10 April 2020

Covid 19, Uji Sikap Relawan dan Dermawan Kita

JUM’AT, 10 APRIL 2020

Untuk membantu penanganan pandemi Covid-19, pemerintah telah merekrut sebanyak 17.190 relawan medis dan non-medis. Tentu, Krisis covid 19 ini telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya di sektor kesehatan saja tapi, sosial, ekonomi dan sektorsektor lainnya. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari musibah ini. Sebagai contoh misalnya, bagaimana pemerintah memperbaiki manajemen dan pelayanan kesehatan, membangun jejaring sosial dan ketahanan ekonomi. Dampak lainnya dari krisis ini adalah tumbuhnya kedermawanan (fi lantropi) dan kerelawanan. Bermunculan kelompok relawan baru berinsiatif menggalang bantuan untuk yang terdampak covid 19.

Indonesia dinobatkan menjadi negara paling dermawan di dunia menurut survei Charities Aid Foundation (CAF). Peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks perilaku dermawan termasuk salah satu yang tertinggi di mana pada 2016 masih menduduki posisi tujuh. Indeks kedermawanan terdiri dari tiga indikator penilaian yakni donasi uang, partisipasi sebagai relawan, dan ke sediaan membantu orang asing. Meskipun mempunyai nilai indeks yang sama dengan Australia, Indonesia lebih unggul dalam dua hal yakni donasi uang dan partisipasi sebagai relawan.

Sebagai Negara paling dermawan di dunia, pemerintah telah menerima sebanyak Rp 82,9 miliar sumbangan dari seluruh lapisan masyarakat. Sumbangan tersebut juga digunakan untuk membantu penanganan Covid-19 di tanah air. Kemudian, bagaimana dengan sumberdaya relawan dan kedermawanan ini dapat dikelola dengan baik. Bagaimana pula sinergi dengan negara? Hal pertama dilakukan Pemerintah Aceh yaitu membuka dua Posko Siaga Wabah Virus Corona pada Minggu, 26 Januari 2020, malam. Kedua posko itu masing-masing berada di Dinas Sosial (Dinsos) Aceh, Banda Aceh, dan di Kantor Penghubung Aceh di Jakarta. Sejak itu Pemerintah Aceh secara rutin menjalin kontak langsung dengan 12 mahasiswa Aceh di Wuhan. Semua informasi terkait kondisi mahasiswa secara transparan dipublikasikan pemerintah. Kemudian, penerapan status jam malam.

Maklumat yang ditandatangani oleh seluruh unsur Forkopimda Aceh ini merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan penanganan covid-19, dan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, tanggal 31 maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sepekan berjalan, forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh mencabut Maklumat penerapan Jam Malam yang sebelumnya dikeluarkan bersama pada Minggu (29/3) lalu. Pencabutan penerapan Jam malam itu tertuang dalam Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019, hari ini Sabtu (4/4). Masker dan Sarana Cuci Tangan Surat edaran Presiden Jokowi yang merujuk kepada kebijakan WHO telah meminta kepada semua masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan tangan. Sayang nya, saat ini langkah untuk mendapatkan masker di seluruh wilayah Aceh relatif sulit. Kalaupun ada, harganhya tidak terjangkau oleh masyarakat.

Guna mengatasi hal ini, Forum LSM meminta agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota mau membantu menyediakan masker sederhana sesuai standar kesehatan kepada masyarakat. “Kita berharap seharusnya adalah anggaran dari APBA dan APBK yang diplot untuk membeli masker bagi masyarakat,” kata Sudirman, Direktur Forum LSM Aceh.

Mencari masker di pasaran hari ini, menurut Sudirman, sudah sangat sulit. Bahkan untuk masyarakat di pedesaan, masker menjadi barang yang langkah. Padahal ancaman penyebaran virus corona atau Covid-19 sudah sangat nyata.

Hal yang sama juga terjadi untuk cairan tangan ( hand sanitizer). Keberadaannya di Aceh seakan sirna ditelan masa. Oleh karena itu, Forum LSM mengusulkan agar Pemeintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ kota bertindak cepat mengatasi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap dua bahan tersebut.

“Bila perlu, Pemerintah Aceh dan Pemerinta Kab/kota menyediakan sarana pencuri tangan lengkap dengan sabun di tempat-tempat umum, sehingga setiap saat masyarakat dapat menggunakannya,” tambah Sudirman.

Di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara dan hampir semua wilayah di Pulau Jawa, pemerintah Daerahnya sudah turun tangan untuk mangatasi kelangkaan masker dan cairan pencuci tangan ini. Malah di Medan, sarana untuk cuci tangan telah tersedia di beberapa tempat, lengkap dengan detergent. Di Aceh, kebijakan itu belum berjalan merata. Forum LSM menghimbau agar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota cepat turun tangan membantu tersedianya sarana ini. Dengan demikian upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 berjalan lebih masif.

Aceh Siap Cairkan BTT Rp118 M Plt Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT menegeaskan, bahwa Pemerintah Aceh telah membersiapkan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh. Jika tidak mencukupi, Nova menegaskan masih ada anggaran dari koridor lain yang bisa digunakan.

“Kita memiliki BTT sebesar kurang lebih Rp118 miliar untuk mendukung upaya penanganan Covid-19 ini. Kemarin, berdasarkan permintaan Dinas Kesehatan, saya sudah mencairkan sebesar Rp30 miliar. Nantinya, jika dana BTT tidak memadai, maka sesuai Inpres RI nomor 4 tahun 2020, Presiden telah memerintahkan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran,” kata Nova.

“BTT adalah koridor pertama, jika tidak juga cukup, maka kita akan menggunakan koridor kedua, yaitu Inpres 4 2020 ini dan akan kita bahas bersama dengan DPRA. Ada ruang fi skal sebesar Rp400 hingga Rp500 miliar. Jika ini juga tidak cukup, maka masih ada koridor lain, yaitu APBA Perubahan. Kesemua ini, tentu akan kita sikapi atau kita belanjakan secara proporsional tidak boleh serampangan, arus sesuai aturan dan payung hukum yang ada,” sambung Nova.

Sementara itu, terkait dengan Jaring Pengaman sosial. Nova menegaskan, saat ini Pemerintah Aceh sedang mengkonsolidasikan dengan program di Kementerian Sosial dan Kementerian dan lembaga terkait lainnya. “Terkait social safety net, kita sedang mengkonsolidasikan apa yang menjadi program nasional dari bersama Kementerian Sosial dengan kementerian dan lembaga lain, saat ini kita sedanng mengkonsolidasikan dengan apa program pemerintah Aceh. Untuk PKH saja kita sudah memiliki data nama dan sesuai alamat atau by name bay addres kemudian besaran bantuannya juga sudah ada,” kata Nova. Plt Gubernur menambahkan, berdasarkan data di Dinas Sosial, untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekitar 5 ribu.

Tapi, data yang terdampak Covid-19 terutama UMKM, data per hari ini mencapai 35 ribu. “Kita sedang mencari subtitusi untuk menutupi kekurangan ini, maka kita sedang mempelajari payung hukum karena skemanya ada dana APBN, APBA, CSR dan ada sumbangan publik. Apakah ini dimungkinkan dalam peraturan perundangan-undangan, karena pemerintah tentu harus melakukannya sesuai koridor hukum, tidak boleh serampangan,” ujar Nova. Marmus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *