Ekonomi Syariah Sistem Penyelamat

Dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke VI yang digelar di Yogyakarta 8-11 Februari 2015 lalu menghasilkan dua rekomendasi bidang ekonomi. Rekomendasi pertama, mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk membuat Undang-Undang yang mengatur sistem perekonomian nasional dengan menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional.
Rekomendasi kedua, mendesak pemerintah untuk mendirikan lembaga keuangan atau permodalan syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta memperbesar peran pemerintah untuk mengembangkan industri hulu yang berpihak kepada ekonomi umat dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan den energi.
Dua rekomendasi bidang ekonomi tersebut sebetulnya sudah banyak diwacanakan pada forum-forum diskusi. Bahkan, soal menjadikan sistem ekonomi syariah menjadi bagian sistem ekonomi nasional sudah mulai dicanangkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa. Presiden SBY pada Ahad, 17 Nopember 2013 di Silang Monas, Jakarta mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!).
Presiden SBY menilai sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia. Pasalnya, saat perekonomian dunia mengalami gejolak, ekonomi syariah terbukti mampu bertahan. Presiden SBY mengatakan pada era globalisasi seakan-akan semua perekonomian dunia harus diintegrasikan dalam suatu sistem global sehingga ketika ada satu negara yang mengalami masalah dengan ekonominya, itu akan berimbas pada negara-negara yang lain. Perekonomian syariah, tambah Presiden, tidak berjarak dari sistem riil sehingga terhindar dari aksi spekulan yang acapkali menimbulkan gejolak pada sistem keuangan dunia.
Penilaian Presiden SBY akan tangguhnya perekonomian syariah ini memang sesuai dengan fakta. Perbankan syariah yang merupakan instrumen ekonomi syariah begitu kuat menahan dampak akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 1998. Pada saat kebanyakan bank konvensional mengalami kebangkrutan akibat krisis ekomomi, Bank Muamalat yang ketika itu merupakan satu-satunya bank syariah mampu bertahan.
Bank konvensional yang bangkrut tersebut kemudian dibantu pemerintah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 650 triliun. Bantuan tersebut sepenuhnya diberikan ke bank konvensional.
Kemudian, krisis ekonomi kembali terjadi pada 2008 silam. Kali ini jangkauannya lebih luas hingga ke Eropa dan Amerika Serikat. Lagi-lagi bank syariah mampu bertahan dari terpaan krisis. Tidak hanya bertahan, aset bank syariah bahkan mengalami perkembangan yang signifikan.
Dari fakta di atas rasa-rasanya sudah cukup bagi pemegang kebijakan untuk menjadikan ekonomi syariah ini sebagai sistem ekonomi nasional. Payung hukum berupa Undang-Undang tentu sangat dibutuhkan untuk menjamin penerapan ekonomi syariah.
Pemerintah Pusat juga segera mengagendakan pendirian bank syariah BUMN. Juga mendorong pemerintah daerah untuk mendirikan bank syariah BUMD hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Pendirian bank syariah milik negara ini tentunya harus fokus memberi pelayanan pembiayaan atau peminjaman usaha bagi kalangan menengah ke bawah. Jika ini terjadi maka tentunya dapat memajukan perekonomian umat.
Selain itu, wakaf yang juga salah satu instrumen ekonomi syariah harus menjadi perhatian pemerintah. Selama ini wakaf belum lah dikelola secara baik dan profesional. Padahal jika wakaf ini dikelola secara profesional, maka ini akan menjadi sumber dana yang tentunya dapat menggerakan perekonomian umat.
Di negara-negara Timur Tengah, wakaf tidak hanya berupa masjid, kuburan, dan lembaga pendidikan saja. Di sana wakaf bisa berupa mal, hotel, atau pun properti lainnya. Pemasukan dari sewa mal ataupun hotel ini kemudian dikelola untuk program-program kesejahteraan umat. Nah, ini yang harus dicontoh Indonesia. *Ibnu Syafaat