Demi Kemaslahatan Bersama

GEMA JUMAT, 6 MARET 2020

WAWANCARA : H Samhudi, S.Si – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Aceh,

Pemerintah menetapkan situasi penghentian sementara akses masuk ke Arab Saudi yang sangat mendadak sebagai keadaan kahar atau force majeur. Keputusan ini menjadi salah satu simpulan rapat di Kantor Kementerian Agama yang membahas penanganan jemaah umrah pasca kebijakan tersebut. Salah satu hasil penting dari rapat tersebut adalah semua pihak sepakat untuk mengindahkan keadaan tersebut. Lebih lengkapnya, simak wawancara singkat Jurnalis Gema Baiturrahman, Lizayana M. Zain dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, H. Samhudi, S.Si

Kebijakan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi?
Jadi yang pertama harus dipahami bahwa ini merupakan keadaan Force majeur ataupun suatu kondisi diluar kemampuan manusia yang kerugiannya tidak dapat kita hindari. Namun yang pasti menanggapi perihal ini, pemerintah telah melakukan beberapa hal yang sebisa mungki membuat masyarakat tetap tenang menghadapi ini.

Sampai kapan ditutupnya akses masuk ke Arab Saudi dilakukan?
Adapun terkait maklumat ini bersifat sementara, mengenai waktu pastinya belum dikonfirmasi ke pihak pemerintahan Indonesia sampai keluarnya maklumat yang baru. Jadi sementara waktu kita masih menunggu dibuatkan maklumat yang baru. Diantara kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan menghibau pihak travel umrah agar tidak menerima pendaftaran dulu.

Bagaimana kondisi masyarakat menanggapi perihal penundaan ini?
Bedanya umrah dengan haji adalah yang mana salah satunya terletak pada peran pemerintah. Pada penyelenggaran ibadah haji, pemerintah bertugas sebagai operator sekaligus regulator, sedangkan pada penyelenggaraan umrah, yang punya andil sepenuhnya itu adalah swasta, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator saja, salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan tertentu dalam proses ibadah umrah.

Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi kekecewaan calon jamaah umrah terkait kebijakan tersebut?
Dalam hal ini, pemerintah telah melakukan koordinasi langsung dengan banyak pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah umrah ini. Diantaranya adalah pihak travel, penerbangan, akomodasi, visa dan lainnya agar memberi banyak kemudahan kepada para calon jamaah umrah. Diantara kemudahan-kemudahan tersebut adalah semua pihak terkait tidak akan membebankan biaya tambahan apapun kepada jemaah atas penundaan keberangkatan ibadah umrah, pihak airline tidak menghanguskan tiket keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terdampak akibat dari kebijakan pemerintah Arab Saudi, pihak airline akan segera melakukan re-schedule keberangkatan jemaah terdampak tanpa harus membebankan biaya tambahan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah demi kemaslahatan jemaah umrah, menyangkut visa, pemerintah Republik Indonesia telah meminta pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kedutaan Besar Arab Saudi untuk mempertimbangkan agar visa yang sudah dikeluarkan dan tidak dipergunakan dapat diterbitkan ulang atau diperpanjang tanpa ada biaya tambahan kepada jemaah.

Adakah kerugian yang dialami oleh pemerintah Indonesia terkait kebijakan tersebut?
Sejauh ini belum ada pihak manapun yang melaporkan kerugian terhitung sejak awal kebijakan ini tersebar. Kalaupun ada maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak Arab Saudi yang mana ribuan masyarakat dari belahan dunia tertunda keberangkatan sehingga biasanya dapat menyebabkan pendapatan negara dalam hal umrah menjadi berkurang dari biasanya.

Apa harapan pemerintah kepada seluruh calon jamaah yang keberangkatannya tertunda?
Kita berharap kepada semua pihak, baik perusahaan travel maupun penerbangan agar dapart memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait hal ini sebagai force meujer sehingga masyarakat paham dan bersabar sampai kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam hal ini pemerintah berharap semua pihak turut membantu pemerintah dalam mengindahkan kebijakan tersebut. Termasuk dalam hal ini kepada para media agar dapat memberikan informasi yang cukup jelas kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *