13 Maret 2020

KEPALA NEGARA DAN WEWENANGNYA

GEMA JUMAT, 13 MARET 2020

Oleh M. Hasbi Amiruddin (Guru Besar UIN Ar-Raniry)

Ada dua istilah yang hampir mirip fungsinya dan kadang-kadang kedua fungsi ini dijabat oleh satu orang yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara dengan kepala pemerintahan itu pada dasarnya adalah berbeda dan sering dipisahkan. Tetapi disini pembicaraannya mengikuti para pakar yang menyatukan dua wewenang itu pada satu pemimpin seperti dianut bangsa Indonesia. Dan di sini tidak diskusikan negara yang bersistem monarkhi, tetapi hanya fokus pada pemerintahan berbentuk republik.

Dalam pemerintahan republik, rakyat akan menentukan sendiri siapa dan bagaimana kepala negara yang diinginkan. Karena fakus pada pemerintahan demokratik, maka kepala negaranya juga berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis pula. Hal sejalan dengan ajaran Islam, bahwa tidak ada individu dari keturunan atau dari kelas sosial tertentu yang harus menjadi seorang pimpinan negara. Wewenang itu dilimpahkan kepada seluruh rakyat siapa yang dapat dipercayai untuk memimpin mereka.

Ketika kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, pemberian kekuasaan dengan tujuan agar pemerintahan menyelenggarakan negara sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Jadi kepala negara disini selain mendapat kekuasaan dari rakyat pemerintahan harus mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat, jika tidak, maka kepala negara tersebut dapat diberi sanksi oleh rakyat.

Dalam khutbah pertama Abu Bakar sebagai khalifah menyatakan, bahwa dia telah mendapatkan kekuasaannya dari rakyat yang meminta untuk menerapkan Al-Qur’an dan Sunnah, karenanya selama berpegang kepada keduanya, dia dipertahankan dan didukung, tetapi jika dia menyimpang dari kedua aturan pokok, dia harus di pecat.

Dari khutbah ini dapat diambil kesimpulan, bahwa kepala negara Islam dapat dijatuhi sanksi oleh rakyatnya, jika kepala negaranya telah berjalan tidak sejalan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya berarti juga telah menyimpang dari kehendak rakyat, karena pada dasarnya rakyat mendirikan negara Islam itu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan keinginan rakyat yang sesungguhnya termasuk dalam mencalonkan kepala negaranya. Hal ini memang menjadi problema besar, karena apakah mungkin diadakan pemilihan langsung oleh rakyatnya yang kadang-kadang penduduk dari negeri itu telah mencapai ratusan juta. Persoalan lain adalah di kalangan masyarakat yang sedang berkembang yang sebagian besar anggota masyarakatnya masih buta huruf, akan kesulitan untuk menentukan keinginan rakyat yang sebenarnya jika kita ingin menggunakan cara-cara pemilihan seperti dilakukan di negara-negara demokrasi Barat yang masyarakatnya relatif terpelajar. Karena ada yang berusaha mendapatkan keuntungan oleh kelompok tertentu yang dominan di kalangan orang terpelajar yang turut campur dan mempengaruhi pikiran masa rakyat yang kurang terpelajar, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan suara hati mereka yang sebenarnaya.

Dalam keadaan semacam itu dan terutama selama rakyat tetap berada dalam keadaan bodoh satu-satunya metode langsung untuk mengikutsertakan rakyat dalam menanggulangi persoalan-persoalan mereka sendiri adalah melalui sistem yang dimulai dari bawah, seperti biasa dilakukan negara-negara demokrasi umumnya. Kendatipun demikian pemilihan langsung atau perwakilan tentu tergantung kondisi negara yang bersangkutan.

Tentang syarat-syarat seseorang boleh menjadi kepala negara, pakar negara Islam, Fazlur Rahman, membuat syarat hanya kuat dalam mengendalikan politik dalam negara. Hal ini tentu penting sekali karena bagaimanapun dalam sebuah negara sering berkumpul bermacam kepentingan, baik yang berhubungan dengan ekonomi, politik aliran bahkan ras. Tanpa kemampuan mengendalikan hal ini negara tidak pernah mampu menciptakan persatuan dan kesatuan, bahkan sangat mungkin persatuan akan terkoyak-koyak dengan ide perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Dan itu akan mengakibatkan negara tidak pernah kuat baik secara politik maupun secara ekonomi. Syarat yang dianggap penting lagi adalah memiliki jiwa pengabdian yang murni dan jauh dari keinginan berkuasa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *