Memperkuat Eksistensi Wali Nanggroe

GEMA JUMAT, 29 NOVEMBER 2019

Keberadaan Jabatan Wali Nanggroe di Provinsi Aceh memberi nuansa baru bagi Aceh, dimana fungsinya adalah memersatukan masyarakat Aceh, supaya lestari adatnya dan bersatu masyarakatnya.  

Jabatan Wali Nanggroe yang dipegang Tengku Malik Mahmud Al-Haythar untuk kedua kalinya mulai ada issu miring dan kontra tentang fungsinya tidak optimal.

“Hemat saya, kehadiran Wali Nanggroe, secara individual belum memberi manfaat yang aktual terhadap berbagai problematika masyarakat,” ungkap Dosen dan Peneliti, Dr H Fuad Mardhatillah, MA Phils.

Menurutnya, secara institusional atau kelembagaan juga belum terkonsepsikan secara tepat. Disatu sisi, benar bisa berperan secara signifikan dalam konteks persoalan-persoalan politik, sosial, budaya dan agama Rakyat Aceh.

Sementara disisi lain sambung Fuad Mardhatillah, Wali Nanggroe juga tidak berperan apapun, secara khas, dalam hubungan dengan sistem Pemerintahan Aceh saat ini. Wali Nanggroe hanya menjadi penonton, yang tidak memiliki kewenangan apapun dalam hubungan dengan pemerintahan.

“Hemat saya, Wali Nanggroe sendiri nampak sepertinya bingung, apa yang musti dijalankan secara optimal. Peran apa yang perlu dimainkan, sejauh ini tidak nampak ikut berkontribusi bagi kesejahteraan Rakyat Aceh,” tambah dosen dan peneliti tersebut.

“Qanun Wali Nanggroe perlu dikaji ulang secara lebih fungsional, tentang lembaga Wali Nanggroe, agar kedepan dapat berperan optimal, baik terhadap upaya-upaya bagaimana agar ikut bertanggungjawab terhadap masa depan Rakyat Aceh dan juga terhadap peran-peran yang berhubungan ketat dengan sistem dan tata kelola Pemerintahan Aceh,” lanjut Dr H Fuad Mardhatillah.

Secara teknis yuridis tentang Wali Nanggroe Aceh diatur dengan Qanun Aceh No.8 Tahun 2012, secara independen, konsisten dan koheren serta sinergis dengan fungsi pembangunan hukum, serta melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat Aceh yang masih hidup.

Tugas dan fungsi Wali Nanggroe sudah jelas diatur dalam Qanun Aceh tersebut yang dirubah dengan QA No 9 Tahun 2013 yang kemudian dirubah lagi dengan QA tentang Lembaga Wali Nanggroe pada tahun 2019.

“Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 QA telah diatur belasan tugas dan fungsi Wali Nanggroe. Namun dalam perspektif pelayanan publik, tugas memberikan pandangan, arahan dan nasehat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga-lembaga lainnya. Tugas ini menurut kami adalah tugas yang penting guna mewujudkan pemerintahan yang harmonis,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr H Taqwaddin Husin SH SE MS.

Menurutnya, harmonisnya hubungan antara Pemerintah Aceh dan DPRA serta dengan lembaga-lembaga lain di Aceh penting diwujudkan sebab dengan adanya hubungan yang mesra maka jalannya roda pemerintahan akan lancar guna mempercepat kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Fakta terjadi lanjutnya, pernah terjadi disharmoni antara DPRA dengan Pemerintah Aceh terkait pembahasan APBA. Dalam kasus ini, tampaknya WN kurang terlibat untuk memberikan arahan dan nasehat guna menengahi pihak Eksekutif dan Legislatif yang “bertikai”. Begitu juga dengan terjadinya kisruh antara Majelis Adat Aceh Hasil Mubes versus Pemerintah Aceh, juga tampaknya Wali Nanggroe tidak aktif berperan memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemerintah Aceh, sehingga masalahnya diadukan ke Ombudsman RI Aceh, dan bahkan bergulir hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Adanya fakta ini mengindikasikan maaih lemahnya peran Wali Nanggroe dalam menjalankan perannya,” tambah Taqwaddin Husin.

Ombudsman RI Aceh tahun 2019 melakukan kajian khusus terhadap implementasi tugas dan fungsi keberadaan Wali Nanggroe terkait dengan peran memberikan arahan, pandangan, dan nasehatnya. “Hasil kajian tersebut kami menyarankan bahwa tugas dan fungsi eksistensi Wali Nanggroe harus diperkuat,” ungkap Taqwaddin Husin.

Namun faktanya akhir-akhir ini lanjutnya, masyarakat sudah mulai skeptis dengan Wali Nanggroe dan menganggap ini lembaga yang tidak penting. Tidak hanya masyarakat, Pihak Pemerintah Aceh saat ini juga tampaknya  menempatkan Wali Nanggroe pada posisi yang lemah.

“Selain itu, jika kita cermati porsi alokasi APBA untuk Lembaga Wali Nanggroe, ternyata sebagian besar anggaran tersebut digunakan bukan untuk kepentingan kegiatan Wali Nanggroe,” pungkasnya. (Jannah)

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!