Implementasi Qanun Syariat Islam Jauh Lebih Penting

GEMA JUMAT, 15 NOVEMBER 2019

Wawancara : Dr. EMK. Alidar, S. Ag,. M. Hum – Kepala Dinas Syariat Islam Aceh

Syariat Islam berasal dari  Kata syara’, secara etimologi berarti ‘jalan yang dapat di lalui air’, maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang dianggap paling religius. Wilayah di ujung utara Sumatera ini merupakan satu-satunya bagian dari kepulauan yang menerapkan hukum kepada penduduknya berdasarkan Syariat Islam. 

Dalam catatan  Republika, edisi Jumat, 05/07/19 lalu,  Aceh merupakan salah satu kesultanan Islam paling kuat di Asia Tenggara. Daerah ini telah lama menggunakan jenis hukum Islam informal yang dipadukan dengan hukum setempat atau yang dikenal “hukum adat”. 

Undang-undang tersebut ditingkatkan ketika konflik separatis Aceh berakhir pada 2005. Secara bertahap, undang-undang tersebut diperluas ke lebih banyak pelanggaran dan terakhir dilakukan pada 2014. Namun faktanya, penerapan hukum syariah ini ditanggapi berbeda oleh berbagai pihak. 

Untuk lebih detail, berikut  wawancara singkat Marmus, dari Media Tabloid Gema Baiturahman dengan Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh,  Dr. EMK. Alidar, S. Ag,.M. Hum, di kantornya, yang berlokasi di Komplek Keistimewaan Aceh, Kamis, (14/11) kemarin.

Bagaimana pandangan Anda perkembangan Syariat Islam di Aceh sekarang?

Alhamdulillah, jika kita merujuk masa lalu bahwa tidak dapat dinafikan, syariat Islam telah merobah wajah Aceh. Kita ketahui, Syariat Islam sebelumnya dideklariskan pada tahun 2000-an, meskipun belum sempurna, tapi sekarang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, dari awalnya belum ada regulasi seperti qanun, sekarang sudah lahir sejumlah perangkat hukum dan aturan pelaksanaannya.  Seperti akhir-akhir ini telah lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ada qanun tentang hukum keluarga dan qanun tentang Baitul Mal.

Jadi, kalau melihat secara umum, pelaksananan Syariat Islam di Aceh semakin hari semakin baik. Insya Allah, dengan dukungan semua pihak, pemerintah, masyarakat, ulama serta para elemen masyarakat, ke depan akan terus berbenah. Tentu, keyakinan kita ke depan akan jauh lebih baik.

Setelah pengesahan beberapa qanun, ke depan qanun apa saja yang dinilai sangat mendesak?    

Memang ada banyak qanun yang telah dilahirkan, tetapi harus dilihat sesuai dengan kebutuhan. Untuk sekarang, tidak hanya melahirkan qanun-qanun saja, namun bagaimana menerapkan, mengaplikasikan qanun tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  Misalnya, sekarang kita sudah ada qanun tentang LKS, qanun ini dianggap sangat siginifikan, dan sangat mendesak untuk segera disosialisasikan oleh sejumlah lembaga keuangan di Aceh. 

Tidak ada artinya kita melahirkan banyak qanun, tanpa dapat mengaplikasikan dengan baik. Seperti Qanun Jinayah, meski sudah pernah direvisi pada tahun 2016 lalu, sekarang diusulkan untuk revisi kembali, karena beberapa hal yang dianggap masih lemah dan punya kekurangan dari qanun jinayah tersebut. Begitu juga dengan qanun LKS, jika dalam perjalanan nanti ditemukan adanya kekurangan, tentu akan diusulkan untuk perbaikan. Saya pikir, implementasi qanun yang sudah ada sekarang, jauh lebih penting ketimbang melahirkan qanun-qanun lainnya.

Apa strategi DSI dalam meng-implementasi qanun Syariat Islam tersebut?

Salah satu fungsi Dinas Syariat Islam adalah menyiapkan regulasi-regulasi terkait pelaksanaan Syariat Islam, sekaligus mendorong sosialisasi tentang qanun-qanun yang sudah ada. Seperti qanun yang sedang gencar-gencar dilakukan sekarang adalah qanun LKS, sehingga melibatkan pihak Perbankan, OJK, Pengadaian, dan Bank Indonesia, juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota lainnya. 

Tantangan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh?

Sejauh ini, kita di Dinas Syariat Islam belum ada tantangan yang signifikan. Apalagi dalam pelaksanaan dan aplikasi di lapangan, pihak kepolisian, kejaksaan, mahkamah syari’ah dan wilayatul hisbah. Karena dalam pelaksanaan syariat islam di lapangan merupakan menjadi tupoksi lembaga-lemabaga ini. Saya pikir, lembaga-lembaga itu yang lebih paham dan lebih tepat memberi jawaban pertanyaan ini.

Apa harapan dan saran Anda untuk Syariat Islam di Aceh ke depan lebih baik?

Menurut saya, hal terpenting yang harus dipahami adalah syariat Islam tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, atau syariat Islam dipraktekan oleh ulama dan kalangan tertentu saja, tetapi semua ini saling terkait satu sama lain. Penerapan dan aplikasi syariat islam, harus dimulai dari pembentukan pribadi yang baik, akan melahirkan keluarga yang baik, dusun dan gampong yang baik, dan lebih luas lagi melahirkan sebuah masyarakat Aceh dan wilayah Aceh yang Baldatun thaiyyibatun wa rabbul ghafur. Amin      

comments
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!