Pimpinan Media Online Harus Orang yang Kompeten

Imran Joni, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh
Apa syarat untuk mendirikan media online yang sesuai dengan standar SPS atau Dewan Pers?
Bagi SPS semua sama, artinya sekarang ini sudah masuk dalam undang-undang pokok pers No 40 tahun 1999, itu termasuk media cetak dan online. Yang tidak termasuk TV dan radio karena mereka punya organisasi sendiri. Syaratnya  pendiriannya, mereka harus Perusahaan Terbatas (PT,  karena itu menyangkut dengan produk hukum di Indonesia yaitu berupa PT, Koperasi dan Yayasan. Dan sekarang banyak media online di Aceh ini yang masih CV, dan itu tidak bisa lagi, dan untuk Aceh sudah kita sosialisasikan karena masih banyak yang CV agar segera mendirikan PT, namun karena undang-undangnya juga masih baru, maka saat ini kta masih  tahap sosialisasi.
Dan kita masih terus menghimbau agar media-media online itu untuk segera mendirikan PT. Saya anjurkan PT, karena kalau yayasan dan koperasi itu lebih rumit.
Berapa jumlah media online di Aceh yang terdaftar?
Saat ini di Aceh ada sekitar 18 media online yang terdata di kita, dan mereka rata-rata masih CV, ada beberapa yang sudah PT dan sudah mendaftar ke SPS, nanti kita kirim ke Jakarta agar meraka mendapatkan nomor serialnya.
Kalau tidak mendaftar bagaimana?
Itu nanti mereka akan berhadapan dengan hukum, ketika ada permasalahan hukum kita tidak bisa advokasi, dan akan ada sanksinya, tapi kita berikan peluang untuk mereka agar mendaftar.
Kapan batas akhir mendaftar?
Belum kita tetapkan, mungkin bisa hingga setahun kedepan. Tapi kita terus menghimbau.
Standar pemberitaan di media online, sehingga media itu dianggap profesional bagaimana?
Itu sama dengan media lain, tetap mengacu pada Kode Etik Jurnalistik KEJ) dan undang-undang pokok pers No 40 tahun 1999, dan juga standar kompetensi wartawan.
Apalagi sekarang sangat mudah untuk mendirikan media online,  makanya dari kita meminta agar pemimpin media online itu harus orang yang benar-benar kompeten dan utama, kalau bukan begitu, nanti kalau ada masalah hukum siapa yang bertanggungjawab. Dan sekarang kita harapkan media online itu ada media cetaknya juga, sedangkan kalau cetak sekarang semua ada onlinennya.
Apakah media-media online di Aceh sudah profesional?
Belum, artinya ada beberapa pemberitaan dari media online kemarin kita dapat komplen dari narasumber, ada pemberitaan yang tidak berimbang, kemudian ketika ada pemberitaan, mereka menarik balik beritanya, sehingga hilang begitu saja,  padahal tidak boleh begitu, itu yang  tidak kita harapkan.Abi Qanita