Qanun Syariat Islam bukan Sekadar Simbol

GEMA JUMAT, 15 NOVEMBER 2019

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seperti pakaian bagi masyarakat Aceh. Kendati demikian, masih ada tindakan-tindakan oknum yang menyeleweng hukum syariat. Dengan adanya qanun-qanun syariat sebagai dasar hukum di Aceh, tentunya tindakan-tindakan penyelewengan dapat lebih terminimalisir.

 “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah bergulir ke arah yang tepat walaupun belum sepenuhnya berjalan seperti yang kita inginkan. Ini tidak seperti membalikkan telapak tangan,” jelas  Dr Fikri Sulaiman Ismai Lc. MA,  Kepala Seksi Perundang-undangan Dinas Syariat Islam Aceh, kepada Media Tabloid Gema baiturrahman, Kamis (14/11) kemarin.  

Menurut Fikri, perkembangan zaman yang semakin maju, baik di bidang pengetahun maupun teknologi membuat khawatir para orang tua, guru dan masyarakat dalam menjaga  sekaligus dan mengawassi generasi ke arah yang lebih baik.

Menurtnya, pengaruh teknologi dan pergaulan bebas sangat besar kemungkinan membawa generasi kearah negatif. “Menghadapi tantangan ini, tentulah perlu langkah-langkah antisipasi cepat untuk menyelamatkan generasi dengan berbagai kebijakan seperti  qanun hukum  Jinayat dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.

Dalam upaya untuk menampilkan wajah masyarakat Islami yang sesungguhnya di berbagai sektor kehidupan. Fikri menawarkan, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah mulai meluas mencakup sektor-sektor seperti perekonomian Islam, kehidupan keluarga dan lain-lain.

Ia mengatakan, keseriusan pemerintah tentang menanggapi persoalan syariat di Aceh sudah dibuktikan pada akhir November 2018 lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam ketentuan tersebut, tiga tahun setelah beleid syariah ini sah, seluruh lembaga jasa keuangan (LJK) di Provinsi Aceh mesti menganut prinsip syariah.

Qanun sebagai Patron

“Dengan penetapan qanun LKS pada 31 Desember 2018 tahun lalu, seluruh lembaga keuangan di Aceh tentu di haruskan menjadikan qanun ini sebagai patron, mulai dari lembaga keuangan seperti bank, tentu hrs mengadopsi qanun ini, bahkan lembaga pengkreditan lainnya seperti leasing, juga harus ikut qanun ini,“ papar Irpannusir Rasman SE S.Ag, M.Si,  Anggota Dewan Perawakilan Rakyat Aceh dari Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh ini.

Menurut  Sekretaris Pengurus Wilayah Provinsi Aceh ini, untuk memberlakukan qanun tersebut tidak mudah butuh proses yang panjang yang harus dilewati. “DPRA punya tugas, salah satunya adalah bidang pengawasan, kita apresiasi kepada lembaga yang sudah mulai ancang-ancang untuk memberlakukan sistem syariah ini dalam semua sektor,” ujarnya.

Ia menambahkan, qanun tentang hukum keluarga diperlukan uji publik, sejauh mana qanun ini akan diterima oleh masyarakat, jika lebih banyak mudharatnya tentu harus dipikirkan untuk menerapkannya, jangan setelah membuat keluarga baru tetapi menghancurkan keluarga yang lama terbina dengan baik, memang qanun ini baru di bahas 50 item dari 200 item yang akan di bahas. Kedepan harus melihat kondisi qanun yang cocok dibahas berdasarkan masalah yang berkembang di masyarakat.

Aspek Kehidupan Riil

Berbeda halnya dengan Ketua Programm Studi  Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Ar Raniry,  Dr Khairani MA, ia berpandangan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih perlu kajian mendalam. Masih belum menyentuh ke asfek kehidupan riil masyarakat.

“Pelaksanaan Syariat Islam masih 25 persen, hanya sebatas qanun. diharapkan Qanun LKS bukan hanya sekedar simbol atau pemberitaan tapi perlu pelaksanaan yang tepat sesuai hukum syariat,” kata Dr Khairani MA.

Ditambahnya lagi, dalam qanun keluarga ternyata lebih menggaung tentang poligami, bukan hal lain yang substansi lebih utama untuk ketahanan dan keharmonisan keluarga.

Agar Syariat Islam berjalan seperti harapan, tentunya harus ada hubungan yang romantis antara Pemerintah, DPRA, DSI dan masyarakat. “Kerjasama DPR dengan DSI sudah bagus, namun  perlu penelitian lebih mendalam dan komprehensif untuk pembuatan naskah akademik qanun yang melibatkan setiap unsur masyarakat, sehingga qanun bisa benar-benar mengatur masyarakat secara kaffah melaksanakan syariat Islam,” tambah Khairani.

Periode yang lama sudah bekerja periode kedepan belum terbentuk fraksi sesuai aturan, tentunya harapan masyarat pada pemerintah dan wakil rakyat lebih baik dari sebelumnya.

“Qanun yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan Syariat Islam adalah qanun akhlak, yang kini masih dalam tahap perancangan. Nabi muhammad SAW, diutus Allah SWT adalah untuk memperbaiki akhlak manusia,” tutupnya. (Jannah)

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!