumah ibadah.
Sudah seharusnya Aceh mengatur sebuah qanun tentang persoalan aliran sesat ini dan soal penyiaran agama, kita berharap aliran sesat yang dilakukan oleh sebahagian orang yang terjadi di Aceh bisa terminalisir. Jika nanti ada aturan atau qanun tentang pendangkalan aqidah, kita harapkan kepada pelaku penyiar agama, penyebar aliran sesat bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Selama
ini persoalan aliran sesat, kemudian penyiaran agama tidak
adanya aturan hukum yang tegas oleh pemerintah Aceh, sehingga
kekosongan hukum yang ada dimamfaatkan oleh sebahagian
orang untuk menyebar agama lain atau aliran sesat.
Pada dasarnya, seluruh masalah pendirian rumah ibadah dan masalah hak azasi pelaksanaan ibadah telah diatur oleh undang-undang. Bila dilaksanakan tidak sejalan dengan undang-undang, maka yang terjadi selanjutnya adalah potensi konflik dalam masyarakat.
Sementara itu, pemilik power untuk menegakkan peraturan dan perundang-undangan adalah Pemerintah Daerah itu sendiri. Ketegasan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan karena SKB 2 Menteri pada dasarnya mengatur masalah sosial kemasyarakatan,
bukan masalah keyakinan individu beragama. Disinilah point pentingnya, bahwa Pemerintah Aceh dan DPRA jelas, yaitu sebagai
perpanjangan tangan negara, berperan untuk menjaga ketentraman
beragama bagi para pemeluknya.Marmus/Dbs