KEDUDUKAN ULAMA DALAM NEGARA

GEMA JUMAT, 21 FEBRUARI 2020

Oleh. Prof Dr M Hasbi Amiruddin, MA

Ada yang berpendapat bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibebankan kepada ulama. Bahkan ada yang memberikan kekuasaan lebih dominan lagi kepada ulama yaitu boleh memveto rencana undang-undang yang diajukan oleh Legislatif atau pemerintah, jika rencana undang-undang tersebut bertentangan dengan keyakinan yang dianut oleh ulama. Anggapan ini terjadi karena mereka menganggap ulama lebih mengerti dari kelompok masyarakat lain sehingga ulama dianggap seperti suatu kelompok masyarakat yang lebih tinggi derajatnya dari masyarakat biasa. Selain itu kelompok ulama sering lebih mendapat penghargaan dalam masyarakat Islam sehingga di masyarakat tertentu ulama merasa mempunyai hak untuk itu. Bahkan tidak jarang didapati anggapan di sejumlah umat Islam, bahwa ulama itu seperti maksum, tidak mungkin berbuat dosa, dan karena itu pasti benar terhadap segala tindakakannya.

Sikap pengkultusan ulama mungkin terbentuk karena sesuai dengan fungsi ulama sendiri dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat muslim. Kebanyakan para ulama bertindak sebagai guru agama dan sering pula memimpin upacara keagamaan dalam masyarakat, seperti imam shalat, memimpin upacara perkawinan, upacara kematian bahkan juga sering menjadi pemimpin lembaga sosial dalam pembangunan keagamaan. Hal itulah yang sering telah membawa para ulama ini begitu suci dalam pandangan masyarakat Islam. Sikap masyarakat seperti ini telah mengakibtkan ulama mempunyai kekuasaan informal yang kadang-kadang dapat digunakan dalam memenangkan politik. Hal ini pula dapat mengarah kepada terbentuknya sebuah kekuasaan informal pada ulama, karena ulama sebagai pemimpin dalam bidang agama merasa berkewajiban untuk melakukan amal makruf dan mencegah kemunkaran. Komitmen terhadap aktivitas mencegah kemungkaran telah memuculkan para ulama kepermukaan untuk berdiri di depan umat yang kadang-kadang juga berhubungan dengan masalah-masalah politik.

Terlepas dari keyataan penghormatan masyarakat terhadap ulama dan konsekuensinya dalam bidang politik, Ibnu Taimiyah memberi peran ganda kepada ulama. Dalam jenjang kekuasaan ulama dipercayakan mengemban dua fungsi yaitu menafsirkan hukum-hukum syariat dan merumuskan administrasi keadilan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa dalam konsep Ibn Taimiyah, ulama itu termasuk dalam kelompok perumus undang-undang. Sementara umara dipercayakan mengemban tugas menunjang berlakunya hukum-hukum. Kedua kelompok ini, ulama dan umara itulah, menurut Ibn Taimiyah yang digambarkan oleh Al-Qur’an sebagai Ulu al-Amr.

Berbeda dari Ibnu Taimiyah, menurut Fazlur Rahman, tugas membuat undang-undang dalam sebuah negara, bukan tugas ulama. Tugas membuat undang-undang tetap merupakan tugas para wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Badan Legislatif. Menurut Fazlur Rahman, anggapan para ulama yang menyatakan bahwa persoalan legislatif dalam Islam merupakan tugas yang dibenbankan kepada para ulama bukan saja salah, tetapi juga sekaligus menginkari kebenaran adanya proses pembentukan hukum Islam yang dikenal dalam sejarah. Dalam sejarah Islampun menurut Fazlur Rahman tidak pernah terjadi bahwa para ulama membuat undang-undang. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa yang membentuk hukum Islam adalah para penguasa dan bukan ahli-ahli fikih.

Dengan pernyataan ulama bukan sebagai pembuat undang undang tidak berarti ulama tidak mempunyai tugas apapun dalam sebuah negara Islam. setidak-tidaknya ada dua tugas utama. Pertama, ulama berfungsi sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah baik kepada legislatif maupun eksekutif. Nasihat dari ulama itu sangat diperlukan, termasuk dalam menjelaskan beberapa istilah teknis di bidang undang-undang, agama, pemerintahan dan hukum. Kedua, tugas ulama adalah menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat. Kepemimpinan di bidang keagamaan ini akan membantu menciptakan dan menyusun gagasan ijtihad.  Ketika hasil ijtihad telah menjadi ijma’ di dalam masyarakat, maka kesepakatan pendapat tersebut dituangkan dalam bentuk undang-undang oleh wakil-wakil rakyat. Undang-undang atau peraturan hukum seperti itulah yang secara sempurna merupakan hukum Islam yang kemudian diterapkan dalam menata kehidupan masyarakat dan negara.

 Guru Besar UIN Ar Araniry Darussalam Banda Aceh

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *